• PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA


  •   
  • FileName: pp_38_2008.pdf [read-online]
    • Abstract: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 38 TAHUN 2008TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Download the ebook

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai, merupakan kebutuhan yang mendesak
untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk meningkatkan daya saing
Indonesia dalam perdagangan global;
b. bahwa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, perlu untuk mengambil langkah-
langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi dalam bidang infrastruktur;
c. bahwa penilaian barang milik negara diperlukan dalam rangka mendapatkan nilai wajar
yang merupakan unsure penting dalam rangka penyusunan neraca pemerintah,
pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf
c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), diubah sebagai berikut:
1. Di antara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 4a dan angka
22 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab
menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik
negara/daerah.
4. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik
negara/daerah.
4.a. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan
kompetensi yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.
5. Kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh
pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya
dengan sebaik-baiknya.
6. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang
milik negara/daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu
dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan
yang akan datang.
7. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam
mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
8. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang tidak
dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/satuan
kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan,
1
dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status
kepemilikan.
9. Sewa adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka
waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
10. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu
tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir
diserahkan kembali kepada pengelola barang.
11. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah oleh
pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan
negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
12. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah
oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu
tertentu yang telah
disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
13. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah
oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan
oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
14. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar
barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk
membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola
barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaannya.
15. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah
sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan
atau disertakan sebagai modal pemerintah.
16. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah kepada pihak
lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
17. Tukar-menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang
dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah
daerah, atau antara pemerintah pusat/pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan
menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai
seimbang.
18. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar
pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada pihak lain,
tanpa memperoleh penggantian.
19. Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang
milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan
menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham
negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau
badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
20. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi,
dan pelaporan barang milik negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
21. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan
pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah.
22. Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan
suatu opini nilai atas suatu obyek penilaian pada saat tertentu dalam rangka
pengelolaan barang milik negara/ daerah.
23. Daftar barang pengguna, yang selanjutnya disingkat dengan DBP, adalah daftar yang
memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.
24. Daftar barang kuasa pengguna, yang selanjutnya disingkat dengan DBKP, adalah
daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna
barang.
25. Kementerian negara/lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non
kementerian negara/lembaga negara.
26. Menteri/pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas penggunaan
barang kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
27. Pihak lain adalah pihak-pihak selain kementerian negara/lembaga dan satuan kerja
perangkat daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
(1) Barang milik negara/daerah meliputi:
a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D; atau
b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah
(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; atau
2
d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Ketentuan Pasal 26 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 26
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 26
(1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara/Daerah untuk memenuhi biaya operasional/
pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik negara/daerah
dimaksud;
b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan
mengikutsertakan sekurangkurangnya lima peserta/peminat, kecuali untuk
barang milik negara/daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan
langsung;
c. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening
kas umum negara/daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian
yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama
pemanfaatan;
d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil
kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk
oleh pejabat yang berwenang;
e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil
kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan pengelola barang;
f. selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang
menjaminkan atau menggadaikan barang milik negara/daerah yang menjadi
obyek kerjasama pemanfaatan;
g. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak
perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
(2) Semua biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama
pemanfaatan tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Daerah.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak berlaku dalam hal
kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara/daerah dilakukan untuk
penyediaan infrastruktur tersebut di bawah ini :
a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar
udara, jaringan rel dan stasiun kereta api;
b. infrastruktur jalan meliputi jalan tol dan jembatan tol;
c. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan
waduk/bendungan;
d. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan
transmisi, jaringan distribusi, dan instalasi pengolahan air minum;
e. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan
pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi
pengangkut dan tempat pembuangan;
f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, atau distribusi
tenaga listrik; atau
h. infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan,
pengangkutan, transmisi, dan distribusi minyak dan gas bumi.
(4) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan barang milik negara/daerah untuk penyediaan
infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 50 (lima puluh) tahun
sejak perjanjian ditandatangani.
4. Ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah serta ditambahkan 2 (dua) ayat,
yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 39
(1) Penilaian barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka
pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal yang ditetapkan
oleh pengelola barang, dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh
pengelola barang.
(2) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka
pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal yang ditetapkan
oleh gubernur/bupati/walikota, dan dapat melibatkan penilai eksternal yang
ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.
(3) Penilaian barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah
menggunakan NJOP.
(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi penjualan
barang milik Negara berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun
sederhana.
(5) Nilai jual barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh
Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan
Umum.
3
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian Barang Milik Negara diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan.
5. Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 44
(1) Penghapusan barang milik negara/daerah dengan tindak lanjut pemusnahan
dilakukan apabila barang milik negara/daerah dimaksud:
a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat
dipindahtangankan; atau
b. alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
a. pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang untuk barang
milik negara; atau
b. pengguna barang dengan surat keputusan dari pengelola barang setelah
mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah.
(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam
berita acara dan dilaporkan kepada pengelola barang.
6. Ketentuan Pasal 46 substansi tetap dan penjelasan Pasal 46 ayat (3) huruf e diubah
sehingga rumusan penjelasan Pasal 46 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan
Pasal Demi Pasal Angka 6 Peraturan Pemerintah ini.
7. Ketentuan Pasal 51 ayat (3) diubah sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 51
(1) Penjualan barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
a. untuk optimalisasi barang milik negara yang berlebih atau idle;
b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Negara apabila dijual;
c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penjualan barang milik negara/daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal
tertentu.
(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. barang milik negara/daerah yang bersifat khusus; dan
b. barang milik negara/daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola
barang.
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 78
Salinan sesuai dengan aslinya
DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,
MUHAMMAD SAPTA MURTI
PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
I. UMUM
a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur
mengenai pengelolaan barang milik negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
4
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan,
pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
Pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah tersebut ternyata belum berjalan sebagaimana mestinya. Upaya Pemerintah untuk menarik minat
mitra atau investor Kerjasama Pemanfaatan dalam melakukan pembangunan infrastruktur masih menemui
hambatan.
Hambatan tersebut merupakan akibat dari kemudahan atau fasilitas investasi yang ditawarkan oleh negara-
negara tetangga yang mampu memberikan jangka waktu investasi yang relatif lebih lama dibandingkan
dengan yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan perekonomian
dan kesejahteraan masyarakat serta untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam perdagangan global,
jangka waktu untuk pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan (KSP) perlu
disesuaikan.
Dengan pertimbangan Kerjasama Pemanfaatan tidak terjadi pengalihan hak atas barang milik Negara, maka
penyesuaian jangka waktu dimaksud dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga relatif lebih lama
dibandingkan dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah Negara.
b. Penilaian barang milik negara/daerah diperlukan dalam rangka mendapatkan nilai wajar atau nilai pasar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai wajar atau nilai pasar atas barang milik negara/daerah yang
diperoleh dari penilaian ini merupakan unsur penting dalam rangka penyusunan neraca pemerintah,
pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 2
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 26
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 39
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penilai internal” adalah penilai Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah yang diangkat oleh kuasa Menteri Keuangan yang diberi
tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian secara
independen.
Yang dimaksud dengan “penilai eksternal” adalah penilai selain penilai internal
yang mempunyai izin praktek penilaian dan menjadi anggota asosiasi penilaian
yang diakui oleh Departemen Keuangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pengecualian penjualan barang milik Negara dari ayat (3) dimaksudkan agar
tujuan pembangunan rumah susun sederhana dapat tercapai namun kewajaran
harga/nilai barang milik Negara tersebut masih diperhatikan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 44
Ayat (1)
Huruf a
Yang termasuk tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan,
dan/atau tidak dapat dipindahtangankan antara lain dengan
pertimbangan tidak layak secara ekonomis atau mempunyai dampak
berbahaya jika dipertahankan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan” antara lain Undang-Undang Kepabeanan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas
5
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Tidak sesuai dengan tata ruang wilayah artinya pada lokasi tanah
dan/atau bangunan milik negara/daerah dimaksud terjadi perubahan
peruntukan dan/atau fungsi kawasan wilayah, misalnya dari
peruntukan wilayah perkantoran menjadi wilayah perdagangan.
Tidak sesuai dengan penataan kota artinya atas tanah dan/atau
bangunan milik negara/daerah dimaksud perlu dilakukan penyesuaian,
yang berakibat pada perubahan luas tanah dan/atau bangunan
tersebut.
Huruf b
Yang dihapuskan adalah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut
untuk dirobohkan yang selanjutnya didirikan bangunan baru di atas
tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang
telah disediakan dalam dokumen penganggaran.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “tanah dan/atau bangunan diperuntukkan bagi
pegawai negeri” adalah:
tanah dan/atau bangunan, yang merupakan kategori rumah negara
golongan III;
tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awal
pengadaannya untuk pembangunan perumahan pegawai negeri.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kegiatan yang
menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat
banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan.
Kategori bidang-bidang kegiatan yang termasuk untuk kepentingan
umum antara lain sebagai berikut:
jalan umum, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum/air bersih
dan/atau saluran pembuangan air;
waduk, bendungan, dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran
irigasi;
rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat;
pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api atau terminal;
peribadatan;
pendidikan atau sekolah;
pasar umum;
fasilitas pemakaman umum;
fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul
penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;
pos dan telekomunikasi;
sarana olahraga;
stasiun penyiaran radio, televisi beserta sarana pendukungnya untuk
lembaga penyiaran publik;
kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing,
Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga internasional di bawah
naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
rumah susun sederhana;
tempat pembuangan sampah;
cagar alam dan cagar budaya;
pertamanan;
panti sosial;
pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.
Huruf e
Barang milik negara/daerah yang ditetapkan
sebagai pelaksanaan peraturan perundangundangan
karena adanya keputusan pengadilan
atau penyitaan, dapat dipindahtangankan tanpa
memerlukan persetujuan DPR/DPRD.”
Angka 7
Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lelang adalah penjualan barang milik negara/daerah dihadapan pejabat lelang.
Ayat (3)
Huruf a
Yang termasuk barang milik negara/daerah yang bersifat khusus adalah
barang-barang yang diatur secara khusus sesuai dengan peraturan
6
perundang-undangan, misalnya rumah Negara golongan III yang dijual
kepada penghuni atau kendaraan dinas perorangan pejabat Negara yang
dijual kepada pejabat negara.
Pasal II
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4855
7


Use: 0.0875