• ~ 1 ~  RANCANGAN PERDA


  •   
  • FileName: raperda_11-agustus-2010_final-sementara-final.pdf [read-online]
    • Abstract: ~ 1 ~  RANCANGAN PERDAYANG DISEMPURNAKANPERATURAN DAERAHDAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTANOMOR ..... TAHUN ......TENTANGBANGUNAN GEDUNGDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAGUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Download the ebook

~ 1 ~  RANCANGAN PERDA
YANG DISEMPURNAKAN
PERATURAN DAERAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR ..... TAHUN ......
TENTANG
BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pelayanan, penataan, pengawasan,
dan penertiban kegiatan fisik dan administrasi
penyelenggaraan bangunan gedung dan bangunan di
wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991
tentang Bangunan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;
b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pengaturan
dalam Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam Wilayah
Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
~ 2 ~ 
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4744);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah/Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
29/PRT/M/2006 tahun 2006 tentang Pedoman
Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
30/PRT/M/2006 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis
Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
6/PRT/M/2007 tahun 2007 tentang Pedoman Umum
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
24/PRT/M/2007 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin
Mendirikan Bangunan;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
25/PRT/M/2007 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Sertifikat Laik Fungsi;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
26/PRT/M/2007 tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli
Bangunan Gedung;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
29/PRT/M/2007 tahun 2007 tentang Pedoman
Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2008 Nomor 8);
~ 3 ~ 
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2010 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 1).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang
selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat
Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Provinsi DKI Jakarta.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pekerjaan umum.
7. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut sebagai Pemerintah, adalah
perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden
beserta para menteri.
8. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang
~ 4 ~ 
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di
atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat
manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tinggal, kegiatan
keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan
khusus.
9. Fungsi bangunan gedung adalah bentuk kegiatan manusia dalam bangunan
gedung, baik kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan,
kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya, maupun kegiatan khusus.
10. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung
berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan
teknisnya.
11. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung
beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung tetap laik fungsi
12. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian
bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan
sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
13. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan
bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan
bangunan gedung dan lingkungannya tersebut sesuai dengan aslinya atau
sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
14. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau
sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau
prasarana dan sarananya.
15. Izin Mendirikan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah
perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemilik bangunan
gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau
mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan
teknis yang berlaku.
16. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap bangunan gedung yang telah
selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi
berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai
syarat untuk dapat dimanfaatkan.
17. Persetujuan teknis bongkar adalah persetujuan yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah kepada Pemilik bangunan gedung atas perencana teknis
untuk membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan
gedung.
18. Tim ahli bangunan gedung adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait
dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan
pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis
dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan
dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu
yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per-kasus disesuaikan
dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.
19. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung
yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan
persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam proses pembangunan,
pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung.
20. Pemohon adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan,
yang mengajukan permohonan IMB, SLF, Bukti kepemilikan bangunan
gedung dan/atau Persetujuan teknis bongkar bangunan gedung.
~ 5 ~ 
21. Penyelenggara bangunan adalah perencana, pelaksana, pengawas,
pemelihara, pengkaji teknis, pengelola dan pemilik bangunan gedung.
22. Perencanaan teknis adalah proses membuat gambar teknis bangunan
gedung dan kelengkapannya yang mengikuti tahapan prarencana,
pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas:
rencana arsitektur, rencana struktur, rencana mekanikal/elektrikal, rencana
tata ruang luar, rencana tata ruang-dalam/interior serta rencana spesifikasi
teknis, rencana anggaran biaya, dan perhitungan teknis pendukung sesuai
pedoman dan standar teknis yang berlaku.
23. Laik fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi
persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi
bangunan gedung yang ditetapkan.
24. Bangunan Hijau adalah bangunan gedung yang bertanggung jawab
terhadap lingkungan dan sumber daya yang efisien dari sejak perencanaan,
pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, pemeliharaan, sampai dekonstruksi.
25. Penyedia jasa konstruksi bangunan gedung adalah seorang atau badan
yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi dalam
kegiatan penyelenggaraan bangunan.
26. Pengawas adalah seorang atau sekelompok ahli yang bertugas mengawasi
pelaksanaan kegiatan pembangunan atas penunjukan pemilik bangunan
gedung sesuai ketentuan membangun dan turut berperan aktif dalam
mengamankan pelaksanaan tertib pembangunan, termasuk segi keamanan
bangunan serta memiliki izin pelaku teknis bangunan.
27. Pengkaji teknis bangunan gedung adalah seorang atau sekelompok
ahli/badan yang bertugas mengkaji Laik Fungsi bangunan gedung dalam
segala aspek teknisnya dan memiliki izin pelaku teknis bangunan dari
pemerintah daerah.
28. Unit/divisi pemelihara bangunan adalah sekelompok ahli yang bertugas
memelihara bangunan gedung atas penunjukan pemilik bangunan gedung
sesuai ketentuan pemeliharaan bangunan gedung dan memiliki izin pelaku
teknis bangunan.
29. Bukti kepemilikan bangunan gedung adalah surat keterangan yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah kepada Pemilik bangunan gedung sebagai bukti
kepemilikan bangunan gedung yang telah selesai dibangun berdasarkan
IMB dan telah memiliki SLF sesuai dengan persyaratan administratif dan
teknis yang berlaku.
30. Orang adalah perseorangan atau badan hukum.
31. Pemilik bangunan gedung adalah orang, kelompok orang, atau
perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik bangunan gedung.
32. Pengelola bangunan gedung adalah seorang atau sekelompok orang
ahli/badan yang bertugas mengelola penggunaan bangunan agar dapat
digunakan secara efektif dan efisien.
33. Pengguna bangunan gedung adalah Pemilik bangunan gedung dan/atau
bukan Pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan Pemilik
bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan
gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang
ditetapkan.
34. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan
peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung dalam upaya
penegakan hukum.
~ 6 ~ 
35. Sumur resapan air hujan adalah prasarana untuk menampung dan
meresapkan air hujan ke dalam tanah.
36. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar
yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara
nasional.
37. Dinas adalah Dinas yang bertanggungjawab di bidang pengawasan dan
penertiban bangunan.
38. Petugas adalah pegawai Dinas yang bertanggungjawab untuk melayani,
menata, mengarahkan, mengawasi, dan menertibkan kegiatan fisik dan
administrasi pada tahap persiapan, pelaksanaan, dan/atau pemanfaatan
bangunan.
39. Panduan rancang kota (Urban Design Guide Lines/UDGL) atau Rencana
Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan rancang bangun
suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat
rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan
rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan
pedoman pengendalian pelaksanaan.
Bagian Kedua
Azas
Pasal 2
Penyelenggaraan Bangunan Gedung dilaksanakan berdasarkan azas:
a. kemanfaatan;
b. keselamatan;
c. kenyamanan;
d. keseimbangan; dan
e. keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya.
Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 3
Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk:
a. mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata
bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin
keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan,
kenyamanan, dan kemudahan; dan
c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
~ 7 ~ 
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. ketentuan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung;
b. persyaratan bangunan gedung;
c. penyelenggaraan bangunan gedung;
d. tim ahli bangunan gedung;
e. penyedia jasa konstruksi;
f. pelayanan dan retribusi;
g. peran serta masyarakat;
h. pembinaan; dan
i. sanksi.
Pasal 5
(1) Penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
merupakan satu kesatuan sistem yang meliputi:
a. pembangunan;
b. pemanfaatan;
c. pelestarian; dan
d. pembongkaran bangunan gedung.
(2) Penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan pengendalian sebagai berikut:
a. Penerbitan IMB;
b. Penerbitan SLF dan Perpanjangan SLF;
c. Kepemilikan Bangunan Gedung; dan
d. Persetujuan Teknis Rencana Pembongkaran Bangunan Gedung.
BAB III
FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6
(1) Fungsi bangunan gedung merupakan ketetapan pemenuhan persyaratan
teknis bangunan gedung, baik ditinjau dari segi tata bangunan dan
lingkungan, maupun keandalan bangunan gedung.
~ 8 ~ 
(2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. fungsi hunian;
b. fungsi keagamaan;
c. fungsi usaha;
d. fungsi sosial dan budaya; dan
e. fungsi khusus.
(3) Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
Pasal 7
(1) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan
lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan/atau panduan rancang kota.
(2) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan oleh pemilik bangunan
gedung dalam pengajuan permohonan IMB.
Bagian Kedua
Fungsi Bangunan Gedung
Pasal 8
(1) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a,
mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang meliputi:
a. rumah tinggal tunggal;
b. rumah tinggal deret;
c. rumah tinggal susun; dan
d. rumah tinggal sementara.
(2) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b,
mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah yang meliputi:
a. bangunan masjid termasuk mushola;
b. bangunan gereja termasuk kapel;
c. bangunan pura;
d. bangunan vihara; dan
e. bangunan kelenteng.
(3) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c,
mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang
meliputi:
a. bangunan gedung perkantoran;
b. perdagangan;
c. perindustrian;
d. perhotelan;
e. wisata dan rekreasi;
f. terminal; dan
~ 9 ~ 
g. bangunan gedung tempat penyimpanan.
(4) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
huruf d, mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial
dan budaya yang meliputi bangunan gedung:
a. pelayanan pendidikan;
b. pelayanan kesehatan;
c. kebudayaan;
d. laboratorium; dan
e. bangunan gedung pelayanan umum.
(5) Fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e,
mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang
mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang
penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya
dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi yang meliputi:
a. bangunan gedung untuk reaktor nuklir; dan
b. instalasi pertahanan dan keamanan.
Bagian Ketiga
Klasifikasi Bangunan Gedung
Pasal 9
Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diklasifikasikan
berdasarkan:
a. tingkat kompleksitas;
b. tingkat permanensi;
c. tingkat risiko kebakaran;
d. zonasi gempa;
e. lokasi;
f. ketinggian; dan/atau
g. kepemilikan.
Pasal 10
(1) Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf a meliputi:
a. bangunan gedung sederhana;
b. bangunan gedung tidak sederhana; dan
c. bangunan gedung khusus.
(2) Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf b meliputi:
a. bangunan gedung permanen;
b. bangunan gedung semi permanen; dan
~ 10 ~ 
c. bangunan gedung darurat atau sementara.
(3) Klasifikasi berdasarkan tingkat risiko kebakaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf c meliputi bangunan gedung:
a. tingkat risiko kebakaran tinggi;
b. tingkat risiko kebakaran sedang; dan
c. tingkat risiko kebakaran rendah.
(4) Klasifikasi berdasarkan zonasi gempa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 huruf d meliputi tingkat zonasi gempa yang ditetapkan oleh instansi yang
berwenang.
(5) Klasifikasi berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e
meliputi:
a. bangunan gedung di lokasi padat;
b. bangunan gedung di lokasi sedang; dan
c. bangunan gedung di lokasi renggang.
(6) Klasifikasi berdasarkan ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf f meliputi:
a. bangunan gedung bertingkat tinggi;
b. bangunan gedung bertingkat sedang; dan
c. bangunan gedung bertingkat rendah.
(7) Klasifikasi berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf g meliputi:
a. bangunan gedung milik negara;
b. bangunan gedung milik badan usaha; dan
c. bangunan gedung milik perorangan.
Bagian Keempat
Perubahan Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung
Pasal 11
(1) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan oleh pemilik
dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukan
lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan/atau panduan rancang kota.
(2) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus diikuti dengan
pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan
gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam izin mendirikan bangunan
gedung, kecuali bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan oleh
Pemerintah.
~ 11 ~ 
BAB IV
PERSYARATAN ADMINISTRASI BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu
Status Hak atas Tanah
Pasal 12
(1) Setiap bangunan gedung harus didirikan pada tanah yang status
kepemilikannya jelas.
(2) Apabila tanahnya milik pihak lain, bangunan gedung hanya dapat didirikan
dengan izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah dalam
bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah dengan pemilik
bangunan gedung.
(3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-
kurangnya memuat :
a. hak dan kewajiban para pihak;
b. luas, letak dan batas-batas tanah;
c. fungsi bangunan gedung; dan
d. jangka waktu pemanfaatan tanah.
Bagian Kedua
Status Kepemilikan Bangunan Gedung
Pasal 13
(1) Status kepemilikan bangunan gedung dibuktikan dengan surat bukti
kepemilikar bangunan gedung
(2) Surat bukti kepemilikar bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikeluarkan oleh pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi
khusus oleh Pemerintah
(3) Surat bukti kepemilikan bangunan gedung wajib dimiliki pemilik bangunan
gedung.
(4) Bukti kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diterbitkan atas setiap bangunan gedung yang telah memiliki IMB dan
SLF.
Pasal 14
(1) Dalam satu bangunan gedung dapat diberikan lebih dari 1 (satu) surat bukti
kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(1).
(2) Bukti kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dimiliki oleh pemilik yang berbeda-beda.
(3) Kepemilikan bangunan gedung dapat dialihkan kepada pihak lain.
~ 12 ~ 
(4) Dalam hal pemilik bangunan gedung bukan pemilik tanah, pengalihan hak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan pemilik
tanah.
Bagian Ketiga
Izin Mendirikan Bangunan Gedung
Pasal 15
(1) Setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki IMB.
(2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan atas setiap
perencanaan teknis bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan
administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi
dan klasifikasi bangunan gedung.
Pasal 16
(1) IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat bersifat tetap
atau sementara serta dapat diberikan secara bertahap.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sifat dan tahapan IMB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB V
PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu
Persyaratan Tata Bangunan Gedung
Paragraf 1
Umum
Pasal 17
Persyaratan tata bangunan meliputi:
a. persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung;
b. arsitektur bangunan gedung; dan
c. persyaratan pengendalian dampak lingkungan;
Pasal 18
(1) Tata bangunan dalam suatu kawasan dan/atau persil harus dirancang
dengan memperhatikan keserasian lingkungan dan memudahkan upaya
penanggulangan bahaya kebakaran.
(2) Dalam hal tata bangunan pada kawasan dan/atau persil tertentu tidak dapat
dipenuhinya keserasian lingkungan dan kemudahan upaya penanggulangan
~ 13 ~ 
bahaya kebakaran dan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dapat dipenuhi, Gubernur menetapkan arahan tata bangunan dalam suatu
bagian lingkungan.
Paragraf 2
Persyaratan Peruntukan dan Intensitas
Bangunan Gedung
Pasal 19
Persyaratan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf (a)
merupakan persyaratan peruntukan lokasi bangunan yang ditetapkan sesuai
dengan RTRW, RDTR dan/atau Panduan Rancang Kota.
Pasal 20
(1) Setiap mendirikan bangunan gedung, fungsinya harus sesuai dengan
peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.
(2) Apabila terjadi perubahan RTRW, RDTR dan/atau panduan rancang kota
yang mengakibatkan perubahan peruntukan lokasi, fungsi bangunan gedung
yang tidak sesuai dengan peruntukan yang baru harus dilakukan
penyesuaian.
(3) Terhadap akibat perubahan peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penggantian yang layak
kepada pemilik bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(4) Penggantian oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
hanya diberikan kepada pemilik bangunan gedung yang memiliki IMB.
Pasal 21
Persyaratan intensitas bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 huruf (a), meliputi persyaratan :
a. kepadatan;
b. ketinggian; dan
c. jarak bebas bangunan gedung.
Pasal 22
(1) Kepadatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf
a meliputi :
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
c. Koefisien Daerah Hijau (KDH); dan
d. Koefisien Tapak Basemen (KTB).
~ 14 ~ 
(2) Kepadatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan luas ruang efektif bangunan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan intensitas/kepadatan
bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Gubernur.
Pasal 23
(1) Ketinggian bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf
b ditentukan sesuai dengan RTRW, RDTR dan/atau Panduan Rancang
Kota.
(2) Ketinggian bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pada
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) harus memenuhi
persyaratan ketinggian pada batas keselamatan operasi penerbangan.
Pasal 24
(1) Setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh melanggar ketentuan
minimal jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan dalam RTRW,
RDTR, dan/atau RTBL.
(2) Ketentuan jarak bebas bangunan gedung ditetapkan dalam bentuk:
a. garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi
pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi; dan
b. jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, jarak antar
bangunan gedung, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman
yang diizinkan pada lokasi yang bersangkutan.
(3) Penetapan garis sempadan bangunan gedung dengan tepi jalan, tepi
sungai, tepi pantai, tepi danau, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan
tinggi didasarkan pada pertimbangan keselamatan dan kesehatan.
(4) Penetapan jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, dan
jarak antara as jalan dan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang
bersangkutan harus didasarkan pada pertimbangan keselamatan,
kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
(5) Penetapan jarak bebas bangunan gedung atau bagian bangunan gedung
yang dibangun di bawah permukaan tanah didasarkan pada jaringan utilitas
umum yang ada atau yang akan dibangun.
Paragraf 3
Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung
Pasal 25
(1) Perencanaan bangunan gedung harus memperhatikan:
a. kaidah arsitektur bangunan;
b. karakteristik budaya lokal;
c. standar teknis perencanaan bangunan; dan
d. pedoman teknis perencanaan bangunan.
~ 15 ~ 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan pedoman teknis perencanaan
bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf
d, diatur dengan Peraturan Gubernur.
Pasal 26
Persyaratan arsitektur bangunan gedung meliputi persyaratan:
a. penampilan bangunan gedung;
b. tata ruang dalam;
c. tata ruang luar;
d. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan
lingkungannya; dan
e. keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan
berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.
Pasal 27
(1) Gubernur dapat menetapkan penampilan bangunan gedung suatu kawasan
dengan karakteristik arsitektur bangunan tertentu.
(2) Penetapan kawasan dan karakteristik arsitektur bangunan tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.
Pasal 28
(1) Persyaratan tata ruang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf
b, harus mempertimbangkan:
a. fungsi ruang;
b. arsitektur bangunan gedung;
c. efisiensi;
d. efektivitas;
e. keselamatan;
f. kesehatan;
g. kenyamanan; dan
h. kemudahan.
(2) Pertimbangan arsitektur bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, diwujudkan dalam pemenuhan tata ruang dalam terhadap
kaidah-kaidah arsitektur bangunan gedung secara keseluruhan.
Pasal 29
(1) Persyaratan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung
dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d,
harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung dan
~ 16 ~ 
ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi, dan selaras dengan
lingkungannya.
(2) Pertimbangan terhadap terciptanya ruang luar bangunan gedung dan ruang
terbuka hijau dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam pemenuhan
persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan
manusia, serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana di luar
bangunan gedung.
Pasal 30
Persyaratan keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, harus mencirikan langgam arsitektur lokal
dan/atau langgam arsitektur nasional dan/atau langgam arsitektur internasional.
Pasal 31
(1) Pekarangan yang memiliki peil tanah yang bertransisi/berkontur, maka tinggi
peil pekarangan diambil tinggi peil rata-rata pekarangan asli.
(2) Tinggi peil lantai dasar suatu bangunan gedung diperkenankan mencapai
maksimal 1,20 m diatas tinggi rata-rata jalan, dengan tetap memperhatikan
keserasian lingkungan.
(3) Tinggi tanah pekarangan/persil yang melebihi 1,20 m diatas tinggi rata-rata
jalan, maka tinggi maksimal lantai dasar ditetapkan sama dengan tinggi rata-
rata muka tanah pekarangan asli.
(4) Apabila pekarangan/persil memiliki kemiringan yang curam atau perbedaan
yang besar pada tanah asli suatu perpetakan, maka tinggi maksimal lantai
dasar diambil tinggi peil rata-rata pekarangan asli.
(5) Apabila persil/pekarangan memiliki lebih dari satu akses jalan dan memiliki
kemiringan yang tidak sama, maka tinggi peil lantai dasar ditentukan dari
peil rata-rata permukaan jalan yang paling besar (utama).
Pasal 32
(1) Tinggi lantai dasar perkarangan perumahan yang berada dibawah titik
ketinggian peil banjir dapat digunakan sebagai ruangan.
(2) Terhadap bagian bangunan yang berada di bawah peil banjir tidak
diperhitungkan sebagai lapis bangunan.
Pasal 33
Ketinggian ruang pada lantai dasar disesuaikan dengan jenis penggunaan ruang
dan arsitektur bangunannya.
Pasal 34
Ruang terbuka diantara GSJ dan GSB dapat digunakan sebagai unsur
penghijauan dan/atau daerah resapan air hujan serta kepentingan umum lainnya.
~ 17 ~ 
Pasal 35
Bagian atau unsur bangunan gedung yang diperkenankan di depan GSB adalah:
a. detail atau unsur bangunan gedung akibat keragaman rancangan arsitektur
dan tidak digunakan sebagai ruang kegiatan;
b. detail atau unsur bangunan gedung akibat dari rencana perhitungan struktur
dan atau instalasi bangunan; dan
c. unsur bangunan gedung yang diperlukan sebagai sarana sirkulasi yang
bukan merupakan bagian dari sirkulasi utama bangunan.
Pasal 36
Pada cara membangun renggang, sisi bangunan gedung yang didirikan harus
mempunyai jarak bebas yang tidak dibangun pada kedua sisi samping kiri, kanan
dan bagian belakang yang berbatasan dengan pekarangan.
Pasal 37
(1) Pada cara membangun rapat berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. bidang dinding terluar tidak boleh melampaui batas pekarangan;
b. struktur dan pondasi bangunan gedung terluar harus berjarak sekurang-
kurangnya 10 cm dari batas pekarangan, kecuali untuk bangunan rumah
tinggal; dan
c. perbaikan atau perombakan bangunan gedung yang semula
menggunakan bangunan dinding batas bersama dengan bangunan
gedung di sebelahnya, disyaratkan untuk membuat dinding batas
tersendiri di samping dinding batas terdahulu.
(2) Pada cara membangun rapat tidak berlaku ketentuan jarak bebas, kecuali
jarak bebas bagian belakang.
Pasal 38
(1) Bangunan gedung fungsi hunian tempat tinggal minimal memiliki ruang yang
terdiri dari ruang penggunaan pribadi, ruang bersama dan ruang pelayanan.
(2) Bangunan gedung fungsi hunian tempat tinggal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat ditambahkan ruang penunjang dengan tujuan
memenuhi kebutuhan kegiatan penghuni sepanjang tidak menyimpang dari
penggunaan utama sebagai hunian.
Pasal 39
(1) Ruang rongga atap hanya dapat diizinkan apabila penggunaannya tidak
menyimpang dari fungsi bangunan gedung.
(2) Ruang rongga atap pada bangunan gedung fungsi hunian rumah tinggal
harus mempunyai penghawaan dan pencahayaan alami yang memadai.
~ 18 ~ 
(3) Ruang rongga atap dilarang digunakan sebagai dapur atau kegiatan yang
mengandung bahaya api.
Pasal 40
(1) Setiap penggunaan ruang rongga atap yang luasnya tidak lebih dari 50%
dari luas lantai di bawahnya, tidak dianggap sebagai penambahan lantai
bangunan.
(2) Setiap bukaan pada ruang rongga atap, tidak boleh mengubah sifat dan
karakter arsitektur bangunannya.
Pasal 41
Penambahan lantai dan/atau pada suatu bangunan gedung diperkenankan
apabila masih memenuhi batasan KDB dan/atau KLB yang ditetapkan rencana
kota.
Pasal 42
(1) Setiap bangunan gedung diwajibkan menyediakan sarana parkir kendaraan
sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku kecuali bangunan gedung
fungsi hunian rumah tinggal.
(2) Penyediaan sarana parkir di pekarangan tidak boleh mengurangi koefisien
dasar hijau yang ditetapkan dalam rencana kota..
(3) Luas lantai bangunan yang dipergunakan untuk sarana parkir tidak
diperhitungkan dalam perhitungan KLB selama tidak melebihi 50% dari KLB
yang ditetapkan, selebihnya diperhitungkan 50% terhadap KLB.
Pasal 43
(1) Setiap sarana dan prasarana bangunan gedung tidak boleh mengganggu
arsitektur bangunan dan lingkungan serta harus direncanakan menjadi satu
kesatuan dengan bangunan utamanya.
(2) Sarana dan prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak diperhitungkan dalam perhitungan intensitas kepadatan bangunan
apabila luas lantai sarana dan prasarana tersebut kurang dari 20% luas
lantai bangunan keseluruhan
Pasal 44
Perencanaan arsitektur bangunan dan lingkungan harus dibuat menyeluruh
dalam bentuk dokumen teknis.
Pasal 45
Setiap perencanaan ruang bawah tanah/basement tidak boleh melampaui KTB
~ 19 ~ 
dan harus memenuhi ketentuan KDH yang ditetapkan dalam rencana kota.
Pasal 46
(1) Setiap bangunan gedung untuk kepentingan umum harus menyediakan
fasilitas/sarana ibadah berupa musholla.
(2) Dalam penyediaan sarana ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. Lokasi penempatan pada daerah yang mudah dilihat masyarakat
pengguna dan pada daerah utama terpampang informasi lokasi
penempatan sarana ibadah tersebut.
b. Memenuhi kaidah yang disyaratkan sebagai tempat ibadah, (bersih/suci,
ada pemisahan antara pria dan wanita dan sebagainya); dan
c. Memenuhi persyaratan teknis baik dari segi sirkulasi udara, penghawaan
dan pencahayaan yang berlaku.
Pasal 47
(1) Ruang sarana dan prasarana di lantai atap, hanya dapat dibangun apabila
digun


Use: 0.0473