• KARAKTERISTIK KEGIATAN


  •   
  • FileName: 5-Karakteristik Kegiatan IUPHHK.pdf [read-online]
    • Abstract: KARAKTERISTIK KEGIATANIUPHHK – HUTAN ALAM (HA)DAN HUTAN TANAMAN (HT)Kementerian Kehutanan12 Oktober 2010 DASAR HUKUM1. UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan,2. PP No. 6 tahun 2007 jo PP No. 3 tahun

Download the ebook

KARAKTERISTIK KEGIATAN
IUPHHK – HUTAN ALAM (HA)
DAN HUTAN TANAMAN (HT)
Kementerian Kehutanan
12 Oktober 2010
DASAR HUKUM
1. UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan,
2. PP No. 6 tahun 2007 jo PP No. 3 tahun
2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan serta
Pemanfaatan Hutan,
3. Peraturan Menhut No. P.69/Menhut-II/2009
tentang Pedoman Pelaporan Keuangan
Pemanfaatan Hutan Produksi dan
Pengelolaan Hutan (Dolapkeu-PHP2H).
UU No. 41 Tahun 1999
Definisi :
1. Kehutanan : sistem pengurusan yg
bersangkut paut dg hutan, kawasan hutan
dan hasil hutan yg diselenggarakan secara
gg
terpadu.
2. Hutan : suatu kesatuan ekosistem berupa
hamparan lahan berisi sumber daya alam
hayati yg didominasi pepohonan dalam
persekutuan alam lingkunganya yg satu dg
lainnya tidak dpt terpisahkan.
Asas dan Tujuan
“Penyelenggaraan kehutanan berasaskan
manfaat dan lestari, kerakyatan,
keadilan, kebersamaan,
keadilan kebersamaan keterbukaan
dan keterpaduan”
JENIS HUTAN
Ditetapkan berdasarkan fungsi pokoknya :
• Hutan Konservasi
• Hutan Lindung dan
• Hutan Produksi
Hutan Konservasi
Adalah kawasan hutan dgn ciri khas
tertentu,
t t t yg mempunyai f i fungsi pokok
i k k
pengawetan keanekaragaman tumbuhan
dan satwa serta ekosistem
HUTAN LINDUNG
Adalah kawasan hutan yg mempunyai
fungsi pokok sebagai perlindungan sistem
penyangga kehidupan untuk mengatur
tata air, mencegah banjir, mengendalikan
erosi, mencegah intrusi air laut dan
memelihara kesuburan tanah.
HUTAN PRODUKSI
Adalah kawasan hutan yang mempunyai
fungsi pokok memproduksi hasil hutan
Izin Pemanfaatan Hutan terdapat pada
Hutan Produksi (HP)
Pemanfaatan Hutan Produksi
Berupa Izin :
1. Usaha Pemanfaatan Kawasan
2. Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan
3. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
4. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan
Kayu
5. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu
6. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu
PP No. 6 th 2007 jo
PP No. 3 th 2008
Kewajiban bagi pemegang Izin
Usaha Pemanfaatan Hutan yang
harus dilakukan dalam rangka
mencapai silvikultur
Silvikultur
Sistem silvikultur adalah sistem
budidaya hutan atau sistem teknik
bercocok tanaman hutan mulai dari
memilih
benih, menyemai, menanam, memelihar
a tanaman dan memanen.
Kewajiban pemegang IUPH antara
lain :
Pasal 71 (e)
“menata usahakan keuangan kegiatan
g g
usahanya sesuai standar akuntansi
kehutanan yang berlaku bagi pemegang
izin usaha pemanfaatan hutan“
Pasal 71 (g)
“melaksanakan sistem silvikultur sesuai dg
kondisi setempat”
Yang sudah diatur format laporan
keuangannya adalah Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(IUPHHK) meliputi:
• Hutan Alam dan
• Hutan Tanaman
Melalui PSAK 32 dan Dolapkeu PHP2H
Latar Belakang PSAK No. 32 dan Dolapkeu
PHP2H
1. Pembangunan kehutanan adalah
mewujudkan hutan yg lestari, melalui
p
pendayagunaan sumber daya hutan
y g y
secara rasional, optimal, bertanggung
jawab & sesuai dg daya dukungnya.
2. Siklus Produksi yang panjang
3. Proses pengusahaan hutan untuk masing-
masing hasil adalah spesifik dan memiliki
karakteristik khusus
5. Akuntansi Keuangan pada umumnya masih
bersifat umum, belum mengatur praktek-
praktek akuntansi yang khusus menunjukkan
kegiatan pengusahaan hutan
6.
6 Pada laporan keuangan yang ada belum
mampu menunjukkan/mencerminkan seluruh
kegiatan pengusahaan hutan yang menjadi
kewajiban pemegang IUPHHK sesuai
dengan SK IUPHHK secara utuh.
Pengaturan Pembuatan LK
Sebelum pencabutan PSAK No. 32
Keputusan Menteri Kehutanan No 581/Kpts-
No. 581/Kpts
II/1994 tentang Pemberlakuan PSAK 32.
Keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan No.
156/Kpts/IV-PPH/1995 tentang Pedoman
Pelaporan Keuangan Pengusahaan Hutan
Setelah pencabutan PSAK No. 32
1. Peraturan Menteri Kehutanan No.
P.69/Menhut-II/2009
2. Berlaku efektif mulai tahun buku
2010
Yang diatur dalam PSAK No. 32
dan Dolapkeu PHP2H adalah
pengakuan pendapatan dan
biaya kegiatan IUPHHK HA dan
HT
Kegiatan IUPHHK HA
1. Perencanaan
2. Pembangunan Sarana Prasarana
3. Pemanenan Hasil Hutan
4. Pembinaan Hutan
5. Dalkarhut
6. Kewajiban Kepada Lingkungan & Sosial
7. Kewajiban Pada Negara
8. Penelitian dan Pengembangan
Kegiatan IUPHHK HT Dalam Pengembangan
1. Perencanaan
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana
3. Penanaman
4. Pemeliharaan Tanaman
5. Dalkarhut
6. Kewajiban Kepada Lingkungan & Sosial
7. Kewajiban Pada Negara
8. Litbang
Kegiatan IUPHHK HT Siap Panen
1. Perencanaan
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana
3.
3 Pemanenan Hasil Hutan
4. Kewajiban Kepada Lingkungan & Sosial
5. Kewajiban Pada Negara
6. Litbang
Pengakuan Aset Tanaman HUTAN
ALAM (HA)
Pasal 34 (2) “Pemanfaatan HHK dalam HA pd
hutan produksi dapat dilakukan dengan satu
atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan
karakteristik SDH dan lingkungannya”
Pasal 82 (4) “Pada saat hapusnya izin….
Untuk IUPHHK dalam HA, baik barang
bergerak maupun tanaman yg telah ditanam
dlm areal kerja, seluruhnya menjadi milik
negara.
Pengakuan Aset Tanaman HTI
pasal 38 (4) “tanaman yang dihasilkan dari
IUPHHK pada HTI merupakan aset
p
pemegang izin usaha…”
g g
pasal 82 (5) Pada saat hapusnya izin
“…untuk IUPHHK dalam hutan tanaman,
terhadap barang tidak bergerak menjadi
milik negara, sedangkan tanaman yang
telah ditanam dalam areal kerja menjadi
aset pemegang izin”
II. Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor. P.69/Menhut-II/2009
TENTANG
“Pedoman Pelaporan Keuangan
Pemanfaatan Hutan Produksi dan
Pengelolaan Hutan (DOLAPKEU-PHP2H)”
Tujuan:
Memberikan pedoman bagi perusahaan
IUPHHK HA/HT dan pengelolaan hutan
(Perum Perhutani) dalam menyusun lap.keu.
Pengakuan Aset Tanaman pada
HUTAN ALAM
Dolapkeu PHP2H hal 7
( Ketentuan Pengakuan dan Pengukuran
Biaya HA )
“Penanaman tanah kosong pada areal
IUPHHK-HA yang menggunakan sistem
silvikultur tertentu, tanamannya menjadi aset
perusahaan selama masa konsesi"
Pengakuan Aset tanaman HTI
Dolapkeu PHP2H Pasal 3:
“pembebanan bi
“ b b biaya untuk HT pada d
t k d daur
kedua yang sebelumnya seluruh biaya
kegiatan HT daur kedua dibebankan
sebagai biaya, menjadi dikapitalisasi hingga
tersedia pohon siap panen untuk blok
(areal) tertentu”.
Silvikultur HA
Pada umumnya IUPHHK HA menggunakan
silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI)
Yaitu: tebangan berdasarkan limit diameter tertentu
pada j i j i niagawi d
d jenis-jenis i i dengan memperhatikan
h tik
keanekaragaman hayati setempat.
Kegiatan IUPHHK HA dimulai dari
Penebangan baru kemudian dilakukan
penanaman
TAHAPAN TPTI
1. Penataan Areal Kerja (PAK)
2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan
(ITSP)
3.
3 Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)
4. Pemanenan
5. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman
Pengayaan
6. Pembebasan Pohon Binaan
7. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
Silvikultur HT -- THPB
THPB: Tebang Habis Permudaan Buatan
diterapkan pd areal bekas tebangan dan non
hutan yg telah ditetapkan sebagai areal THPB
Tujuan: memaksimalkan produktivitas lahan
dan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan
daya dukung lingkungan setempat.
Pemanenan: tebangan untuk membersihkan
lahan secara keseluruhan tanpa
memperhatikan limit
Tahapan THPB
1. Penataan Areal Kerja (PAK)
2. Risalah Hutan
3. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)
4. Pengadaan Bibit
5. Penyiapan Lahan
6. Penanaman
7. Pemeliharaan
8. Pemanenan
9. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
ASPEK POSITIF
PEMERINTAH:
Mempermudah monitoring k i t PH
M d h it i kegiatan
Mengetahui potensi tegakan
Memperoleh Informasi jumlah investasi
tanaman


Use: 0.2784