• MAHKAMAH KONSTITUSI


  •   
  • FileName: 5._WINAHYU.pdf [read-online]
    • Abstract: MAHKAMAH KONSTITUSITelaah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi danFungsi Mahkamah Konstitusi dalam Reformasi HukumWinahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum.Fakultas Hukum Universitas Islam IndonesiaAbstractE xistence and reformative function of the Constitution Council in concep

Download the ebook

MAHKAMAH KONSTITUSI
Telaah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan
Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Reformasi Hukum
Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Abstract
E xistence and reformative function of the Constitution Council in concep
tual frame of constitutional state, seem that it is still half-hearted in real-
ity. The consequences seem paradox to the goal of its formerly founded. Due to this
condition, existence of all new political institutions inclusively the Constitution Council
in turn must be reexamined whether the existence of those new political institution
effective provide precise solution or even rise new problem which may be more crucial
for the continuity of law reformation. The wish to found a new institution in line with
the advancements in developed countries must be based on capability of the nation.
Only if the nation really need the presence of an institution or commission or any
other name of political institution, the needed institution must be founded on the base
of real necessity.
Kata kunci: fungsi reformatif, konstitusionalisme, supremasi konstitusi
PENDAHULUAN
Dalam kehidupan bernegara, salah satu hal yang harus ditegakkan
adalah kehidupan hukum (baca: undang-undang) dalam masyarakat.
Pandangan ini diyakini tidak saja disebabkan negeri ini menganut paham
hukum, melainkan karena melihat secara kritis kecenderungan yang akan terjadi
dalam kehidupan bangsa Indonesia yang berkembang ke arah suatu masyarakat
modern.1 Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu
syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional. Hal ini dapat terwujud
1
Situasi demikian menuntut adanya hukum yang berwawasan keindonesiaan, sekaligus
mengakomodasi tuntutan zaman, selanjutnya lihat Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum: Studi
Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum 1945-1990, Muhammadiyah University Press,
Surakarta, 2004, hal.1.
72 Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, Maret 2006: 72 - 96
apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar2 yang
mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-
undangan.
Mahkamah Konstitusi3 sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip
negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan
dalam Undang-Undang Dasar, selain itu perlu diatur tentang pengangkatan
dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara dan ketentuan lainnya
tentang Mahkamah Konstitusi.4
Salah satu perkembangan pembentukan peraturan yang ada selama ini
yakni pembentukan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan menjamin
konstitusionalitas kehidupan bernegara. Salah satu kewenangan Mahkamah
Konstitusi adalah mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya besifat final, untuk menguji undang-undang dan peraturan
perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar.
Sejarah Mahkamah Konstitusi dimulai dengan diadopsinya Ide Mahka-
mah Konstitusi (Contitution Court) dalam amandemen konstitusi 5 yang
dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) pada tahun 2001
sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 C
UUD 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada tanggal 9 November
2001.6
2
Konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
3
Menurut Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Mahkamah
Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.
4
Konsiderans UURI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,www.ri.go.id
5
APINDO News, Implikasi Mahkamah Konstitusi, www.apindo.or.id
6
Sebagai catatan, Indonesia adalah negara ke 78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi,
sekaligus negara pertama yang membentuk lembaga ini di abad ke – 21. Sambil menunggu
pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk
sementara waktu. Setelah melalui pembahasan yang mendalam, DPR dan Pemerintah
menyetujui secara bersama pembentukan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi dan disahkan oleh presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Tahun 2003,
Nomor 98, Tambahan Negara Nomor 4316)
Mahkamah Konstitusi: Telaah terhadap Putusan ... -- Winahyu Erwiningsih 73
Kebiasaan yang selalu terjadi dalam kancah politik di negara ini adalah
pembentukan undang-undang baru.7 Seperti dalam pembentukan undang-
undang Mahkamah Konstitusi, dapat dilihat bahwa selama ini dengan
disahkannya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tidak berarti segala
persoalan menjadi mudah. Pencermatan terhadap Undang-Undang Mahkamah
Konstitusi, menghasilkan beberapa persoalan mendasar yang justru belum
terjawab.
Beberapa persoalan yang saat ini memerlukan kajian lebih lanjut adalah
tentang parameter apakah yang digunakan oleh hakim konstitusi dalam
menjatuhkan sah tidaknya putusan konstitusi, pada saat dilakukannya pengujian
terhadap undang-undang. Selain dari pada itu, perlu juga dicermati tentang
bagaimanakah keabsahan putusan konstitusi yang telah dihasilkan tanpa pa-
rameter hukum yang jelas.
Beberapa persoalan hukum terkait dengan perkembangan Mahkamah
Konstitusi, telah banyak terjadi, permasalahan yang ada seiring dengan
perkembangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yakni beberapa putusan
kontroversial seperti diantaranya putusan tanggal 12 April 2005, tentang
pengujian terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi No. 24 Tahun 20038
yang tidak lain adalah undang-undang yang mengatur Mahkamah Konstitusi
sendiri.9 Dalam pengujiannya terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
tersebut, Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 50 dari UUMK yang
melarang Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang yang dibuat
setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar NKRI. Dengan dibatalkannya
Pasal 50 UUMK, kini Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji
seluruh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, tanpa batasan waktu.
7
Pembentukan undang-undang baru yang selalu dilakukan oleh para legislator kita tidak
selamanya menyelesaikan masalah, bahkan justru sering digunakan sebagai wadah pengusaha
untuk menampung “pesan politik” yang ujung-ujungnya jelas hanya menderitakan kaum kecil
8
Mohammad Mova Al‘Afghani, Rahmat Bagja, Ketika Mahkamah Konstitusi Menjadi
Superbody,www.tempointeraktif.com,2004
9
Berdasar perkara Nomor 066/PUU-II/2004 yang terdiri dari beberapa orang pemohon
yang tergabung dalam KADIN UKM untuk merevisi pasal 4 UU KADIN yang hanya
mengijinkan adanya satu Kamar Dagang dan Industri sebagai wadah bagi pengusaha Indonesia
baik yang tidak bergabung maupun yang bergabung dalam organisasi pengusaha dan/atau
organisasi perusahaan. Hal tersebut dirasakan oleh para pemohon telah merugikan hak
konstitusi Pemohon beserta puluhan ribu anggotanya.
74 Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, Maret 2006: 72 - 96
Putusan Mahkamah Konstitusi lain yang menjadi kontroversi adalah
putusan mahkamah konstitusi tentang pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945,10 putusan
Mahkamah Konstutusi lain yang menjadikan pertanyaan besar bagi kalangan
nasional maupun internasional, adalah dikabulkannya permohonan pembatalan
UU No.16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU
No. 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun
2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa peledakan
bom Bali,11 12 Oktober 2003 batal atau tidak memiliki kekuatan mengikat.12
Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai undang-undang yang
memberlakukan asas retroaktif tentang ketentuan tindak pidana terorisme
bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 yang bebunyi :
“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan hati nurani, hak
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di ha-
dapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kedaan apapun”.
Persoalan publik yang justru tidak diperjuangkan oleh Mahkamah
Konstitusi adalah penolakan terhadap permohonan judicial review Undang-
Undang Sumber Daya Air,13 yang mana penolakan permohonan tersebut berarti
menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi ikut berperan melanggengkan dan
membuka jalan kapitalisme dan melapangkan jalan bagi pihak swasta untuk
ikut dalam bisnis pengelolaan air.
Beberapa kasus juga telah menunjukkan banyaknya perbedaan param-
eter hukum yang dipakai dalam kasus yang hampir sama. 14Keputusan
10
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi…. Loc Cit hlm 1,
11
Komisi Hukum Nasional, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kasus Bom
Bali, Agustus 2004
12
Putusan tersebut diputuskan dalam rapat pleno permusyawaratan hakim konstitusi pada
hari Kamis tanggal 22 Juli 2004 dengan lima orang hakim mendukung dan empat orang hakim
mengemukakan pendapat berbeda atau dissenting opinion.
13
Masyarakat Transparansi Indonesia, Resume Berita Mengenai Mahkamah Konstitusi
Minggu Ke III, Artikel dan Berita, Edisi Juli 2005
14
Maruarar Siahaan, Hakim Konstitusi yang menyatakan dissenting opinion terhadap putusan
Mahkamah Konstitusi dalam perkara judicial review Undang-Undang No.12 Tahun 2003
tentang Pemilu yang mana perkara tersebut berkaitan dengan larangan banding dalam tindak
pidana Pemilu, www.hukum.online.com
Mahkamah Konstitusi: Telaah terhadap Putusan ... -- Winahyu Erwiningsih 75
Mahkamah Konstitusi yang ikut melengkapi kekalahan bangsa Indonesia
terhadap tekanan investor asing terjadi juga pada saat Mahkamah Konstitusi
menjatuhkan putusannya pada tanggal 7 Juli 200515 yakni menolak permohonan
uji formil dan materiil terhadap Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 yang
mengesahkan Perpu No. 1 Tahun 2004 Tentang Kehutanan (Perpu Kehutanan).
Beberapa contoh kasus diatas dapat mewakili beberapa persoalan besar
yang terjadi dalam intern Mahkamah Konstitusi. Semakin maraknya kasus-
kasus mafia peradilan membuat Mahkamah Konstitusi yang baru berumur dua
tahun, sudah saatnya harus mengintrospeksi diri. Banyaknya putusan Mah-
kamah Konstitusi yang masih memihak pada kepentingan kapitalisme, sudah
saatnya tidak lagi diarogankan. Beberapa persoalan krusial yang menyangkut
putusan Mahkamah Konstitusi sudah selayaknya perlu mendapat perhatian
dan analisis lebih lanjut guna penyempurnaan langkah dan tahap reformasi
kebijakan hukum yang lebih maksimal.
BATASAN PERMASALAHAN
Permasalahan kunci dari paper ini ada dua hal, pertama, parameter apakah
yang digunakan oleh hakim konstitusi dalam menjatuhkan sah tidaknya putusan
konstitusi, pada saat dilakukannya pengujian terhadap undang-undang; kedua,
bagaimanakah keberadaan dan fungsi reformatif Mahkamah Konstitusi dalam
konsep negara hukum
TUJUAN PEMBAHASAN
Pembahasan ini bertujuan, pertama, memberikan gambaran parameter
yang selama ini digunakan oleh hakim konstitusi dalam menjatuhkan sah
tidaknya putusan konstitusi pada saat dilakukannya pengujian terhadap suatu
undang-undang; kedua, mengetahui keberadaan dan fungsi reformatif lembaga
Mahkamah Konstitusi dalam konsep negara hukum; ketiga, mengetahui
persoalan-persoalan yuridis–politis yang selama ini mengandung kontroversi
sehingga beberapa kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya, tidak akan
berakibat terhadap mentahnya keberadaan Mahkamah Konstitusi; keempat,
mengetahui lebih jelas faktor-faktor yang melandasi dijatuhkannya putusan
Hendri Kuok, Permainan Hati-Hati Mahkamah Konstitusi, 7 Agustus 2005, http://
15
www.kompas.go.id
76 Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, Maret 2006: 72 - 96
oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga dapat teridentifikasi landasan pemikiran
maupun penafsiran hukum yang digunakan saat dijatuhkannya putusan; kelima,
mengetahui konsekuensi fungsi lembaga Mahkamah Konstitusi yang telah
dibentuk dalam perwujudan reformasi hukum yang sebenarnya; dan keenam,
mengetahui konsistensi yang harus terjadi antara fungsi reformatif Mahkamah
Konstitusi yang sebenarnya harus dilaksanakan berdasarkan konsep negara hukum
DESKRIPSI DAN KONSEP KONSTITUSI
Pembahasan tentang konsep mendasar konstitusi dipandang perlu agar
ada pemahaman yang tidak semata mendasarkan kepada kehendak formal
konstitusi tetapi juga dari kehendak substansial konstitusi.16
Definisi Konstitusi menurut Rousseau dinyatakan sebagai bentuk
menyatukan kehendak khusus warga dengan kehendak umum penguasa.
Adapun arti dari kehendak umum penguasa diterjemahkan lebih lanjut oleh
Immanuel Kant dalam tiga aspek pemerintahan yakni : kekuatan sang penguasa,
kekuatan eksekutif dan kekuatan yudikatif.17
Konstitusi sebagai turunan dari ide dasar konstitusionalisme dalam
penyelenggaraan negara, memiliki 2 (dua) essensi. Pertama, essensi negara
hukum yang menyatakan bahwa kewibawaan hukum secara universal mengatasi
kekuasaan negara, dan hukum akan mengontrol politik. Kedua, konsep hak-
hak sipil warga negara yang menyatakan bahwa kebebasan warga negara dijamin
oleh konstitusi dan kekuasaan negara juga dibatasi oleh konstitusi demikian
pula kekuasaan hanya memperoleh legitimasi dari konstitusi.18
Pada umumnya suatu konstitusi berisi tiga hal pokok yakni, (a) adanya
jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dari warga negaranya; (b)
ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamen-
tal; (c) adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga
bersifat fundamental19
16
Immawan Wahyudi, Mahkamah Konstitusi…..Op.Cit hlm 3
17
Howard Williams, 2003, Filsafat Politik Kant, Jakarta: JP-Press dan IMM, hlm 224
18
Soetandyo Wignjosoebroto,2003, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya,,
Jakarta: ELSAM dan HuMa, hlm 405
19
Sri Soemantri sebagaimana mengutip J.G. Steenbeek, dalam Dahlan Thaib Dkk, 2001,
Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 18.
Mahkamah Konstitusi: Telaah terhadap Putusan ... -- Winahyu Erwiningsih 77
Moh. Mahfud, membandingkan kehidupan berkonstitusi era Orde Lama
dengan Orde Baru. Salah satu poin yang ditegaskan Moh.Mahfud20adalah; jalan
yang ditempuh Orde Lama adalah inkonstitusional, sedangkan Orde Baru
memilih justifikasi melalui cara-cara konstitusional sehingga perjalanan menuju
otoritariannya memang didasarkan pada peraturan yang secara “formal” ada
atau dibuat.
Essensi konstitusionalisme, minimal terdiri dari dua hal pokok yakni,
pertama, konsepsi negara hukum yang menyatakan bahwa secara universal
kewibawaan hukum harus mampu mengontrol dan mengendalikan politik;
kedua, konsepsi hak-hak sipil warga negara yang menggariskan adanya kebebasan
warga negara di bawah jaminan konstitusi sekaligus adanya pembatasan
kekuasaan negara yang dasar legitimasinya hanya dapat diperoleh dari
konstitusi21
Semua konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia menyebutkan dengan
tegas bahwa demokrasi merupakan salah satu asas negaranya yang fundamen-
tal, tetapi dalam kenyataannya tidak semua konstitusi melahirkan sistem yang
demokratis.22 Bahkan konstitusi yang sama bisa melahirkan sistem politik yang
berbeda (demokratis dan otoriter) pada waktu atau periode yang berbeda.
Konstitusi secara harafiah berarti pembentukan yang berasal dari bahasa
Perancis “constituir”, yang berarti membentuk. Secara istilah ia berarti peraturan
dasar (awal) mengenai pembentukan negara. Dalam bahasa Belanda disebut
Grondwet, sedangkan di dalam bahasa Indonesia disebut Konstitusi. Untuk itu
maka konstitusi memuat aturan-aturan pokok (fundamental) mengenai sendi-
sendi yang diperlukan untuk berdirinya negara.23
Hans Kelsen menyatakan bahwa konstitusi diartikan secara material
maupun formal. Secara formal, konstitusi adalah suatu dokumen resmi,
seperangkat norma hukum yang dapat dirubah hanya di bawah pengawasan
ketentuan-ketentuan khusus yang tujuannya adalah untuk membuat perubahan
20
Moh.Mahfud MD, 1999, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Gama
Media, hlm 17
21
Soetandyo dalam Mahfud.,Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia…Studi tentang Interaksi
Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Bandung: Rineka Cipta, hlm 145
22
Moh. Mahfud, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik Dan
Kehidupan Ketatanegaraan, Bandung: Rineka Cipta.
23
Moh.Mahfud, Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Bandung: Rineka Cipta,
Edisi Revisi, hal. 72.
78 Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, Maret 2006: 72 - 96
norma-norma ini lebih sulit. Dalam arti material, konstitusi terdiri atas peraturan-
peraturan yang mengatur pembentukan norma hukum yang bersifat umum,
khususnya menentukan undang-undang. 24 Konstitusi material dapat
menentukan bukan hanya organ-organ dan prosedur pembentukan undang-
undang, melainkan juga sampai derajat tertentu, menentukan isi dari hukum
yang akan datang. Menurutnya, fungsi pengadilan dalam kapasitasnya sebagai
organ yang menerapkan hukum adalah menerapkan norma-norma umumdari
hukum statuta dan hukum kebiasaan ke dalam kasus-kasus kongkrit, maka
pengadilan harus memutuskan norma umum apa yang dapat diterapkan kepada
kasus tersebut. Pengadilan harus menyelidiki apakah tata hukum mengandung
suatu norma yang melekatkan sanksi kepada perbuatan yang didakwakan jaksa
penuntut umum sebagai suatu delik pidana atau digugat oleh penggugat sebagai
delik perdata dan sanksi apa yang ditetapkannya. Pengadilan dalam hal ini
harus menjawab bukan hanya “persoalan fakta”, (quaestio fact) tetapi juga
“persoalan hukum” (quaestio juris). Khususnya pengadilan harus memeriksa
apakah norma hukum yang dimaksudkan untuk diterapkannya benar-benar
valid dan itu berarti apakah norma tersebut telah dilahirkan menurut cara
yang telah ditetapkan oleh konstitusi.
Konstitusi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap bangsa
dan negara, baik yang sudah lama merdeka maupun yang baru saja memeperolah
kemerdekaannya. Dalam buku “Corpus Juris Scundum” volume 16, pengertian
konstitusi dirumuskan sebagai berikut25: “A Constitution is the original law bay
which a system of government is created and set up, and to which the branches of
government must look for all their power and authority”.
Beberapa konsep tentang hakikat sebuah konstitusi, tentunya sangat
penting untuk dipaparkan, pandangan konstitusionalisme diperlukan agar secara
konseptual, segala aspek yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi tidak
bertentangan26 dengan makna dasar nilai sebuah konstitusi.
24
Hans Kelsen, 1995, Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu
Hukum Empirik-Deskriptif, Bandung: Rimdi Press, hal.
25
Taufiqurrohman Syahuri, 2004, Hukum Konstitusi, Proses dan Prosedur Perubahan UUD
1945 di Indonesia 1945-2002, Serta Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain, Jakarta:
Ghalia Indonesia, hal. 28
26
Immawan Wahyudi…Loc Cit hal. 9
Mahkamah Konstitusi: Telaah terhadap Putusan ... -- Winahyu Erwiningsih 79
Gray berpendapat,27 bahwa hukum hanyalah lahir dalam keputusan
pengadilan didasarkan kepada pertimbangan berikut; “Peraturan-peraturan
tingkah laku yang ditetapkan dan diterapkan oleh pengadilan suatu negara
mempunyai batas yang sama dengan hukum negara tersebut dan jika yang
disebut pertama berubah, maka demikian juga yang disebut belakangan sejalan
dengan perubahan yang disebut pertama. Bishop Hoadly telah mengemukakan
“Barang siapa mempunyai “wewenang absolut” untuk “menafsirkan” hukum
tertulis dan tertulis, maka dialah orang yang sesungguhnya pemberi hukum
(law-giver) kepada semua maksud dan tujuan dari hukum-hukum tersebut dan
bukan orang yang pertama kali menuliskannya atau mengucapkannya. A. for-
tiori (lebih tegas lagi) barang siapa mempunyai wewenang absolut bukan hanya
untuk menafsirkan hukum tetapi juga untuk mendefiniskan hukum, maka dialah
sesungguhnya pemberi hukum.28
Kemungkinan timbulnya suatu konflik antara norma yang lebih tinggi
dengan norma yang lebih rendah bukan hanya menyangkut hubungan antara
undang-undang (atau hukum kebiasaan) dengan keputusan pengadilan tetapi
juga menyangkut hubungan antar konstitusi dengan undang-undang. Masalah
ini berkenaan dengan undang-undang
Supremasi konstitusi telah menjadi ciri yang menonjol dari negara yang
menganut paham demokrasi modern, karena konstitusi merupakan kontrak
sosial (social contract) baru yang memuat norma-norma HAM dan demokrasi
sebagi wujud dari kemauan seluruh rakyat untuk melepaskan diri dari belenggu
rezim lama otoritarian dan sepakat untuk membangun pemerintahan baru
berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam konstitusi.29
TINJAUAN TERHADAP SEBUAH PUTUSAN MAHKAMAH KON-
STITUSI
Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
telah memberikan definisi dan pengaturan secara khusus terhadap sebuah
27
Hans Kelsen, Kesesuaian atau ketidaksesuaian antara Keputusan Pengadilan dengan Norma
Umum yang harus diterapkan oleh keputusan tersebut, Opcit. hal. 156
28
Gray, The Nature and Society of The Law, hal 102, sebagaimana dikutip dalam Hans
Kelsen, Teori Hukum Murni, Opcit hlm 156
29
Benny K. Harman, Mahkamah Konstitusi dan Nasib Demokrasi, Kompas Juli 2003
80 Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, Maret 2006: 72 - 96
“Putusan” Mahkamah Konstitusi. Pasal 45 nya30 telah memberikan pengaturan
yang layak, seperti halnya dalam angka ke 5 Pasal 45 tersebut.
Mahkamah Konstitusi memberi putusan berdasarkan pertimbangan Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu juga dalam putusannnya
telah memuat demikian halnya. Dalam putusannya, putusan Mahkamah konstitusi,
harus memuat31 pertimbangan fakta yang terungkap dalam persidangan; dan
pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan; akan tetapi praktek yang dihadapi
justru berbeda.
Lembaga Mahkamah Konstitusi yang dirancang dan dibentuk demi
perwujudan reformasi hukum, ternyata masih mewarisi kondisi realita politik
masa lalu yakni, diteruskannya celah-celah kapitalisme dalam mengelabui
produk hukum yang berlaku.
Sesungguhnya, pembangunan struktur telah dimulai dari amandemen
UUD 1945. Pembangunan32 struktur hukum diarahkan untuk memantapkan
30
Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, www.ri.go.id yang telah menyatakan dalam Pasal 45 yakni :
(1) Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara RI
Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim
(2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada
sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti
(3) Putusan Mahakamh Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan
dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan
(4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat
dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang
(5) Dalam sidang permusayawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan
petimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan
(6) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat
4 tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang
pleno hakim konstitusi berikutnya
(7) Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak
dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambli dengan suara terbanyak
(8) Dalam hal musayawarah sidang pleno, hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno
hakim konstitusi menentukan
(9) Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada
hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak
(10) Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagimana dimaksud pada ayat (7) dan
ayat (8), pendapat anggota majelis hakim yang berbeda dimuat dalam putusan
31
Pasal 48 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi
32
Hardian Aprianto, et.al. 2005, Program Pembangunan Hukum Belum Komprehensif, Liputan
Komisi Hukum Nasional, Juni.
Mahkamah Konstitusi: Telaah terhadap Putusan ... -- Winahyu Erwiningsih 81
dan mengefektifkan berbagai organisasi dan lembaga hukum, profesi hukum
dan badan peradilan sehingga aparatur hukum mampu melaksanakan tugas
dan kewajibannya secara professional. Kinerja pembentukan lembaga-lembaga
hukum baru, hingga saat ini masih jauh dari harapan. Begitu juga halnya dengan
lembaga Mahkamah Konstitusi yang masih banyak menyisakan masalah-
masalah hukum yang cukup krusial.
Ruang lingkup pembangunan hukum merupakan obyek dari perencanaan
pembangunan hukum, oleh karena itu, koordinasi untuk melahirkan perencanaan
pembangunan hukum yang koheren sangat diperlukan. Terdapat banyak lembaga
yang memiliki yang memiliki otoritas dalam perencanaan pembangunan hukum.
Otoritas ini mengikuti distribusi kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945.
Oleh karena itu maka perencanaan hukum yang koheren dapat dicapai apabila
ada koordinasi yang kuat antara para lembaga dalam pembangunan hukum.
Tata pemerintahan yang baik (Good Governance), merupakan suatu
konsep yang akhir-akhir ini dipergunakan secara regular.33 Dalam disiplin atau
profesi manajemen publik, konsep ini dianggap sebagai suatu paradigma baru
untuk selayaknya dijadikan acuan bagi kinerja lembaga-lembaga negara maupun
lembaga hukum selama ini.
Perubahan yang cukup mendasar dalam ketatanegaraan, telah terjadi, ketika
pasca Amandemen ketiga UUD 1945 para wakil rakyat telah membentuk Lembaga
Tinggi Negara yakni Mahkamah Konstitusi. Secara signifikan mahkamah ini telah
mengurangi kekuasaan penuh wakil rakyat dan eksekutif dalam melahirkan
perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi merupakan “varian baru”, dari model-
model Mahkamah Konstitusi yang ada di beberapa negara, paling tidak 78 negara,34
33
Governance menunjukkan suatu proses dimana rakyat bisa mengatur ekonominya,
institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk
pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi dan untuk kesejahteraan
rakyatnya, dengan demikian jelas sekali bahwa kemampuan suatu negara mencapai tujuan-
tujuan pembangunan itu sangat tergantung pada kualitas tata pemerintahannya, dimana
pemerintah melakukan interaksi dengan organisasi-organisasi komersial dan civil society, istilah
tersebut didapat dari United nations Development Programme, (UNDP), Miftah Thoha, 2003,
Birokrasi Politik di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan Ketiga.
34
Dindin S. Maolani, 2004, Mahkamah Konstitusi Harus Dikawal Rakyat, Pikiran Rakyat,
Februari kewenangan yang signifikan dapat dilihat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 60
UU No. 24 Tahun 2003, yang mana selain MK bisa melakukan pengujian UU terhadap UUD
1945, juga menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara;pembubaran
parpol;memutus perselisihan hasil pemilu. MK berwenang memutus impeachment dari DPR
RI karena dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan presiden dan wakil presiden.
82 Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, Maret 2006: 72 - 96
sekarang ini telah memiliki Mahkamah Konstitusi dengan beberapa model.
Mahkamah Konstitusi yang baru saja terbentuk sudah selayaknya bahwa
dalam perjalanannya mendapatkan pengawalan dan pemantauan yang cukup
ketat dari seluruh komponen bangsa ini terutama rakyat, agar kewenangan
yang strategis ini tidak diintervensi dan dipengaruhi oleh kekuatan lain yang
ingin mencari keuntungan untuk kepentingan golongannya.
Perbandingan yang dapat diperoleh dari berbagai negara dapat dijadikan
suatu pertimbangan yang cukup berarti. Fungsi dan kewenangan Mahkamah
Konstitusi di Amerika Serikat dilaksanakan di Mahkamah Agung. Di Perancis,
nama Dewan Konstitusi ternyata hanya memiliki kewenangan dalam konteks
melakukan judicial review terhadap undang-undang yang belum diundangkan
secara resmi. Di Belgia, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang sama
dengan yang ada di Indonesia, akan tetapi pelaksanaan peradilannya atau
penyelesaian sengketanya tidak dijalankan dengan sistem peradilan biasa dan
justru menggunakan lembaga arbitrase. Di Venezeula, Mahkamah Konstitusi
itu merupakan bagian dari Mahkamah Agung atau sering disebut dalam istilah
ketatanegaraan merupakan salah satu kamar dari Mahkamah Agung.35 Untuk
itu apabila dikaji secara jujur, bentuk dan model Mahkamah Konstitusi di negara
ini masih belum mapan dan belum konsisten dengan aturan yang ada atau
mungkin juga aturan yang ada belum disesuaikan dengan kehendak mereka
yang melahirkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berdiri sendiri,
terpisah dari Mahkamah Agung.
Keberadaan Mahkamah Konstitusi yang diadopsi melalui perubahan
Ketiga UUD 1945, tidak sekedar sebagai penjaga konstitusi (the guardian of
constitution) atau penafsir konstitusi (the sole interpreter of constitution). Lebih
jauh dari itu, mahkamah konstitusi juga dibebani kewajiban untuk melindungi
hak asasi manusia (the protection of human rights) dan mengawal demokrasi (the
guardian of democracy) dalam kerangka negara hukum (the rule of law).36
Berdasarkan beberapa pengalaman di lapangan, yakni keberhasilan
Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan ratusan permohonan dalam
beberapa hari, tentunya dapat terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi terkesan
dipaksa memutus perkara dengan cepat. Mahkamah Konstitusi terlihat lebih
mendahulukan formalitas daripada kebenaran materiil. Sebuah putusan yang
35
Ibid
36
Refly Harun, 2005, Mahkamah Konstitusi Gagal Mengawal Demokrasi, Kompas Maret.
Mahkamah Konstitusi: Telaah terhadap Putusan ... -- Winahyu Erwiningsih 83
begitu ironis dengan singkat dan cepat tentunya tidak dapat menjamin kualitas
sebuah “putusan” yang sebenarnya.
Sebuah lembaga negara yang baru berjalan setahun terakhir ini mewa-
jarkan apabila lembaga ini sering menimbulkan problem hukum, akan tetapi
toleransi terhadap problem hukum yang sering timbul ini, tidak dapat dibiarkan
begitu saja berlanjut. Sesegera mungkin pemerintah harus mengambil langkah-
langkah yang cukup serius dalam mengatasi hal ini.
Beberapa pengalaman dari “putusan” yang telah dijatuhkan oleh Mahka-
mah Konstitusi dapat dijadikan pengalaman sebagaimana kasus-kasus berikut.
Berdasarkan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya pada tanggal 7 Juli 2005
yang telah menolak permohonan uji formil dan materiil terhadap Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004, yang mengesahkan Perpu Nomor 1 Tahun
2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dapat
dinilai bahwa “judicial review” yang dilakukan telah dinilai sejumlah pihak sebagai
pelengkap kekalahan bangsa ini terhadap tekanan investor asing. Dalam Putusan
ini dapat dianalisa bahwa dalam putusan MK dapat ditemukan dua macam
pola pikir MK dalam kasus ekonomi. Pertama, MK tidak anti kepentingan modal
asing, kedua, MK cenderung menyerahkan masalah kebijakan ekonomi ke
tangan kekuasaan eksekutif dan legislatif.37 MK harus mempercayai penilaian
subyektif prsiden dalam mengeluarkan Perpu Kehutanan dan penilaian obyektif
DPR yang mengesahkan perpu tersebut menjadi undang-undang. Di sisi lain,
MK yang menerima alasan pemohon dianggap akan membahayakan dan
berdampak negatif terhadap eksplorasi penambangan di kawasan hutan lindung.
MK justru memilih mempercayai pemerintah dalam mengambil kebijakan
transisional bagi izin eksplorasi hutan lindung yang bertujuan untuk melindungi
perjanjian dengan investor asing di bidang pertambangan. Putusan MK tersebut
bisa dipahami dalam kerangka pemisaham kekuasaan (separation of powers)
bahwa kebijakan di bidang perekonomian yang dituangkan dalam bentuk
undang-undang adalah wilayah kekuasaan lembaga eksekutif dan legislatif.
Jikalau lembaga peradilan membatalkan kebijakan ekonomi pertambangan yang
dibuat oleh pemerintah dan DPR, dengan kata lain lembaga yudikatif telah
melanggar asas pemisahan kekuasaan dengan ikut menentukan kebijakan
ekonomi yang menjadi kewenangan eksekutif dan legislatif. Dalam konteks
inilah MK mmemilih untuk bermain secara hati-hati dengan menegaskan bahwa
37
Hendri Kuok, Permainan Hati-Hati….Op.Cit
84 Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, Maret 2006: 72 - 96
intitusi peradilan bukanlah lembaga yang tepat untuk menentukan kebijakan
di bidang pertambangan, meskipun MK bisa menerima alasan-alasan yang
dikemukakan pemohon.38
Mahkamah konstitusi yang menolak permohonan judicial review Undang-
Undang Sumber Daya Air dianggap berperan melanggengkan dan membuka jalan
kapitalisme39, melempangkan jalan bagi swasta ke bisnis air. Dalam putusannya,
tujuh dari sembilan hakim konstitusi setuju menolak pengujian Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU-SDA). Dua hakim lain
Maruarar Siahaan dan Prof. Mukhtie Fadjar menyatakan dissenting opinion.
Mahkamah konstitusi (MK) sebenarnya setuju tentang peran penting air dalam
kehidupan. Namun pengaturan-pengaturan kepemilikan pengusahaan dan
pemanfaatan air dalam UU SDA dinilai tidak bertentangan dengan konstitusi.
Peran negara sebagaimana perintah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dinilai Mahkamah
Konstitusi masih tetap ada, dan tidak dialihkan kepada dunia usaha atau swasta.
Mahkamah Konstitusi tidak sependapat dengan dalil pemohon yang menyebut
sejumlah pasal UU SDA privatisasi dan swastanisasi. Mahkamah Konstitusi
berpendapat meskipun undang-undang SDA membuka peluang sumber daya air,
namun hal tersebut tidak mengakibatkan penguasaan air jatuh ke tangan
swasta.Menyangkut adanya biaya yang harus ditanggung konsumen, MK hanya
menghimbau agar biaya pengelolaan sumber daya air dilakukan secara transparan,
tidak dimark-up dan perhitungan didasarkan pada perhitungan nyata. Ada lagi
himbauan MK : “Pemerintah seharusnya menyediakan anggaran berupa subsidi
38
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bisa dibandingkan dengan salah satu putusan
bersejarah yang dikeluarkan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang dikenal dengan kasus
CHEVRON (1984). Kasus CHEVRON muncul ketika di awal tahun 1980-an, Presiden Ronald
Reagan mengeluarkan kebijakan ekonomi yang tidak ramah lingkungan. Pemerintah memberi
keringanan bagi pengusaha untuk tidak memasang alat pengontrol polusi baru, setiap pabrik
cukup memodifikasi alat lama sepanjang alat tersebut mampu mencegah peningkatan polusi.
Kebijakan tersebut digugat oleh lembaga advokasi lingkungan hidup dan sampai di meja
Mahkamah Agung Amerika Serikat. Mahkamah Agung memutuskan bahwa dalam hal ini
Konggres tidak memberikan arahan yang jelas dalam undang-undang tentang bagaimana
seharusnya alat pengontrol polusi dipasang, maka badan peradilan harus percaya pada
penafsiran pemerintah sepanjang penafsiran tersebut masuk akal. Mahkamah Agung merasa
institusinya tidak kompeten untuk memberi putusan menyangkut masalah pemasangan alat
pengontrol polusi yang rumit, sementara pemerintah dengan sumber daya yang lebih lengkap
mempunyai kemampuan lebih baik untuk mengambil keputusan.
39
Masyarakat Transparansi Indonesia, Resume Berita Mengenai Mahkamah Konstitusi
Minggu Ke III, Artikel dan Berita, Juli 2005
Mahkamah Konstitusi: Telaah terhadap Putusan ... -- Winahyu Erwiningsih 85
atau anggaran rutin untuk pengelolaan sumber daya air pada setiap tahun anggaran.
Kenyataannya MK malah menyalahkan pemohon karena tidak memberi perhatian
cukup kepada pola pengelolaan SDA. Akibatnya timbul persepsi yang keliru dalam
memahami UU SDA secara keseluruhan.
Dalam hal pembatasan banding dalam hukum pidana, Mahkamah
Konstitusi telah menjatuhkan putusan secara tidak sama Ada tindak pidana yang
ancaman hukumannya maksimal 18 bulan, dilarang mengajukan banding. Tetapi
ada tindak pidana ancamannya tiga bulan penjara bisa dibanding. Mengapa pa-
rameter hukum yang menetapkan pembatasan banding tidak sama? Perkara ini
memang menyangkut larangan banding untuk tindak pidana pemilu. Menurut
Maruarar, aturan Pasal 133 ayat (3) Undang-Undang No 12 tahun 2003 yang
tidak memperkenalkan banding tidak pidana pemilu tidak didasarkan pada satu
ukuran yang masuk akal dan wajar. Memang ancaman hukuman untuk tindak
pidana pemilu maksimal 18 bulan, tapi idak diperkenankan banding. Ini berbeda
dari kriteria umum (KUHAP) yang menyatakan kalau hukuman yang dijatuhkan
terhadap tindak pidana perkara cepat yang terancam hukuman maksimal tiga
bulan atau denda berupa peampasan kmerdekaan, terdakwa dapat mengajukan
banding. Menurut Maruarar, perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan tidak
adanya parameter yang digunakan dalam mlakukan pembatasan upaya hukum
terhadap putusan-putusan perkara pidana yang dijatuhkan pengadilan. “Prinsip
persamaan hukum dapat dikatakan telah dilanggar” urai Mauarar dalam dis-
senting opinionnya.
Bagi sebagian orang, dunia hukum seakan “terguncang” dengan keluarnya
putusan mahkamah konstitusi (MK) yang membatalkan berlakunya UU Nomor
16 tahun 2003 tentang Perpu Nomor 2/ 2002. Ada beberapa aspek yang patut
dikemukakan. Pertama, putusan MK melalui dissenting opinion itu membatalkan
asas berlakuk surut (rettroaktif) ketentuan Undang-undang Antiterorime dan
mempunyai implikasi yuridis terhadap para pelaku bom Bali. Tegasnya, para pelaku
Bom Bali tidak dapat dijatuhi pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 15
Tahun 2003, padahal proses peradilan terhadap pelaku utama Bom bali seperti
Amrozy, Imam Samudra, Ali Gufron, mempergunakan Undang-undang tersebut.
Kedua, dengan adanya pembatalan UU 16 / 2003 maka, baik langsung maupun
tidak langsung maupun tidak, ska maupun tidak, para pelaku Bom bali menda-
patkan “pengurangan” hukuman atau bahkan mungkin “pembebasan” hukuman
secara yuridis akibat putusan Mk itu. Mengapa dikatakan demikian, oleh karena
para pelaku Bom Bali tidak dapat “dijerat” Undang-undang Antiterorisme,
melainkan hanya melalui Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).Ketiga,
86 Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, Maret 2006: 72 - 96
putusan MK mempunyai implikasi yuridis bahwasannya para pelaku utama Bom
Bali relatif hanya dapat dikenakan pasal KUHP yang ancamanya tidak lebih dari
15 tahun. Dengan konteks demikian, baik secara langsung ataupun tidak mungkin
dijatuhi dengan “pidana mati” Keempat, bahwa MK berasumai, peristiwa Bom
Bali pada 12 Oktober 2002 bukan kejahatan perang sebagai kejahatan
kemanusiaan (crime against humanity) dan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary
crime). Akan tetapi, aspek ini berbeda dengan tolak ukur demikian karena faktanya
peristiwa Bom Bali menelan korban jiwa dan benda dari berbagai etnik, sehingga
haruslah diterapkan norma dasar (ius cogent, peremptory norm) yang menentukan
setiap kejahatan tidak boleh dibiarkan tanpa adanya hukuman bagi pelakunya
(aut punere aut de dere, nullum crimen poena. Kelima, walau putusan MK hanya
membatalkan UU 16/2003 dan Indonesia tetap mempunyai hukum antiterorisme
berdasarkan UU 15/2003, hndaknya putusan hakim jangan mempetimbangkan
aspek yuridis semata-mata, melainkan juga aspek sosiologis dan filosofis. Khusus
terhadap Bom Bali idealnya putusan hakim harus mempertimbangkan aspek
psikologis masyarakat Bali klhususnya dan dunia internasional pada umumnya.
Adagiumnya, secara yuridis walau sehebat apapun sebuah undang-undang, tetap
bermuara pada aspek keadilan, kepastian hukum, sosiologis dan psikologis dimana
aturan itu dibuat dan diterapkan dalam suatu masyarakat. Keenam, putusan MK
mengajarkan dan menya


Use: 0.0489