• PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO


  •   
  • FileName: LAMPIRAN-PARLEMENTARIA-OKE-Perda-Kesehatan.pdf [read-online]
    • Abstract: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJONOMOR 17 TAHUN 2008TENTANGPELAYANAN KESEHATANSUPLEMENMAJALAH PARLEMENTARIAMedia DPRD Kab Sidoarjo PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJONOMOR 17 TAHUN 2008TENTANG

Download the ebook

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN
SUPLEMEN
MAJALAH PARLEMENTARIA
Media DPRD Kab Sidoarjo
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDOARJO
Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo,
maka perlu dilakukan pengaturan kembali pelayanan kesehatan ;
b. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2001, tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan beserta perubahannya sudah tidak sesuai
dengan perkembangan saat ini ;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b,
maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang
Pelayanan Kesehatan.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten/ Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun
1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara
Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1018) ;
4. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
(Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4431) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844) ;
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Kesehatan (
Lembaran Negara Republik Indoanesia Tahun 1996 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
PERDA NOMER 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN 2
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
54, tambahan Negara Nomor 3952) ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang
Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 – 1101 Tahun 2002 tentang
Petunjuk Teknis Pengusulan, Penetapan dan Tata Cara Pengelolaan
Keuangan Unit Swadana Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 512 / Menkes/Per/2007 tentang Izin
Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PELAYANAN
KESEHATAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja yang
menangani urusan kesehatan ;
4. Rumah Sakit adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan rawat
inap, rawat darurat dan rawat jalan yang memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan
jangka panjang, terdiri dari observasi, diagnostic, terapeutik dan rehabilitatif untuk orang-orang
yang menderita sakit, cidera dan melahirkan ;
5. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam
rangka pemeriksaan , diagnosis, pengobatan, pelayanan kesehatan lainnya;
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas, adalah suatu kesatuan
organisasi kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu
kepada masyarakat di wilayah kerjanya termasuk puskesmas pembantu dan polindes ;
7. Rujukan Sekolah adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak sekolah dengan
melalui surat pengantar Upaya Kesehatan Sekolah (UKS);
8. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan
pelayanan kesehatan pemeriksaan dibidang mikrobiologi, fisika,kimia atau bidang lain yang
berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk
menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan;
9. Pelayanan Administratif adalah pelayanan dalam bentuk dokumen tertulis yang diberikan kepada
perorangan, Badan Usaha, Yayasan sesuai kewenangannya;
10. Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan ; (penempatan disesuaikan)
11. Pelayanan Rawat Jalan Rumah sakit adalah Pelayanan di Poliklinik Spesialis terhadap penderita
untuk keperluan pelayanan medik , pemeriksaan, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi
medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
12. Pelayanan Rawat Jalan puskesmas adalah Pelayanan kesehatan dasar dan Spesialis terhadap
penderita untuk keperluan pelayanan medik , pemeriksaan, perawatan, diagnosis, pengobatan,
dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
PERDA NOMER 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN 3
13. Pelayanan Poliklinik Spesialis khusus/eksekutif adalah Pelayanan kesehatan rawat jalan yang
dilakukan di luar jam kerja dan atau dilakukan di Poli Paviliun;
14. Pelayanan Rawat Darurat adalah Pelayanan kepada penderita yang datang ke Rumah Sakit atau
puskesmas dalam keadaan gawat atau darurat dan harus diberikan pertolongan secepatnya
untuk mengurangi resiko kematian atau cacat;
15. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan terhadap penderita yang masuk rumah sakit atau
puskesmas dan menempati tempat tidur untuk keperluan pelayanan medik pemeriksaan
perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya di
Ruang Rawat Inap;
16. Pelayanan Intensive Care adalah Pelayanan terhadap penderita di ruang perawatan intensif dan
dipergunakan untuk penderita yang mengancam nyawa akibat penyakit, pembedahan atau
trauma ;
17. Pelayanan Medik adalah Pelayanan terhadap penderita yang dilaksanakan oleh tenaga medik ;
18. Pelayanan Penunjang Medik adalah Pelayanan untuk menunjang, menegakkan diagnosis dan
terapi ;
19. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah Pelayanan rumah sakit kepada penderita yang tidak
berhubungan langsung dengan proses penegakan diagnostik dan atau penyembuhan penyakit,
disebut juga dengan pelayanan non fungsional ;
20. Pelayanan Non Medik adalah Pelayanan Rumah Sakit Dan Dinas kesehatan kepada Masyarakat
yang tidak berhubungan dengan tindakan medik ;
21. Pelayanan Rawat sehari ( One day Care) di Rumah sakit adalah Pelayanan kepada penderita
untuk pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, perawatan, observasi, rehabilitasi medik dan/atau
pelayanan kesehatan lainnya yang menempati tempat tidur lebih dari 6 jam dan kurang dari 24
jam ;
22. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah Pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan
fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik atau prostetik, serta rehabilitasi lainnya ;
23. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah Pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan
pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan
kesehatan gigi dan mulut ;
24. Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan terdiri dari pelayanan reproduksi wanita,
perinatal resiko tinggi, serta pelayanan pada wanita yang menderita penyakit dan tumor
kandungan ;
25. Pelayanan Perinatal Resiko Tinggi adalah Pelayanan tindakan medik operatif atau non operatif
untuk mengurangi resiko kematian bagi ibu dan bayi (neonatus) ;
26. Hari Rawat adalah Lamanya penderita dirawat, yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih
antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar atau tanggal meninggal, apabila tanggal masuk
dan tanggal keluar atau tanggal meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari rawat ;
27. Tindakan Medik Dasar Rawat Jalan adalah Tindakan keperawatan meliputi mengukur suhu
tubuh, berat badan, injeksi,dan tekanan darah ;
28. Tindakan Medik Dasar Rawat Darurat adalah Tindakan Keperawatan meliputi mengukur suhu
tubuh, berat badan, tekanan darah, Rumpelit Test, injeksi im/iv/sc, dan infus ;
29. Tindakan Medik Dasar Rawat Inap adalah Semua tindakan keperawatan di Rawat Inap;
30. Tindakan Medik Non Operatif adalah Tindakan medik tanpa pembedahan ;
31. Tindakan Medik Operatif adalah Tindakan invasif atau tindakan pembedahan yang menggunakan
pembiusan umum , pembiusan lokal.dan atau tanpa pembiusan ;
32. Tindakan Medik Anasthesi adalah Tindakan medik pembiusan umum, pembiusan regional atau
pembiusan lokal ;
33. Tindakan medik emergency (Non elektif) adalah Tindakan medik yang dilakukan kepada
penderita yang datang ke Rumah Sakit atau puskesmas dalam keadaan Gawat dan atau darurat
yang karena penyakitnya perlu pertolongan secepatnya ;
34. Obat dasar adalah obat esensial dasar di Puskesmas yang disediakan oleh pemerintah melalui
Dinas Kesehatan ;
35. Bahan Habis Pakai Dasar adalah BHP dasar yang digunakan untuk pelayanan kesehatan dalam
rangka pemeriksaan diagnosa, observasi, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan
kesehatan lainnya sebagai komponen yang dihitung dalam tarif pelayanan ;
36. Konsultasi adalah Pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medik, psikologi, gizi,dan
konsultasi lainnya ;
37. Pemulasaran atau Perawatan Jenazah adalah Kegiatan perawatan jenazah yang dilakukan oleh
Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan untuk kepentingan
proses peradilan ;
38. Pelayanan Mediko legal adalah Pelayanan Rumah Sakit dan puskesmas yang menyangkut
aspek hukum guna membantu pengadilan dalam memutuskan suatu perkara ;
39. Tarif adalah Sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di
Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo yang dibebankan kepada
masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima ;
40. Akomodasi adalah Penggunaan fasilitas berobat atau dirawat di Rumah Sakit atau Puskesmas ;
PERDA NOMER 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN 4
41. Jasa Pelayanan adalah Imbalan jasa dari retribusi tertanggung yang diterima oleh pelaksana
pelayanan atas pelayanan yang diberikan kepada penderita dalam rangka observasi, diagnosis,
pengobatan,perawatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya ;
42. Jasa Pelayanan Administrasi adalah imbalan jasa dari retribusi tertanggung yang diterima oleh
pelaksana pelayanan administrasi kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada pemakai
jasa ;
43. Jasa konsultasi adalah Imbalan jasa dari retribusi tertanggung yang diterima oleh pelaksana
pelayanan atas saran atau konsul yang dilaksanakan baik di Rawat Darurat,Rawat jalan maupun
Rawat Inap ;
44. Jasa visite adalah Imbalan jasa dari retribusi yang tertanggung yang diterima olek tenaga medis
atas pemeriksaan,saran dan konsultasi yang dilaksanakan di Rawat Inap dan Rawat Darurat ;
45. Jasa Sarana adalah Imbalan jasa dari retribusi yang tertanggung yang diterima oleh Rumah Sakit
Umum Daerah atau Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas, obat-obatan dasar, bahan
kimia, dan alat kesehatan habis pakai dasar yang digunakan langsung dalam rangka
pemeriksaan, diagnosis, observasi, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya ;
46. Penjamin adalah Orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari
seseorang atau sekelompok orang yang menjadi tanggungannya ;
47. Biaya Administrasi adalah Biaya atas penyelenggaraan administrasi pelayanan kesehatan ;
48. Pelaksana pelayanan kesehatan adalah tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah Kabupaten
Sidoarjo.
49. Tenaga Kesehatan adalah Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta
memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk
jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan ;
50. Dokter Tamu adalah Dokter yang bukan tenaga tetap di Rumah Sakit Umum Daerah atau
puskesmas, tetapi diizinkan / diberi wewenang merawat atau melakukan tindakan medis ;
51. Peserta Pendidikan Dokter Spesialis yang selanjutnya disingkat PPDS adalah Dokter yang
mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis di Perguruan Tinggi Negeri, diperkenankan
melakukan tindakan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo atas pengawasan
Dokter Spesialis Rumah Sakit ;
52. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dibidang kesehatan baik dipuskesmas, Rumah Sakit
maupun pelayanan Administrasi Kesehatan di Dinas Kesehatan ;
53. Ambulance Resque adalah mobil transportasi untuk pasien kasus gawatdarurat dengan tenaga
medis dan Paramedis tujuan menjemput pasien/ merujuk ke rumah sakit lain.
BAB II
PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 2
Pelayanan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan oleh :
a. Rumah Sakit Umum Daerah ;
b. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo ;
c. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
BAB III
PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Bagian kesatu
KEBIJAKAN
Pasal 3
(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Daerah ini adalah retribusi Rawat
Inap Kelas III (tiga), Retribusi Rawat Jalan, Retribusi Penunjang Medik (Laboratorium, Radiologi
dan Patology Anatomi) dan Retribusi Penunjang Non Medik (Ambulance, mediko legal, kamar
jenazah).
(2) Dalam rangka memenuhi biaya operasional dan pemeliharaan rumah sakit, untuk pelayanan
kesehatan tertentu dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usulan
Direktur RSUD.
(3) Pelayanan kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
a. Rawat inap kelas I dan kelas II ;
b. Rawat inap dan rawat jalan Paviliun ;
c. Paket general check up ;
d. Pelayanan farmasi ;
e. Tindakan medik dengan alat diagnostik canggih ;
f. Pelayanan Non medik ;
g. Poliklinik spesialis khusus /executive.
PERDA NOMER 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN 5
Bagian Kedua
Klasifikasi dan Jenis Pelayanan
Pasal 4
Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah ditinjau dari klasifikasi dan jenis pelayanannya
adalah sebagai berikut :
1. Berdasarkan klasifikasinya :
1. Rawat Jalan ;
2. Rawat Inap ;
3. Rawat Darurat ;
2. Berdasarkan jenis pelayanannya :
a. Pelayanan Medik meliputi :
1) Rawat jalan ;
2) Rawat Darurat ;
3) Rawat Inap ;
4) Rawat intensif ;
5) Tindakan Medik Operatif ;
6) Tindakan medik Non Operatif ;
7) Pelayanan Kebidanan dan Kandungan ;
8) Pelayanan medik Gigi dan Mulut ;
9) Pelayanan Haemodyalisis.
b. Pelayanan penunjang medik meliputi :
1) Laboratorium Patologi Klinik ;
2) Laboratorium Patologi Anatomi ;
3) Radiodiagnostik ;
4) Diagnostik Elektromedik ;
5) Pelayanan Rehabilitasi Medik ;
6) Pelayanan Farmasi;
7) Pelayanan Bedah Central ;
8) Pelayanan Central Sterilization Supply Departement ( CSSD) ;
9) General Check Up ;
10) Pelayanan Konsultasi Khusus.
c. Pelayanan penunjang Non Medik meliputi :
1) Pelayanan mediko legal ;
2) Pelayanan Gizi ;
3) Pelayanan Pemulasaraan/Perawatan Jenazah ;
4) Pelayanan ambulance dan mobil jenazah ;
d. Pelayanan Non Medik meliputi :
1) Sewa Ruangan dan perparkiran;
2) Pendidikan dan pelatihan;
3) Penelitian dan pengembangan ;
4) Pembakaran sampah medis.
5) Laundry.
Pasal 5
Jenis Pelayanan Rawat inap meliputi pelayanan :
a. Kelas perawatan;
b. Rawat Sub Akut / Intermediate care;
c. Rawat Intensif.
Pasal 6
Kelas perawatan Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai berikut :
a. Kelas III ;
b. Kelas II ;
c. Kelas I ;
d. Kelas Paviliun.
Pasal 7
Pelayanan kebidanan dan kandungan terdiri atas :
1. Pelayanan Kebidanan meliputi :
a. Pelayanan Perinatal Resiko Tinggi :
a) Pelayanan Antenatal ;
b) Persalinan normal ;
c) Persalinan dengan tindakan berupa persalinan dengan Tindakan Pervaginam dan
Persalinan Operatif ;
d) Pelayanan Bayi Baru Lahir (Neonatus) berupa Pelayanan Bayi Baru Lahir Normal dan
Pelayanan Bayi Baru Lahir dengan Kelainan (Pelayanan Neonatus Intensive Care
Unit/NICU) ;
b. Pelayanan reproduksi wanita ;
PERDA NOMER 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN 6
2. Pelayanan onkologi kandungan;
3. Pelayanan penyakit kandungan;
Pasal 8
(1) Pelayanan medik gigi dan mulut terdiri atas :
a. Pelayanan medik dasar ;
b. Pelayanan medik spesialistik ;
(2) Jenis pelayanan medik gigi dan mulut terdiri atas :
a. Pemeriksaan dan atau tindakan medik gigi dan mulut ;
b. Pemeriksaan dan atau tindakan bedah mulut ;
c. Pemeriksaan dan atau tindakan rehabilitasi medik gigi dan mulut.
Pasal 9
Pelayanan rehabilitasi medik terdiri atas :
1. Pelayanan fisioterapi ;
2. Terapi okupasional ;
3. Terapi wicara ;
4. Pelayanan ortotik dan atau prostetik
Pasal 10
Pelayanan konsultasi khusus diberikan pada institusi, badan atau perorangan dalam bentuk konsultasi
medis, psikologi, gizi, dan konsultasi psikososial ;
Pasal 11
Pelayanan Mediko-legal dberikan pada institusi, badan atau perorangan untuk memperoleh informasi
medik bagi kepentingan hukum;
Pasal 12
Pelayanan pemulasaran atau perawatan jenazah, terdiri atas :
1. Perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah ;
2. Konservasi jenazah ;
3. Bedah mayat ;
BAB IV
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Bagian kesatu
Nama, Obyek, Subyek, dan Golongan
Pasal 13
Pemungutan atas pelayanan kesehatan dinamakan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
Pasal 14
Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.
Pasal 15
Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Rumah
Sakit Umum Daerah.
Pasal 16
Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
Bagian kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 17
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan/atau frekuensi pelayanan.
Bagian ketiga
Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 18
Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan berdasarkan pembiayaan
penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan biaya satuan, kemampuan
masyarakat, biaya investasi sarana, biaya operasional dan pemeliharaan.
Pasal 19
(1) Retribusi rawat Jalan rumah sakit diwujudkan dalam bentuk retribusi yang meliputi jasa sarana dan
jasa pelayanan ;
PERDA NOMER 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN 7
(2) Retribusi rawat jalan rumah sakit bagaimana dimaksud ayat (1) adalah termasuk tindakan medik
dasar dan jasa konsul dokter spesialis;
Pasal 20
(1) Retribusi rawat darurat rumah sakit diwujudkan dalam bentuk retribusi yang meliputi jasa sarana
dan jasa pelayanan;
(2) Retribusi Rawat Darurat sebagai Retribusi Tindakan medik Emergensi;
(3) Retribusi Rawat Darurat rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan medik
dasar dan tidak termasuk biaya obat dan alat habis pakai, biaya penunjang medik, dan biaya
tindakan medik non operatif dan operatif;
(4) Tindakan Observasi Rawat Darurat lebih dari 6 (enam) jam ditetapkan sebagai hari rawat 1 (satu)
hari ( One Day Care).
Pasal 21
Retribusi kelas perawatan meliputi biaya akomodasi (sewa Kamar), Jasa perawatan dan Bahan habis
pakai dasar .
Pasal 22
Retribusi tindakan medik operatif meliputi jasa sewa kamar operasi dan jasa pelayanan ( jasa
dokter operator, jasa dokter anasthesi, jasa asisten operator dan jasa asisten dokter anasthesi ).
Pasal 23
(1) Besaran retribusi tindakan medik operatif, jika saat tindakan operasi dilakukan lebih dari satu
tindakan medik operatif dengan satu spesialisasi operator maka pasien dikenakan retribusi
tindakan operasi khusus ;
(2) Besaran retribusi tindakan medik operatif khusus yang melibatkan lebih dari satu spesialis operator
(joint operation), maka pasien dikenakan tambahan retribusi jasa operator sesuai jumlah spesialis
operator yang terlibat dalam operasi tersebut yang ditetapkan besarannya dalam lampiran;
(3) Besaran retribusi tindakan medik operatif, jika saat tindakan operasi melibatkan dokter spesialis
pendamping, maka pasien dikenakan tambahan retribusi jasa dokter spesialis pendamping sesuai
jumlah spesialis pendamping yang terlibat dalam operasi tersebut yang ditetapkan besarannya
dalam lampiran;
(4) Besaran retribusi tindakan medik operatif, jika saat tindakan operasi melibatkan konsultan dokter
spesialis operator dari rumah sakit kelas yang lebih tinggi, maka pasien dikenakan tambahan
retribusi jasa konsultan dokter spesialis operator dari rumah sakit kelas yang lebih tinggi sesuai
jumlah konsultan yang terlibat dalam operasi tersebut yang ditetapkan besarannya dalam lampiran;
Pasal 24
(1) Retribusi kelas perawatan bayi baru lahir dengan rawat gabung di rumah sakit ditetapkan sebesar
50% (lima puluh persen) dari retribusi kelas perawatan ibu ;
(2) Retribusi kelas perawatan bayi baru lahir dengan tidak rawat gabung di rumah sakit ditetapkan
sesuai dengan retribusi kelas perawatan bayi yang ditempati ;
(3) Retribusi pelayanan persalinan dengan operatif ( Sectio Caesaria) di hitung paket terdiri dari jasa
sarana, jasa pelayanan bagi operator, anasthesi, asisten dokter dan dokter anak;
Bagian keempat
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi
Pasal 25
(1) Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan tertuang dalam lampiran Peraturan
Daerah ini.
(2) Dalam rangka memenuhi biaya operasional dan pemeliharaan rumah sakit, untuk pelayanan
kesehatan tertentu dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usulan
Direktur RSUD.
(3) Pelayanan kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
a. Rawat inap kelas I dan kelas II
b. Paket general check up
c. Pelayanan farmasi
d. Tindakan medik dengan alat diagnostik canggih
e. Pelayanan Non medik
f. Rawat inap dan rawat jalan Paviliun
g. Poliklinik spesialis khusus /executive
Pasal 26
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit yang dilaksanakan oleh dokter tamu dan Peserta
Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) ditetapkan sesuai dengan retribusi yang berlaku.
Bagian Kelima
Masa Retribusi
PERDA NOMER 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN 8
Pasal 27
Masa retribusi pelayanan kesehatan adalah masa wajib retribusi sejak mendaftarkan untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah sampai dengan pelayanan dinyatakan
selesai.
Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan
Pasal 28
Wilayah pemungutan retribusi pelayanan kesehatan adalah Kabupaten Sidoarjo
Bagian Ketujuh
Saat Retribusi Terutang
Pasal 29
Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan surat setoran retribusi daerah atau
dokumen lain yang dipersamakan.
Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemungutan
Pasal 30
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan bukti pemungutan retribusi yang berlaku atau dokumen
lain yang dipersamakan ;
(3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) disetor secara bruto ke kas daerah
dan/atau melalui bendahara penerima pada Rumah Sakit Umum Daerah.
Bagian Kesembilan
Tata Cara Penagihan
Pasal 31
(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
(2) Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang
sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
(3) Dalam jangka waktu lebih dari 7 hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat
lainnya, wajib retribusi tetap tidak dapat melunasi retribusi dengan alasan tidak mampu, maka wajib
retribusi harus melampirkan surat keterangan tidak mampu di ketahui Kecamatan dan
Kelurahannya dan akan menjadi beban biaya pemerintah daerah ;
(4) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1)
dikeluarkan oleh direktur atau pejabat yang ditunjuk.
Bagian Kesepuluh
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
Pasal 32
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan/ keringanan dan pembebasan biaya pelayanan kesehatan
di Rumah Sakit Umum Daerah.
(2) Pengurangan/ keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
(3) Tata cara pengurangan / keringanan dan pembebasan sebagaimana ayat (2) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesebelas
Sanksi Administrasi
Pasal 33
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga 2% (dua prosen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang
tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah atau
dokumen lain yang dipersamakan ;
Bagian Keduabelas
Kadaluarsa
Pasal 34
(1) Penagihan retribusi dinyatakan kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak
saat terutangnya retribusi;
(2) Kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
a. Diterbitkan surat teguran ;
PERDA NOMER 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN 9
b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB V
PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan
Pasal 35
Pelayanan di Dinas Kesehatan terdiri dari ;
1. Pelayanan Administrasi Kesehatan yang meliputi :
1) Izin praktek tenaga kesehatan ;
2) Izin kerja tenaga kesehatan ;
3) Izin penyelenggaraan sarana kesehatan ;
4) Rekomendasi tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan usaha pengelolaan makanan
minuman;
5) Sertifikasi laik sehat dan penyuluhan keamanan pangan ;
2. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang meliputi :
a) Pemeriksaan mikro biologi
b) Pemeriksaan kimiawi
c) Pemeriksaan fisika
Bagian Kedua
Perijinan
Pasal 36
Setiap orang atau badan hukum yang mengajukan izin sebagaimana dimaksud pasal 35 angka 1 wajib
mengajukan permohonan kepada Bupati.
Pasal 37
Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud pasal 36 berlaku selama pelayanan kesehatan masih
berjalan dan dapat diperpanjang.
Pasal 38
(1) Perpanjangan izin sebagaimana pasal 37 harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku
habis.
(2) Apabila permohonan dilakukan setelah masa berlaku izin habis, maka harus mengajukan izin baru.
Pasal 39
Pelayanan perizinan dan perpanjangannya dikenakan retribusi perizinan tertentu dengan besaran
sebagaimana tertuang dalam lampiran.
Pasal 40
Prosedur dan tata cara serta syarat pengajuan izin dan perpanjangan diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati.
BAB VI
RETRIBUSI DINAS KESEHATAN
Bagian kesatu
Nama Obyek, Subyek dan Golongan
Pasal 41
(1) Pemungutan atas pelayanan administrasi kesehatan dinamakan retribusi perizinan kesehatan.
(2) Pemungutan atas pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat dinamakan retribusi
pemeriksaan laboratorium.
Pasal 42
Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan
administrasi kesehatan dan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat .
Pasal 43
(1) Retribusi perizinan kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
(2) Retribusi pemeriksaan laboratorium digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
PERDA NOMER 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN 10
Bagian kedua
Cara mengukur Tingkat Pengguna Jasa
Pasal 44
(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan perizinan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan .
(2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat diukur berdasarkan jenis
dan frekuensi pelayanan.
Bagian ketiga
Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 45
Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk pembiayaan
penyelenggaraan pelayanan dan administrasi perizinan.
Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 46
(1) Struktur dan besaran Retribusi Pelayanan Administrasi Kesehatan tertuang dalam lampiran
Peraturan Daerah ini.
(2) Struktur dan besaran Retribusi pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat ditetapkan dengan
peraturan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan.
Bagian kelima
Masa Retribusi
Pasal 47
Masa retribusi pelayanan administrasi dan laboratorium kesehatan masyarakat adalah masa wajib
retribusi sejak mendaftarkan untuk mendapatkan pelayanan di Dinas Kesehatan sampai dengan
pelayanan dinyatakan selesai.
Bagian keenam
Wilayah Pemungutan
Pasal 48
Wilayah pemungutan retribusi pelayanan administrasi dan laboratorium kesehatan masyarakat adalah
Kabupaten Sidoarjo.
Bagian ketujuh
Saat Retribusi Terutang
Pasal 49
Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan surat setoran retribusi daerah atau
dokumen lain yang dipersamakan.
Bagian kedelapan
Tata Cara Pemungutan
Pasal 50
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan bukti pemungutan retribusi yang berlaku atau dokumen
lain yang dipersamakan ;
(3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) disetor secara bruto ke kas daerah
dan/atau melalui bendahara penerima pada Dinas Kesehatan.
Bagian Kesembilan
Tata Cara Penagihan
Pasal 51
(1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan
mengeluarkan surat bayar / penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan ;
(2) Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis
disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
PERDA NOMER 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN 11
(3) Surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1)
dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
Bagian Kesepuluh
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
Pasal 52
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan/ keringanan dan pembebasan biaya pelayanan
administrasi dan laboratorium kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan.
(2) Tata cara pengurangan / keringanan dan pembebasan sebagaimana ayat (2) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesebelas
Sanksi Administrasi
Pasal 53
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang
tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah atau
dokumen lain yang dipersamakan;
Bagian Keduabelas
Kadaluarsa
Pasal 54
(1


Use: 0.0434