• KOMISI NASIONAL PERLINDUNGAN ANAK


  •   
  • FileName: MAKALAH HAK ANAK DALAM UU.pdf [read-online]
    • Abstract: KOMISI NASIONAL PERLINDUNGAN ANAKNational Commission for Child ProtectionHAK-HAK ANAK DALAM UU PERLINDUNGAN ANAKDAN KONVENSI PBB TENTANG HAK ANAK :Beberapa Isu Hukum KeluargaOleh:Muhammad Joni 1I. Pendahuluan

Download the ebook

KOMISI NASIONAL PERLINDUNGAN ANAK
National Commission for Child Protection
HAK-HAK ANAK DALAM UU PERLINDUNGAN ANAK
DAN KONVENSI PBB TENTANG HAK ANAK :
Beberapa Isu Hukum Keluarga
Oleh:
Muhammad Joni 1
I. Pendahuluan
John Gray dalam “Children are from Heaven”2 menuturkan betapa anak-
anak dilahirkan baik dan tidak berdosa. Namun kita bertanggungjawab untuk secara
bijaksana mendukung mereka sehingga potensi dan bakatnya tertarik keluar.
Karenanya, anak-anak membutuhkan kita (maksudnya orang dewasa) untuk
membetulkan mereka atau membuat mereka lebih baik. Anak bergantung pada
dukungan kita untuk tumbuh.
Anak-anak yang masih dependen, sudah barang tentu berbeda dengan orang
dewasa yang pada umumnya secara teoritis dan praktis tidak lagi dikua lifikasikan
sebagai kelompok rentan. Berbeda dengan orang dewasa, dalam dunia kenyataan
anak-anak kerap menjadi sasaran dan korban kekerasan dengan dampak yang
panjang dan permanen.
Lebih dari itu, anak-anak pula kerap menderita berbagai eksploitasi ekonomi
ataupun seksual, penyalahgunaan (child abused), dan pelanggaran hak lainnya.
Lingkupnya melebar bukan hanya di sektor publik, seperti di jalanan, di penjara,
malahan kekerasan ada di sekolah, malahan di dalam rumah atau ruang keluarga
mereka kerap menjalani domestic violence. Lebih parah lagi, pada beberapa negara
yang berkonflik senjata, anak-anak menjadi korban keganasan mesin perang. 3
1
Muhammad Joni, S.H., M.H.: Wakil Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak,
Managing Partner Law Office Joni & Tanamas, Staf Ahli Panitia A d Hhoc III (PAH III) Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).
2
John Gray, Ph. D., “Children are from Heaven”, Gramedia P ustaka Utama,
Jakarta, 2001, hal. 1.
3
Menurut cacatan ICRC, dalam 10 tahun terakhir ini, sejumlah 1,5 juta anak -anak
terbunuh dalam konflik bersenjata. Dalam dua bulan t erakhir tahun 1992, sekitar 75% anak-
anak dibawah 5 tahun pada beberapa daerah di Somalia. Hal serupa juga terjadi pada anak -
anak di Irak dalam perang melawan koalisi Anglo -Amerika. Lihat International Committee of
the Red Cross, “Chilren and War”, CRC Special Brochure, Geneva, 1994, hal. 5. Lihat juga
dan bandingkan dengan UNICEF, “State of the World’s Children 1996 ”, Oxford University
Press, 1996, hal. 13, dalam Melanie Gow, Kathy Vandergrift, Randini Wanduragala, “The
Right to Peace – Children and Armed Conflict”, World Vision, Switzerland, hal. 5.
1
Buruknya situasi anak mendorong perumusan intrumen hak anak.
Perumusan hak-hak anak mengalami proses dialogis yang panjang dan melelahkan,
yang kemudian pada tahun 1989 berhasil mengesahkannya menjadi suatu konvensi
PBB Hak Anak (United Nation’s Convention on the Rights of the Child.
KHA yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
dengan Resolusi 44/25pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai
kekuatan memaksa (entered in to force ) pada tanggal 2 September 1990. KHA
merupakan perjanjian internasional mengenai Hak Azasi Manusia (HAM) yang
mengintegrasikan hak sipil dan politik (political and civil rights), secara bersamaan
dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (economic, social and cultural rights).
Kehadirannya mengesampingkan dikotomisasi antara hak sipil dan politik sebagai
generasi pertama HAM dengan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya yang
dikenal generasi kedua HAM.
Hingga kini, kemajuan ratifikasi KHA ini menggembirakan, karena jika
dibandingkan dengan instrumen HAM lainnya, KHA telah di ratifikasi oleh paling
banyak anggota PBB. Menurut informasi mutahir, kini KHA telah diratifikasi
191 negara.
Indonesia sebagai negara peserta anggota PBB telah mengikatkan dirinya
secara hukum (legally binding) dengan meratifikasi KHA pada tahun 1990. 4 Jika
dibandingkan dengan negara-negara lainnya, Indonesia termasuk negara peserta
yang progresif dengan meratifikasi KHA pada tahap awal, kendatipun dengan
melakukan reservasi atas 7 pasal yang dinilai hak yang dasar bagi anak.
Langkah hukum ratifikasi ini dilakukan dengan berdasarkan Keputusan
Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Peratifikasian
Konvensi Hak Anak. 5 Oleh karena itu sejak tahun 1990, dengan segala
konsekwensinya maka Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan hak-
hak anak.
II. Prinsip-prinsip Dasar KHA
Dalam KHA, ada 4 (empat) prinsip dasar yang kemudian dirumuskan utuh
dalam Pasal 2 UU No.23/2002. Prinsip-prinsip umum (general principles) KHA yang
diserap sebagai prinsip-prinsip dasar dalam UU No.23/2002 tersebut, yakni:
a. Non diskriminasi;
b. Kepentingan terbaik bagi anak;
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
d. Penghargaan terhadap pendapat anak.
Ad. A. Prinsip Non Diskriminasi
Alinea pertama dari Pasal 2 KHA menciptakan kewajiban fundamental
negara peserta (fundamental obligations of state parties) yang mengikatkan diri
dengan Konvensi Hak Anak, untuk menghormati dan menjamin (to respect and
ensure) seluruh hak-hak anak dalam konvensi ini kepada semua anak dalam semua
jurisdiksi nasional dengan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.
4
Menurut cacatan, Indonesia meratifikasi KHA namun melakukan reservasi melalaui
pernyataan (declaration) atas 7 (tujuh) pasal KHA, yakni pasal 1, 1, 16, 17, 21, 22, dan 29.
5
Pada saat KHA diratifikasi, di Indonesia masih berlaku Surat Presiden RI Nomor
2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan
Negara Lain, yang selama ini dipergunakan sebagai pedoman dalam membuat dan
mengesahkan perjanjian internasional. Saat ini, dengan disahkannya UU No. 24 Tahun 2000
tentang Perjanjian Internasional, yang mencabut Surat Presiden RI Nomor 2826/ HK/1960
tanggal 22 Agustus 1960. Menurut pasal 9 ayat 2 UU No. 24 Tahun 2000, pengesahan
perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-undang atau Keput usan Presiden.
2
Prinsip non diskriminasi ini diartikulasikan pada umumnya konvensi dan atau
instrumen internasional HAM, seperti Universal Declaration of Human rights,
International Covenant on Civil and Political Rights, and Covenan on Economic,
Social and Cultural Rights, Convention on Elimination of All Form Discriminartion
Against Women (CEDAW).
Beberapa konvensi HAM mengartikan diskriminasi sebagai adanya
pembedaan (distiction), pengucilan (exclusion), pembatasan (restriction) atau
pilihan/pertimbangan (preference), yang berdasarkan atas ras (race), warna kulit
(colour), kelamin (sex), bahasa (language), agama (religion), politik (political) atau
pendapat lain (other opinion), asal usul sosial atau nasionalitas, kemiskinan
(proverty), kelahiran atau status lain.
Perlu digarisbawahi kemungkinan terjadinya diskriminasi anak yang
membutuhkan perlindungan khusus, anak tidak beruntung atau kelompok anak-anak
yang beresiko, misalnya anak cacat (disabled children), anak pengungsi (refugee
children). Pasal-pasal tertentu KHA menyediakan bentuk-bentuk perlindungan
khusus bagi anak yang cenderung mengalami diskriminasi. Sebab, diskriminasi
adalah akar berbagai bentuk eksploitasi terhadap anak.
Acuan terhadap diskriminasi dapat pula dikutip dari Pasal 1 Konvensi
Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, yang
memberikan definisi atas “racial discrimination”, sebagai berikut:
“any distinction, exclusion, restriction or preference base on race,
colour, descent or national ethnic origin wich has the purpose or effect of
nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal
footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic,
social, cultural or any other field of public life”.
Dalam hukum nasional, pengertian diskriminasi dapat diperoleh dari Pasal 1
butir 3 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai berikut:
“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan
yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia
atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status
ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat
pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan
atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan
baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial,
budaya dan aspek kehidupan lainnya”.
Dalam hal peradilan anak, United Nations Standard Minimum Rules for the
Administration of Juvenile Justice yang dikenal dengan “Beijing Rules”, juga memuat
prinsip non diskriminasi dalam peradilan anak. Berdasarkan Peraturan Nomor 2 ayat
1 Beijing Rules disebutkan bahwa standar peraturan minimum diterapkan pada anak-
anak pelanggar hukum (juvenile offenders) secara tidak memihak (impartially), tidak
dengan pembedaan dalam segala bentuknya, misalnya ras, warna kulit, kelamin,
bahasa, agama, politik, dan pendapat lain, asal kebangsaan, atau kewarganegaraan,
harta benda kekayaan (property), kelahiran, atau status lainnya.
Bahkan, dalam Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2 6, dirumuskan
secara eksplisit hak anak dari diskriminasi, yang berbunyi sebagai berikut:
“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi”.
6
Bandingkan dengan Pas al 2 UU No. 23 Tahun 2002, dimana Pasal 28 B ayat 2
UUD 1945, tidak memasukkan hak atas partisipasi (participation rights) sebagai hak anak,
sedangkan Konvensi Hak Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 lebih maju dari Pasal 28 B ayat 2
UUD 1945 yang memasukkan hak partisipasi anak.
3
Ad. B. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak
Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (the best interest of the child)
diadopsi dari Pasal 3 ayat 1 KHA, dimana prinsip ini diletakkan sebagai
pertimbangan utama (a primary consideration) dalam semua tindakan untuk anak,
baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik ataupun privat, pengadilan,
otoritas administratif, ataupun badan legislatif. Pasal 3 ayat 1 KHA meminta negara
dan pemerintah, serta badan-badan publik dan privat memastikan dampak terhadap
anak-anak atas semua tindakan mereka, yang tentunya menjamin bahwa prinsip the
best interest of the child menjadi pertimbangkan utama, memberikan prioritas yang
lebih baik bagi anak-anak dan membangun masyarakat yang ramah anak (child
friendly-society).
Jika dirunut dalam sejarahnya, prinsip the best interest of the child ini
pertama kali dikemukakan pada Declaration of the Rights of the Child pada tahun
1959. Dalam Pasal 2 Deklarasi Hak Anak itu, dikemukakan prinsip the best interest
of the child sebagai paramount consideration yang berbunyi sebagai berikut:
“The child shall enjoy special protection, and shall be given
opportunities and facilities, by law and by other means, to enable him to
develop physically in a healthy and normal manner and in conditions of
freedom and dignity. In the enacment of laws for this purpose, the best
interests of the child shall be the paramount considerations”. 7
Menurut Lord McDermont, “paramountcy means more than that the child’s
welfare is to be treated as the top item in a list of terms relevan to be matter in
question…”.8 Dengan demikian, kepentingan kesejahteraan anak adalah tujuan dan
penikmat utama dalam setiap tindakan, kebijakan, dan atau hukum yang dibuat oleh
lembaga berwenang.
Guna menjalankan prinsip the best interest of the child ini, dalam rumusan
Pasal 3 ayat 2 KHA ditegaskan bahwa negara peserta menjamin perlindungan anak
dan memberikan kepedulian pada anak dalam wilayah yurisdiksinya. Negara
mengambil peran untuk memungkinkan orangtua bertanggungjawab terhadap
anaknya, demikian pula lembaga-lembaga hukum lainnya.
Dalam situasi dimana tanggungjawab dari keluarga atau orangtua tidak dapat
dijalankannya, maka negara mesti menyediakan program “jaminan sosial” (“savety
net”).9 Perihal jaminan sosial ini, diharmonisasikan ke dalam Pasal 8 UU No.
23/2002 yang secara eksplisit menyebutkannya sebagai hak anak yang wajib
diselenggarakan oleh Pemerintah.
Bahkan dengan rumusan Pasal 3 ayat 3 KHA, negara mesti menjamin
institusi-institusi, pelayanan, dan fasilitas yang diberikan tanggungjawab untuk
kepedulian pada anak atau perlindungan anak yang sesuai dengan standar yang
dibangun oleh lembaga yang berkompeten. Negara mesti membuat standar
pelayanan sosial anak, dan memastikan bahwa semua institusi yang bertanggung-
jawab mematuhi standar dimaksud dengan mengadakan monitoring atas
pelaksanaannya.
Sejalan dengan Pasal 3 ayat 1 KHA yang diulas dimuka, dalam Beijing Rules
juga dikandung prinsip the best interest of the child. Menurut Beijing Rules, negara
anggota (state member) berusaha mendorong kesejahteraan anak beserta
keluarganya (vide Peraturan 1 ayat 1), dan menentukan bahwa sistem peradilan
anak harus menekankan kesejahteraan anak (vide Peraturan 5 ayat 1), dan prosedur
7
Lihat Unicef, “Implementation Handbook for the Convention on the Rights of
the Child”, New York, 1998,., hal. 39
8
Lihat Savit ri Goonesekere, “Children, Law and Justice A South Asian
Perspective”, Unicef & Sage Publications, New Delhi, 1998, hal. 114.
9
Unicef, “Op.Cit”, hal. 44.
4
peradilan yang kondusif terhadap kepentingan terbaik anak (the best interest of the
juvenile) (vide Peraturan 14 ayat 2), serta kesejahteraan anak harus menjadi faktor
penentu arah dalam memberikan pertimbangan dalam kasus anak (vide Peraturan
17 ayat 1, d).
Ad. C. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan
Prinsip ini merupakan implementasi dari pasal 6 KHA, yang kemudian secara
eksplisit dianut sebagai prinsip-prinsip dasar dalam UU No. 23/2002. Selanjutnya,
prinsip ini dituangkan dalam norma hukum Pasal 4 UU No. 23/ 2002. Jika
dibandingkan, norma hukum pasal 4 UU No. 23/2002 mengacu dan bersumber
kepada Pasal 28 B ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945.
Sementara itu, ketentuan perundang-undangan lainnya seperti UU No.
39/1999 juga mengatur hak hidup ini yang merupakan asas-asas dasar dalam Pasal
4 dan 9 UU No. 39/1999). Hak hidup ini, dalam wacana instrumen/konvensi
internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang
utama (supreme right).
Sebelum disahkannya KHA, beberapa instrumen/konvensi internasional juga
sudah menjamin hak hidup sebagai hak dasar seperti Universal Declaration of
Human Rights (pasal 2), International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR
(pasal 6).
Bahkan, dalam General Comment -nya pada tahun 1982, The Human Rights
Committee, menyebutkan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat diabaikan
termasuk dalam waktu darurat (rights to life … is the supreme right from which no
derogation is permitted even in time of emergency).10
Ad. D. Penghargaan terhadap Pendapat Anak
Prinsip ini merupakan wujud dari hak partisipasi anak yang diserap dari Pasal
12 KHA. Mengacu kepada Pasal 12 ayat 1 KHA, diakui bahwa anak dapat dan
mampu membentuk atau mengemukakan pendapatnya dalam pandangannya sendiri
yang merupakan hak berekspresi secara bebas (capable of forming his or her own
views the rights to express those views freely). Jaminan perlindungan atas hak
mengemukakan pendapat terhadap semua hal tersebut, mesti dipertimbangkan
sesuai usia dan kematangan anak.
Sejalan dengan itu, negara peserta wajib menjamin bahwa anak diberikan
kesempatan untuk menyatakan pendapatnya pada setiap proses peradilan ataupun
administrasi yang mempengaruhi hak anak, baik secara langsung ataupun tidak
langsung.
Dalam Pasal 3 UU No. 23/2002, prinsip penghargaan terhadap pendapat
anak ini juga secara eksplisit diadopsi sebagai prinsip dasar, bersamaan dengan
Pancasila sebagai asas dan UUD 1945 sebagai landasan penyelenggaraan
perlindungan anak.
III. Substansi Materi Hak Anak dalam KHA
Seperti halnya konvensi HAM lainnya, jika ditilik substansi yang tercakup di
dalam KHA, bukan saja menegaskan apa yang merupakan hak-hak anak, namun
juga bagaimana tanggungjawab negara menjalankan kewajibannya. Materi yang
terkandung dalam KHA dapat dikualifikasi kepada: 11
10
UNICEF, “Op.Cit”., hal. 89.
11
Lihat P aulus Hadisupprapto, “Peranan orangtua dalam Pengimplementasian
Hak-hak Anak dan kebijakan Penanganan anak bermasalah”, dalam jurnal
“Pembangunan Kesejahteraan Sosial”, DNIKS, No. 7, Mater 1996, hal. 35.
5
1. Penegasan hak-hak anak, yakni menegaskan apa yang merupakan hak-hak
anak, seprti hak hidup, hak atas pendidikan, hak atas perlindungan, dan lain-
lain;
2. Perlindungan anak oleh negara, yakni menegaskan kewajiban dan
tanggungjawab negara menjamin, menghormati, melindungi, dan memenuhi
hak-hak anak.
3. Peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, orangtua, dan swasta)
dalam menjamin, menghormati, memajukan, memenuhi, dan melindungi
hak -hak anak.
Disamping itu, jika materi hukum dalam KHA ditilik dari sisi sistematikanya,
maka KHA terdiri atas beberapa bagian, yaitu:
1). Preambul;
2). Substansi; dan
3). Mekanisme penerapannya.
Didalam preambul atau mukadimah KHA di kemukakan bagaimana latar
belakang dan landasan filosofis hak-hak anak. Mukadimah KHA mengingatkan
kembali pada prinsip-prinsip dasar PBB dan ketentuan khusus beberapa traktat dan
pernyataan mengenai hak azasi manusia yang relevan. Mukaddimah KHA juga
menegaskan kembali fakta bahwa anak-anak, - berhubung kondisi mereka yang
rentan - membutuhkan pengasuhan dan perlindungan khusus.
Dalam sustansi atau materi KHA dideskripsikan secara detil, menyeluruh
(holistik) dan maju (progresif) mengenai apa saja yang merupakan hak-hak anak.
KHA terdiri atas 54 (lima puluh empat ) pasal yang berdasarkan materi hukumnya
mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh
negara peserta .
Materi substantif hak anak dalam KHA dikelompokkan dalam 4 (empat)
kategori, yaitu:
1) Hak terhadap Kelangsungan Hidup (survival rights), yaitu hak-hak
anak dalam Kovensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk
melestarikan dan mempertahankan hidup (the rights of life) dan hak untuk
memperoleh standard kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-
baiknya (the rights to higest standart of health and medical care
attaniable).
2) Hak terhadap Perlindungan (protection rights), yaitu hak-hak anak dalam
Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi,
tindak kekerasan dan penerlantaran bagi anak yang tidak mempunyai
keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3) Hak untuk Tumbuh Kembang (development rights), yaitu hak-hak anak
dalam Konvebsi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan
(formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang
layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak.
4) Hak untuk Berpatisipasi (participation rights), yaitu hak-hak anak dalam
Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan
pendapat dalam segalla hal mempengaruhi ana (the rights of a child to
express her/his views in all metter affecting that child ).
1) Hak terhadap Kelangsungan Hidup (Survival Rights)
Mengenai hak terhadap Kelangsungan Hidup didalam KHA terdapat pada
pasal 6 dan pasal 24 KHA. Dalam pasal 6 KHA tercantum ketentuan yang
mewajibkan kepada setiap negara peserta untuk menjamin kelangsungan hak hidup
6
(rights to life), kelangsungan hidup dan perkembangan anak (the survival and
development of the child).
Pasal 24 KHA mengatur mengenai kewajiban negara-negara peserta untuk
menjamin hak atas taraf kesehatan tertinggi yang bisa di jangkau dan untuk
memperoleh pelayanan kesehatan ddan pengobatan, khususnya perawatan
kesehatan primer. Dalam pasal 24 KHA dikemukakan beberapa langkah kongkrit
yang harus dilakukan Negara-negara peserta mengimplementasi hak hidup anak,
yaitu :
1) Untuk melaksanakan menurunkan angka kematian bayi dan anak (vide pasal
24 ayat 2 huruf a);
2) Menyediakan pelayanan kesehatan yang diperlukan khususnya pelayanan
kesehatan primer (vide pasal 24 ayat 2 huruf b);
3) Memberantas penyakit dan kekurangan gizi termasuk dalam rangka
pelayanan kesehatan primer (vide pasal 24 ayat 2 huruf c);
4) Penyediaan pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan bagi ibu-
ibu (vide pasal 24 ayat 2 huruf d);
5) Memeperoleh informasi serta akses pada pendidikan dan mendapat
dukungan pada pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi (pasal 24 ayat 2
huruf e);
6) Mengembangkan perawatan kesehatan pencegahan, bimbingan bagi orang
tua serta penyuluhan keluarga berencana (vide pasal 24 ayat 2 huruf f);
7) Mengambil tindakan untuk menghilangkan praktik tradisional yang
berprasangka buruk terhadap pelayanan kesehatan (vide pasal 24 ayat 3),
dan pengembangan kerja sama internasional (vide pasal 24 ayat 4).
Hak terhadap kelangsungan hidup (survival rights) berkaitan pula dengan
beberapa pasal relevan dengan hak terhadap kelangsungan hidup (survival rights)
itu yaitu pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 23, pasal 26,
pasal 27, pasal 30, pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 35, pasal 38.
2) Hak terhadap Perlindungan (Protection Rights)
Hak terhadap perlindungan (protection rights) merupakan hak anak yang
penting. Kenyataannya anak-anak sering menderita berbagai jenis pelanggaran,
perkosaan sebagai akibat dari keadaan ekonomi, politik dan lingkungan sosial. Hak
terhadap Perlindungan (protection rights) dibedakan atas 3 (tiga) kategori, yaitu:
2.1. Pasal-Pasal Mengenai Larangan Diskriminasi Anak
Untuk menjelaskan hak terhadap perlindungan atas diskriminasi anak
terdapat dalam pasal-pasal berikut :
Pasal 2 tentang prinsip non diskriminasi terhadap hak-hak anak;
Pasal 7 tentang hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan;
Pasal 23 tentang hak anak-anak penyandang cacat memperoleh pendidikan,
perawatan dan latihan khusus;
Pasal 30 tentang hak anak-anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk
asli.
2.2. Pasal-Pasal Mengenai Larangan Eksploitasi Anak
Untuk menjelaskan hak-hak anak mengenai perlindungan atas eksploitasi
anak dapat dirujuk dalam pasal-pasal berikut ini :
7
Pasal 10 tentang hak anak untuk berkumpul kembali bersama orangtuanya
dalam kesatuan keluarga, apakah dengan meninggalkan atau memasuki negara
tertentu untuk maksud tersebut.
Pasal 11 tentang kewajiban negara untuk mencegah dan mengatasi
penculikan atau penguasaan anak diluar negeri.
Pasal 16 tentang hak anak untuk memperoleh perlindungan dari gangguan
terhadap kehidupan pribadi.
Pasal 19 tentang kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk
salah perlakuan yang dilakukan oleh orangtua atau orang lain yang bertanggung
jawab atas pengasuhan mereka.
Pasal 20 tentang kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus
bagi anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarga mereka.
Pasal 21 tentang adopsi dimana pada negara yang mengakui adopsi hanya
dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
Pasal 25 tentang peninjauan secara periodik terhadap anak-anak yang
ditempatkan dalam pengasuhan oleh negara karena alasan perawatan, perlindungan
atau penyembuhan.
Pasal 32 tentang kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari
keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan atau
perkembangan mereka.
Pasal 33 tentang hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius
dan narkotika serta keterlibatan dalam produksi dan distribusi.
Pasal 34 tentang hak anak atas perlindungan dari eksploitasi dan
penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.
Pasal 35 tentang kewajiban negara untuk menjajagi segala upaya guna
mencegah penjualan, penyelundupan dan penculikan anak.
Pasal 36 tentang hak atas perlindungan dari semua bentuk eksploitasi yang
belum tercakup dalam pasal 32, pasal 33, pasal 34 dan pasal 35.
Pasal 37 tentang larangan terhadap penyiksaan, perlakuan atau hukuman
yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penahanan semena-mena
atau perampasan kebebasan terhadap anak.
Pasal 39 tentang kewajiban negara untuk menjamin agar anak menjadi
korban konflik bersenjata, penganiayaan, penelantaran, salah perlakuan atau
eksploitasi, memperoleh perawatan yang layak demi penyembuhan dan re-integrasi
sosial mereka.
Pasal 40 tentang hak bagi anak-anak yang didakwa ataupun yang diputuskan
telah melakukan pelanggaran untuk tetap dihargai hak azasinya dan, khususnya,
untuk menerima manfaat dari segenap proses hukum atau bantuan hukum lainnya
dalam penyiapan dan pengajuan pembelaan mereka. Prinsip demi hukum dan
penempatan institusional sedapat mungkin dihindari.
2.3. Pasal mengenai Krisis dan Keadaan Darurat Anak
Untuk menjelaskan hak-hak anak atas perlindungan dari krisis (crisis) dan
keadaan darurat (emergency) dapat dirujuk dalam pasal-pasal berikut :
Pasal 10 tentang mengembalikan anak dalam kesatuan keluarga. Pasal
22 tentang perlindungan terhadap anak-anak dalam pengungsian. Pasal 25 tentang
peninjauan secara periodik mengenai penempatan anak. Pasal 38 tentang konflik
bersenjata atau peperangan yang menimpa anak. Pasal 39 tentang perawatan
rehabilitasi.
Dalam kertas kerja yang berjudul A Guide for Non-Governmental
Organzations Reporting to the Committee on the Rights of the Child, dirinci beberapa
pasal perlindungan khusus (special protection measures), yaitu :
8
1) Anak-anak dalam situasi darurat (children in situation of emergency), yakni :
anak-anak dalam pengungsian (vide pasal 22), anak-anak dalam (korban)
peperangan atau konflik bersenjata (vide pasal 38).
2) Anak-anak yang berkonflik dengan hukum (children in conflict with the law),
yakni masalah prosedural peradilan anak (vide pasal 40), anak-anak yang
berada dalam penekanan terhadap kebebasan (vide pasal 37), re-integrasi
sosial anak-anak dan penyembuhan fisik dan psikologis anak (vide pasal 39).
3) Anak-anak dalam situasi eksploitasi (children in situation of exploitation),
yakni; eksploitasi ekonomi seperti pekerja anak (vide pasal 32),
penyalahgunaan obat bius dan narkotika (vide pasal 33), eksploitasi seksual
dan penyalahgunaan seksual (vide pasal 34), bentuk-bentuk eksploitasi
lainnya (vide pasal 36), perdagangan anak, penculikan dan penyelundupan
anak (vide pasal 35).
4) Anak-anak dari kelompok minoritas atau anak-anak penduduk suku
terasing (children belonging to a minority or an indegenous group) (vide
pasal 30).
3) Hak untuk Tumbuh Kembang (Development Rights)
Mengenai Hak untuk Tumbuh kembang (development rights) dalam KHA
pada intinya terdapat hak untuk memperoleh akses pendidikan dalam segala bentuk
dan tingkatan (education rights), dan hak yang berkaitan dengan taraf hidup secara
memadai untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (the
rights to standart of living). Hak anak atas pendidikan (the education rights), diatur
dalam pasal 28 dan pasal 29 Konvensi Hak Anak.
Pasal 28 ayat 1, hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan sekaligus
memberikan langkah konkrit bagi terselenggarkannya hak pendidikan. Sementara
itu pasal 29 KHA menyebutkan arah dan tujuan pendidikan dalam Konvensi ini,
dimana pendidikan harus diarahkan sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat 1 KHA.
Untuk menjelaskan Hak untuk Tumbuh Kembang (development rights)
dalam KHA mengacu kepada beberapa pasal, yaitu pasal 17 (hak untuk memperoleh
informasi), pasal 28 dan 29 (hak untuk memperoleh pendidikan), pasal 31 (hak untuk
bermain dan rekreasi), pasal 14 (hak untuk kebebasan berfikir, consience dan
agama), pasal 5, 6,13,14 dan 15 (hak untuk pengembangan kepribadian --sosial dan
psikologis--), pasal 6 dan pasal 7 (hak atas identitas, nama dan kebangsaan), pasal
24 (hak atas kesehatan dan pengembangan fisik), pasal12 dan pasal 13 (hak untuk
didengar), dan pasal 9, 10 dan 11 (hak untuk keluarga).
Berdasarkan bentuk-bentuknya, dapatlah dikualifikasi beberapa hak
atas untuk tumbuh kembang (the right to development), yaitu :
1) Hak untuk memperoleh informasi (the rights to information);
2) Hak untuk memperoleh pendidikan (the rights to education);
3) Hak untuk bermain dan rekreasi (the rights to play and recreation) ;
4) Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya (the rights to participation in
cultural activities);
5) Hak untuk kebebasan berfikir, consience dan beragama (the rights to thought
and religion);
6) Hak untuk mengembangkan kepribadian (the rights to personality
development);
7) Hak untuk memperoleh identitas (the rights to identity);
8) Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik (the rights to
health and phisical development) ;
9) Hak untuk didengar (pendapat) (the rights to be heard) ;
9
10) Hak untuk/atas keluarga (the rights to family);
4) Hak Untuk Berpartisipasi (Participation Rights)
Hak anak untuk berpartisipasi merupakan hak anak mengenai identitas
budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanaknya, dan pengembangan
keterlibatannya didalam masyarakat luas. Hak partisipasi ini memberi makna bahwa
anak-anak ikut memberikan sumbang peran, dan bukan hanya seorang penerima
yang bersifat fasif dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan perkembangannya.
Mengenai hak untuk berpartisipasi (participation rights) dalam Konvensi Hak
Anak diantaranya diatur dalam pasal 12, pasal 13 dan pasal 15.
Dalam pasal 12 KHA diatur bahwa negara peserta menjamin hak anak untuk
menyatakan pandapat, dan untuk memperoleh pertimbangan atas pendapatnya itu,
dalam segala hal prosedur yang menyangkut anak.
Sementara itu dalam hal kebebasan berekspresi, KHA menjamin hak anak
untuk mendapatkan dan mengetahui informasi, serta untuk mengekspresikan
pandangan-pandangannya, kecuali jika hal ini akan melanggar hak-hak orang lain,
hak yang menjamin kebebasan menyatakan pendapat ini diatur dalam pasal 13 KHA.
Dalam KHA juga diatur mengenai hak anak untuk berserikat. Hak anak
untuk menjalin hubungan dengan orang lain serta untuk bergabung dalam atau
membentuk perhimpunan, kecuali jika hal tersebut melanggar hak orang lain. Hak
atas kebebasan berserikat ini diatur dalam pasal 15 KHA.
Dalam hal akses terhadap informasi, KHA menjamin agar anak memperoleh
akses terhadap informasi, dan menjamin untuk melindungi anak-anak dari bahan-
bahan informasi yang tidak sehat, Hak atas akses terhadap informasi diatur dalam
pasal 17 KHA, yang menjamin akses terhadap informasi an bahan-bahan dari
berbagai sumber nasional dan internasional, terutama yang dimaksud untuk
meningkatkan kesejahteraansosial, spiritual dan moral dan kesehatan fisik serta
mentalnya. Oleh karena itu, peran dari media massa sangat penting dalam
penyebran informasi yang konsisten bagi implementasi hak-hak anak.
Selain hak-hak atas partisipasi sebagaimana disebut diatas, KHA
menetapkan kewajiban negara untuk menyebarkan informasi mengenai KHA ini
kepada anak-anak dan orang dewasa, serta masyarakat luas. Hak-hak anak dalam
KHA haruslah disosialisasikan kepada anak-anak (pasal 42 KHA).
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disebutkan beberapa hak anak atas
partisipasi yang terdiri atas ;
1) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas
pendapatnya;
2) Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk
berekspresi;
3) Hak anak untuk berserikat, dan menjalin hubungan untuk bergabung;
4) Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindung
dari informasi yang tidak sehat;
5) Hak anak untuk memperoleh informasi tentang Konvensi Hak Anak.
IV. Daya Berlaku dan Kekuatan Mengikat Konvensi Hak Anak
Kedudukan hukum dari KHA sebagai konvensi yang telah disahkan oleh
Majelis Umum PBB pada tahun 1989 merupakan perjanjian internasional bersifat
terbuka (open treaty). Artinya KHA terbuka diratifikasi negara-negara lain yang belum
menjadi pesrta (state parties).
Berdasarkan kepada jumlah negara meratifikasinya, maka KHA merupakan
perjanjian internasional yang multilateral. Pada umumnya perjanjian internasional
yang bersifat terbuka adalah juga perjanjian internasional yang multilateral. Selain itu
sebagaimana lazimnya perjanjian terbuka untuk seluruh negara anggota PBB
10
merupakan perjanjian internasional yang membentuk hukum (law making treaties )
kepada seluruh anggota yang meratifikasinya.
Law making treaties merupakan suatu perjanjian internasional yang
bertujuan untuk membentuk kaedah hukum tertentu bagi tindakan negara. Law
making treaties adalah suatu perjanjian multilateral yang mempunyai tujuan
membentuk kaedah-kaedah hukum bagi tindakan negara dan dalam hubungan satu
sama lain.
Oleh karena itu, negara peserta (state party) berkewajiban untuk
mengimplementasikan kaedah hukum dari KHA ke dalam hukum nasional dan
sekaligus menyelenggarakan sejumlah program kerja yang konkrit guna
menegakkan hak-hak anak (enforcement of children rights). Penerapan kaedah
hukum KHA mengakibatkan terbentuknya hukum-hukum baru yang berdasarkan
kepada KHA, dan menyelaraskan hukum nasional kepada KHA.
Dalam Guide to Convention on the Rights of the Child disebutkan beberapa
kewajiban negara peserta (state party) dalam konteks melaksanakan Konvensi Hak
Anak yaitu :
1) Membentuk Komisi Nasional hak Anak (form a National Committee);
2) Membuat tujuan dan sasaran-sasaran (sets goal and objectives) ;
3) Membuat, memperbaiki dan menyelaraskan peraturan hukum nasional yang
berdasarkan kepada Konvensi Hak Anak (passes laws conforming to CRC);
4) Membawa atau mengusakan beberapa program dan kegiatan mengenai
implementasi hak anak (carries out pogram and activities).
V. Norma Hukum Baru dalam UU Nomor 23/2002
Sejak tahun 2002, telah disahkan UU No 23/2002. Dari segi isinya, UU No.
23/2002 terdiri atas norma hukum (legal norm) tentang :
A. Hak-hak anak;
B. Kewajiban dan tanggungjawab negara;
C. Bentuk-bentuk perlindungan yang dilakukan terhadap anak;
D. Peran serta masyarakat;
E. Lembaga independen perlindungan anak, serta
F. Ketentuan sanksi hukum pidana dalam hal terjadi pelanggaran UU No. 23
Tahun 2002.
Hak Anak dan Kewajibannya
Dalam UU No. 23/ 2002 diatur hak dan kewajiban anak (Pasal 4 s/d 19).
Penegasan hak anak dalam UU No.23 Tahun 2002 ini merupakan legalisasi hak-hak
anak yang diserap dari KHA dan norma hukum nasional. Dengan demikian, Pasal 4
s/d 18 UU No. 23/2002 menciptakan norma hukum (legal norm) tentang apa yang
menjadi hak-hak anak.
Dalam Pasal 4 s/d 19 UU No. 23/2002, dirumuskan hak-hak anak, serta 1
pasal mengenai kewajiban anak, yaitu sebagai berikut:
1. Hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi
secara wajar (lihat Pasal 4 UU Nomor 23/2002).
Dapat dikatakan, Pasal 4 ini merupakan primary laws (norma hukum
utama), yang menjadi inspirasi bagi norma hukum dalam pasal lainnya, yang
secara teoritis dapat disebut sebagai secondary laws. Karenanya, Hak hidup
sebagai hak yang tidak dapat diabaikan dalam keadaan apapun, termasuk
situasi darurat (emergency) juga diatur dalam UU Nomor 39/1999. Pasal 4
dan Pasal 9 UU No. 39/1999, menentukan hak hidup merupakan asas -asas
dasar dalam UU Nomor 39/1999. Selanjutnya, Pasal 52 dan Pasal 53 ayat 1
11
UU Nomor 39/1999 juga merumuskan norma hukum yang menjamin hak
anak atas hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan.
Sejalan dengan KHA, hak hidup bagi anak ini, dalam wacana
instrumen/konvensi internasional merupakan hak asasi yang universal, dan
dikenali sebagai hak yang utama (supreme right). Berbagai
instrumen/konvensi internasional yang dapat dirujuk untuk memahami hak
hidup sebagai hak dasar dapat diacu kepada Pasal 2 Universal Declaration
of Human Rights, dan Pasal 6 International Covenant on Civil and Political
Rights – ICCPR.
Sedangkan hak atas tumbuh kembang diturunkan ke dalam hak atas
kesehatan, pendidikan, dan hak untuk berekspresi, dan memperoleh
informasi. Dalam UU No. 23/2002, turunan hak atas tumbuh kembang ini
diwujudkan dalam penyelenggaraan perlindungan dalam bidang pendidikan,
kesehatan, dan sosial, termasuk agama.
2. Hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (lihat
Pasal 5 UU Nomor 23/2002).
Pengaturan lebih lanjut diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28. Hak
atas identitas merupakan hak pertama yang harus diperoleh anak. Saat ini,
Indonesia masih sangat minimal melakukan pencatatan kelahiran anak (birth
registration). Di dalam Pasal 53 ayat 2 UU No. 39/1999 diatur tentang hak
anak atas identitas yakni nama dan status kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi (lihat
Pasal 6 UU No. 23/2002).
Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi
merupakan wujud dari jaminan dan penghormatan negara terhadap hak anak
untuk berkembang, yang dapat diacu kepada Pasal 14 KHA. Namun,
rumusan norma Pasal 6 UU No. 23/2002 yang memberikan hak anak untuk
beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi. Secara substantif
Pasal 6 UU No 23/2002 ini berbeda dengan Pasal 14 KHA yang memberikan
kebebasan anak untuk beragama (right to freedom of religion).
Sedangkan dalam Pasal 6 UU No 23/2002, yang diberikan hak
kebebasan adalah untuk beribadah yakni menjalankan ajaran agama tertentu
yang sudah dianut seorang anak. Kendatipun demikian, Pasal 14 ayat 2 KHA
memberikan ruang bagi orangtua untuk menjalankan tugasnya sebagai
orangtua guna memberi pengarahan kepada anak (to provide direction to the
child in the exercise of his or her right).
Jadi, kebebasan dalam menjalankan hak atas beragama, berfikir, dan
berekspresi yang dijamin dan dihormati dalam Pasal 14 KHA, tetap
memberikan ruang bagi berjalannya peran pengarahan dan edukasi terhadap
anak yang dilakukan oleh dan berdasarkan atas kewajiban orangtua (rights
and duties of the parent).
Sebelumnya, hak anak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir,
dan berekspresi sudah diatur di dalam Pasal 55 UU No. 39/1999. Substansi
yang terkandung dalam Pasal 6 UU No. 23/2002, jika dibandingkan hampir
tidak berbeda dengan Pasa


Use: 0.4181