• Bantuan Operasional Kesehatan


  •   
  • FileName: juknis_bok_2011.pdf [read-online]
    • Abstract: 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 4400) ... Lampiran 2 Perdirjen Perbendaharaan. Nomor Per : 66/PB/2005. Tanggal : ...

Download the ebook

362.11
Ind
P
Bantuan
Operasional
Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Tahun 2011
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
KATA PENGANTAR
Sebagai penanggung jawab pembangunan
kesehatan di Indonesia, Kementerian Kesehatan
telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya. Namun, upaya tersebut masih terus
ditingkatkan.
Untuk mempercepat pencapaian sasaran-sasaran
pembangunan kesehatan di Indonesia, Kementerian Kesehatan
telah melakukan terobosan melalui berbagai upaya yang
dilaksanakan secara berkesinambungan. Satu di antaranya
adalah Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). BOK
diharapkan dapat berkontribusi meningkatkan akses dan
pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat, utamanya
melalui kegiatan promotif dan preventif, sesuai dengan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dengan fokus
pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun
2015.
i
Penyediaan BOK bagi Puskesmas dan jaringannya, Poskesdes
dan Posyandu, telah memasuki tahun kedua. Disadari bahwa
dalam pelaksanaan BOK tahun 2010 masih ditemui berbagai
kendala. Oleh karena itu, pada tahun 2011 dilakukan perubahan
mekanisme penyaluran dana, yaitu yang semula melalui
mekanisme Bantuan Sosial diubah menjadi melalui mekanisme
Tugas Pembantuan. Di samping itu, pengelolaan BOK di
provinsi dan kabupaten/kota tahun 2011 diintegrasikan dengan
pengelolaan Jamkesmas dan Jampersal agar pemanfaatan
dananya memberikan daya ungkit besar dalam pencapaian
MDGs.
Petunjuk teknis ini diterbitkan sebagai acuan bagi semua pihak
yang terkait dengan pengelolaan BOK. Dengan harapan agar
mereka dapat melakukan peran dan fungsinya dengan sebaik-
baiknya, supaya pelaksanaan BOK berjalan dengan efektif dan
efisien. Ucapan terima kasih dan penghargaan saya sampaikan
kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam
penyusunan petunjuk teknis ini.
Semoga petunjuk teknis ini bermanfaat dalam mendukung
upaya kita untuk mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri
dan berkeadilan.
Jakarta, 25 Januari 2011
ii
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KATA PENGANTAR
Dalam perspektif pembangunan sumber daya
manusia, pembangunan kesehatan memiliki
peran penting dalam meningkatkan kualitas
sumber daya manusia Indonesia. Hal ini dapat
dicapai melalui peningkatan peran bersama
antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
dan masyarakat dalam menyediakan pelayanan
kesehatan bagi masyarakat, baik melalui Rumah Sakit, Pusat
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan Pos Kesehatan Desa
(Poskesdes), maupun pelayanan kesehatan berbasis
masyarakat melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
Dalam perspektif penyelenggaraan tugas pemerintahan, urusan
pemerintahan di bidang kesehatan merupakan urusan bersama
(concurrent function) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah, sehingga setiap Pemerintah Daerah diwajibkan untuk
meningkatkan pemerataan dan aksesibilitas pelayanan
kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, melalui
pengembangan kegiatan dan penyediaan dukungan anggaran
yang memadai, yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada
iii
ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) di
bidang pelayanan kesehatan. Upaya peningkatan pelayanan
kesehatan masyarakat selain diarahkan untuk mencapai target
Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development
Goals (MDGs), juga harus diarahkan pada pembudayaan pola
hidup sehat bagi masyarakat melalui upaya promotif, preventif,
dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, dukungan jajaran
Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Tim
Penggerak PKK) di Kabupaten/Kota merupakan faktor penting
dalam mewujudkan budaya hidup sehat bagi masyarakat.
Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri selaku pembina
penyelenggaraan pemerintahan daerah mendukung
sepenuhnya upaya Kementerian Kesehatan dalam
menyediakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang akan
dialokasikan kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai
pelayanan kesehatan masyarakat melalui Puskesmas,
Poskesdes dan Posyandu dengan harapan agar dana bantuan
tersebut dikelola secara efektif, efisien, transparan dan
akuntabel oleh Pemerintah Daerah.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi seluruh pengabdian
kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima
kasih.
iv
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 210/MENKES/PER/I/2011
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat
kesehatan khususnya melalui upaya
kesehatan promotif dan preventif perlu
menetapkan Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) di Puskesmas dan Jaringannya;
b. bahwa Petunjuk Teknis Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
494/Menkes/SK/IV/2010 perlu disesuaikan
dengan kebutuhan operasional dan
mekanisme penyaluran bantuan;
v
c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Operasional Kesehatan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
vi
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5167);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
vii
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010
tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010– 2014;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.03.01/60/I/2010 tentang Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan tahun 2010 – 2014;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN.
viii
Pasal 1
Pengaturan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan
bertujuan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan
Pihak terkait yang menyelenggarakan Bantuan Operasional
Kesehatan dalam rangka:
a. meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan
masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif Puskesmas
untuk mewujudkan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan dan Millennium Development Goals (MDGs)
pada Tahun 2015;
b. meningkatkan cakupan Puskesmas dalam pelayanan kesehatan
yang bersifat promotif dan preventif;
c. tersedianya dukungan biaya untuk upaya pelayanan kesehatan
yang bersifat promotif dan preventif bagi masyarakat; dan
d. terselenggaranya proses Lokakarya Mini di Puskesmas dalam
perencanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Pasal 2
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
Pasal 3
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 494/Menkes/SK/IV/2010 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Operasional Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
ix
Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2011
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
TTD
PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 69
x
DAFTAR ISI
Kata Pengantar Menteri Kesehatan i
Kata Pengantar Menteri Dalam Negeri iii
Peraturan Menteri Kesehatan v
Daftar Isi xi
Daftar Istilah dan Singkatan xiii
BAB I PENDAHULUAN
A Latar Belakang 1
B Tujuan 3
C Sasaran 4
D Kebijakan Operasional 4
E Pengertian 5
BAB II RUANG LINGKUP KEGIATAN
A Upaya Kesehatan di Puskesmas 9
B Penunjang Pelayanan Kesehatan 11
C Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas 11
D Pemeliharaan Ringan 12
BAB III PENGELOLAAN KEUANGAN
A Alokasi Dana BOK 13
B Pengusulan dan Pencairan Anggaran 14
Kegiatan
C Pemanfaatan Dana 14
D Satuan Biaya BOK di Puskesmas 17
E Penatausahaan Dana BOK 17
F Pertanggungjawaban Dana BOK 18
xi
BAB IV PENGORGANISASIAN
A Tim Koordinasi 20
B Tim Pengelola 24
BAB V INDIKATOR KEBERHASILAN, PENCATATAN,
DAN PELAPORAN
A Indikator Keberhasilan 40
B Pencatatan 41
C Pelaporan 42
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
A Pembinaan 44
B Pengawasan 45
Penutup 47
Lampiran 48
xii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN
ANC Ante-Natal Care
APF Aparat Pengawasan Fungsional
APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASI Air Susu Ibu
ATK Alat Tulis Kantor
BAKD Bina Administrasi Keuangan Daerah
Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BOK Bantuan Operasional Kesehatan
BPK Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
Dinkes Dinas Kesehatan
Dirjen Direktur Jenderal
DPR Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Irjen Inspektur Jenderal
Itjen Inspektorat Jenderal
Jamkesmas Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jampersal Jaminan Persalinan
Kabag Kepala Bagian
Kabid Kepala Bidang
Kasubid Kepala Sub-Bidang
KB Keluarga Berencana
Kemendagri Kementerian Dalam Negeri
Kemenkes Kementerian Kesehatan
Kemenkeu Kementerian Keuangan
Kemenko Kesra Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat
xiii
KIA Kesehatan Ibu dan Anak
KB Keluarga Berencana
KPA Kuasa Pengguna Anggaran
Litbangkes Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Lokakarya Mini Pertemuan untuk penggalangan dan
pemantauan yang diselenggarakan dalam
rangka pengorganisasian untuk dapat
terlaksananya Rencana Pelaksanaan Kegiatan
Puskesmas
MDGs Millennium Development Goals, yaitu komitmen
global untuk mengupayakan pencapaian
delapan tujuan bersama pada tahun 2015
P2JK Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
P2PL Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan
P4K Program Perencanaan Persalinan dan
Pencegahan Komplikasi
PA Pengguna Anggaran
PB Pengguna Barang
Perpres Peraturan Presiden
PHBS Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PKS Perjanjian Kerja Sama
PMT Pemberian Makanan Tambahan
PNC Post-Natal Care
POA Plan of Action
Poskesdes Pos Kesehatan Desa
Posyandu Pos Pelayanan Terpadu
PPK - Pemberi Pelayanan Kesehatan
- Pejabat Pembuat Komitmen
PPSPM Penguji dan Penandatangan Surat Perintah
Membayar
xiv
PUS Pasangan Usia Subur
Pusdatin Pusat Data dan Informasi
Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu Puskesmas Pembantu
Risti Risiko Tinggi
RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional
SAI Sistem Akuntansi Instansi
SAK Sistem Akuntansi Keuangan
SD Sekolah Dasar
SDM Sumber Daya Manusia
Sesditjen Sekretaris Direktorat Jenderal
Setditjen Sekretariat Direktorat Jenderal
SIMAK BMN Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik
Negara
SK Surat Keputusan
SP2TP Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu
Puskesmas
SP3 Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas
SJSN Sistem Jaminan Sosial Nasional
SPM Standar Pelayanan Minimal
SPTB Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
SPTJM Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
TOR Term of Reference
UCI Universal Child Immunization
UU Undang-Undang
Waskat Pengawasan melekat
xv
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1,
kesehatan merupakan hak asasi manusia dan investasi
untuk keberhasilan pembangunan bangsa. Untuk itu perlu
diselenggarakan pembangunan kesehatan secara
menyeluruh agar terwujud masyarakat yang sehat, mandiri
dan berkeadilan. Dalam pasal 34 disebutkan bahwa negara
bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak yang
salah satunya diwujudkan dengan pembangunan
Puskesmas dan jaringannya.
Puskesmas dan jaringannya sebagai fasilitas pelayanan
kesehatan terdepan yang bertanggung jawab di wilayah
kerjanya, saat ini keberadaannya sudah cukup merata.
Sampai bulan Desember 2010 terdapat 8.967 Puskesmas
dengan 22.273 Pustu serta 32.887 Poskesdes dan 266.827
Posyandu. Ke depan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan
ini akan semakin ditingkatkan baik dari segi jumlah,
pemerataan, dan kualitasnya.
Namun demikian, masih terdapat berbagai masalah yang
dihadapi oleh Puskesmas dan jaringannya dalam upaya
meningkatkan status kesehatan masyarakat di wilayah
kerjanya, antara lain adalah keterbatasan biaya
operasional untuk pelayanan kesehatan. Beberapa
1
pemerintah daerah mampu mencukupi kebutuhan biaya
operasional kesehatan Puskesmas di daerahnya. Di saat
yang sama, tidak sedikit pula pemerintah daerah yang masih
sangat terbatas dalam hal alokasi untuk biaya operasional
Puskesmas di daerahnya. Sementara itu, masih terjadi
disparitas antar berbagai determinan sosial di masyarakat
yang meliputi perbedaan antar wilayah, antar pendidikan
masyarakat, antar sosial ekonomi masyarakat dan
determinan sosial lainnya.
Berbagai upaya telah dan akan terus ditingkatkan baik oleh
pemerintah daerah maupun pemerintah agar peran dan
fungsi Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan
dasar semakin meningkat. Dukungan pemerintah bertambah
lagi dengan diluncurkannya Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) bagi Puskesmas sebagai kegiatan inovatif di samping
kegiatan lainnya seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal).
Penyaluran dana BOK merupakan salah satu bentuk
tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesehatan
bagi masyarakat di pedesaan/kelurahan khususnya dalam
meningkatkan upaya kesehatan promotif dan preventif guna
tercapainya target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Kesehatan, sebagai tolok ukur urusan kewenangan wajib
bidang kesehatan yang telah dilimpahkan oleh pemerintah
kepada pemerintah daerah. Puskesmas sebagai salah satu
pelaksana pelayanan bidang kesehatan juga mengemban
amanat untuk mencapai target tersebut sehingga
masyarakat akan mendapat pelayanan kesehatan yang
semakin merata, berkualitas dan berkeadilan.
2
Mengingat pada pelaksanaan tahun 2010 terdapat kendala
dalam mekanisme penyaluran BOK melalui bantuan sosial,
maka pada tahun 2011 mekanisme penyaluran dana
tersebut mengalami perubahan menjadi Tugas Pembantuan
dimana kepala daerah kabupaten/kota diberikan pelimpahan
wewenang dan tanggung jawab dari Menteri Kesehatan
untuk menggunakan dan mengelola anggaran Kementerian
Kesehatan di tingkat kabupaten/kota.
Petunjuk Teknis Penggunaan BOK ini disusun sebagai
acuan dalam pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan
promotif dan preventif yang dibiayai dari BOK. Apabila
pemerintah daerah merasa perlu menyusun petunjuk yang
bersifat lebih operasional sebagai turunan petunjuk teknis ini,
maka pemerintah daerah dapat mengembangkannya
sepanjang tidak bertentangan dengan petunjuk teknis ini.
B. Tujuan
1. Tujuan Umum
Meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan
kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan
preventif Puskesmas untuk mewujudkan pencapaian
target SPM Bidang Kesehatan dan MDGs pada tahun
2015.
2. Tujuan Khusus
a. Meningkatnya cakupan Puskesmas dalam pelayanan
kesehatan yang bersifat promotif dan preventif.
b. Tersedianya dukungan biaya untuk upaya pelayanan
kesehatan yang bersifat promotif dan preventif bagi
masyarakat.
3
c. Terselenggaranya proses Lokakarya Mini di
Puskesmas dalam perencanaan pelayanan kesehatan
bagi masyarakat.
C. Sasaran
1. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
2. Puskesmas dan jaringannya
3. Poskesdes
4. Posyandu
D. Kebijakan Operasional
1. BOK merupakan bantuan pemerintah kepada pemerintah
daerah dalam melaksanakan SPM Bidang Kesehatan
untuk pencapaian MDGs tahun 2015 melalui peningkatan
kinerja Puskesmas dalam menyelenggarakan pelayanan
kesehatan yang bersifat promotif dan preventif.
2. Dana BOK adalah dana APBN Kementerian Kesehatan
yang penyalurannya pada tahun 2011 melalui mekanisme
Tugas Pembantuan ke kabupaten/kota.
3. Dana BOK bukan merupakan penerimaan fungsional
yang harus disetorkan ke kas daerah dan pemakaiannya
tidak memerlukan izin dari pemerintah daerah.
4. Dengan adanya dana BOK diharapkan pemerintah
daerah tidak mengurangi dana yang sudah dialokasikan
untuk operasional Puskesmas dan tetap berkewajiban
menyediakan dana operasional yang tidak terbiayai
melalui BOK.
5. Dana BOK yang tersedia di Puskesmas dapat
dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan Puskesmas
dan jaringannya, termasuk Poskesdes dan Posyandu.
6. Pemanfaatan dana BOK harus berdasarkan hasil
perencanaan yang disepakati dalam Lokakarya Mini
4
Puskesmas yang diselenggarakan secara rutin, periodik
bulanan/tribulanan sesuai kondisi wilayah Puskesmas.
7. Pelaksanaan kegiatan di Puskesmas berpedoman pada
prinsip keterpaduan, kewilayahan, efisien dan efektif.
E. Pengertian
1. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Adalah bantuan dana dari pemerintah melalui
Kementerian Kesehatan dalam membantu pemerintahan
kabupaten/kota melaksanakan pelayanan kesehatan
sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Kesehatan menuju Millennium Development Goals
(MDGs) dengan meningkatkan kinerja Puskesmas dan
jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu dalam
menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan
preventif.
2. MDGs
Millennium Development Goals (MDGs) adalah komitmen
global untuk mengupayakan pencapaian delapan tujuan
bersama pada tahun 2015.
3. SPM Bidang Kesehatan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan
adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang
diselenggarakan pemerintah daerah kabupaten/kota.
4. Upaya Kesehatan Preventif
Adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu
masalah kesehatan/penyakit.
5
5. Upaya Kesehatan Promotif
Adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan
masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan
bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong
dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang
bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya
setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang
berwawasan kesehatan.
6. Tugas Pembantuan
Adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah
dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada
kabupaten atau kota dan/atau desa, serta dari
pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk
melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban
melaporkan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
7. Dana Tugas Pembantuan
Adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan
oleh daerah dan desa yang mencakup semua
penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
Tugas Pembantuan.
8. Bahan Kontak
Adalah bahan yang dipakai sebagai pendekatan
pengenalan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
pada masyarakat khususnya untuk komunitas adat
terpencil atau masyarakat terasing, contoh: pemberian
sabun, pasta gigi, sikat gigi, handuk kecil.
6
9. Belanja Barang
Adalah pengeluaran untuk menampung pembelian alat
tulis kantor (ATK) dan penggandaan, pembelian
konsumsi rapat, biaya transportasi, pembelian bahan
kontak dan pemeliharaan ringan.
10. Biaya Transportasi
Adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tempat
kegiatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas dan
jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu, baik
menggunakan sarana transportasi umum atau sarana
transportasi yang tersedia di wilayah tersebut atau
penggantian bahan bakar minyak atau jalan kaki ke desa
yang terpencil/sangat terpencil.
11. Pemeliharaan Ringan
Adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pemeliharaan ringan Puskesmas dan jaringannya,
meliputi: pemeliharaan ringan alat kesehatan Puskesmas,
sarana sanitasi dan air bersih Puskesmas, sarana
instalasi listrik Puskesmas, sarana dan ruang pelayanan
Puskesmas serta pembelian barang lainnya seperti
seprai, ember dan sapu.
12. Surat Pernyataan Riil
Adalah surat untuk bukti pengeluaran perjalanan dinas
yang tidak dapat dibuktikan dengan dokumen
pengeluaran/kuitansi.
13. Uang Harian
Adalah uang yang dapat digunakan sebagai uang makan
dan uang saku petugas.
7
14. Uang Penginapan
Adalah biaya yang diperlukan untuk mengganti biaya
menginap di penginapan ataupun rumah penduduk dalam
rangka melakukan kegiatan ke desa terpencil/sulit
dijangkau.
8
BAB II
RUANG LINGKUP KEGIATAN
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) utamanya digunakan
untuk kegiatan upaya kesehatan yang bersifat promotif dan
preventif di Puskesmas dan jaringannya termasuk Posyandu
dan Poskesdes, dalam rangka membantu pencapaian target
SPM Bidang Kesehatan di kabupaten/kota guna mempercepat
pencapaian target MDGs. Ruang lingkup kegiatan tersebut
meliputi:
A. Upaya Kesehatan di Puskesmas
Dari sekian banyak upaya kesehatan yang diselenggarakan
Puskesmas, dana BOK utamanya digunakan untuk
mendukung upaya kesehatan yang bersifat promotif dan
preventif yang meliputi:
1. Kesehatan Ibu dan Anak termasuk Keluarga
Berencana
2. Imunisasi
3. Perbaikan Gizi Masyarakat
4. Promosi Kesehatan
5. Kesehatan Lingkungan
6. Pengendalian Penyakit
Dari enam upaya kesehatan tersebut di atas, kegiatan yang
dapat dibiayai dari dana BOK secara garis besar dapat
dikelompokkan sebagai berikut:
1. Pendataan sasaran (ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas,
bayi, balita, kasus risiko tinggi, rumah tangga, siswa,
9
sekolah, pasangan usia subur, wanita usia subur,
tempat-tempat umum, dll)
2. Surveilans (gizi, KIA, imunisasi, penyakit menular,
penyakit tidak menular, vektor, dll)
3. Kunjungan rumah/lapangan (kasus drop out, kasus
risiko tinggi, perawatan kesehatan masyarakat,
pendampingan minum obat, pemasangan stiker P4K,
dll)
4. Pelayanan di Posyandu (penimbangan, penyuluhan,
pelayanan KIA, KB, imunisasi, gizi dll)
5. Kegiatan sweeping, penjaringan, pelacakan, dan
penemuan kasus
6. Pengambilan spesimen
7. Pengendalian dan pemberantasan vektor (fogging,
spraying, abatisasi, pemeriksaan jentik, pembagian
kelambu, dll)
8. Kegiatan promosi kesehatan termasuk untuk
mendukung program prioritas (penyuluhan, konseling
luar gedung, pembinaan Poskesdes dan Posyandu,
dll)
9. Kegiatan pemantauan (sanitasi air bersih, rumah,
tempat-tempat umum, pengelolaan sampah, dll)
10. Pengambilan vaksin
11. Rujukan dari Poskesdes ke Puskesmas dan atau dari
Puskesmas ke Rumah Sakit terdekat untuk kasus KIA
risiko tinggi dan komplikasi kebidanan bagi peserta
Jampersal
12. PMT penyuluhan dan PMT pemulihan untuk balita 6-
59 bulan dengan gizi kurang
10
Transport petugas Puskesmas dalam rangka ante-
natal care (ANC), persalinan, post-natal care (PNC)
dan kunjungan nifas (KN) termasuk ruang lingkup
kegiatan tersebut di atas.
B. Penunjang Pelayanan Kesehatan
Keberhasilan pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif
dalam upaya kesehatan perlu didukung oleh kegiatan
penunjang yang meliputi:
a. Bahan kontak
b. Refreshing/penyegaran/orientasi kader kesehatan
c. Rapat koordinasi dengan lintas sektor/tokoh
masyarakat/tokoh agama/kader kesehatan
d. Operasional Posyandu dan Poskesdes
C. Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas
Untuk dapat terselenggaranya pelayanan kesehatan di
Puskesmas secara optimal, tepat sasaran, efisien, dan
efektif perlu dilaksanakan manajemen Puskesmas yang
mencakup:
1. Perencanaan Tingkat Puskesmas
Kegiatan perencanaan tingkat Puskesmas yang
dimaksud adalah penyusunan perencanaan kegiatan
Puskesmas yang akan dilaksanakan selama satu tahun
dari berbagai sumber daya termasuk salah satunya
adalah BOK.
2. Lokakarya Mini Puskesmas
Lokakarya Mini Puskesmas merupakan proses
penyusunan rencana kegiatan yang telah direncanakan
11
selama satu tahun menjadi kegiatan bulanan yang
disepakati (POA bulanan) untuk dilaksanakan, termasuk
kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dari BOK.
3. Evaluasi
Penilaian pencapaian program dan kegiatan Puskesmas
dalam kurun waktu satu tahun dari yang direncanakan
tersebut di atas.
D. Pemeliharaan Ringan
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Puskesmas,
sebagian kecil dana BOK dapat dimanfaatkan untuk
pemeliharaan ringan di Puskesmas dan jaringannya.
12
BAB III
PENGELOLAAN KEUANGAN
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan bantuan
pemerintah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam
rangka Tugas Pembantuan, utamanya untuk kegiatan
operasional Puskesmas yang bersifat promotif dan preventif
dalam pencapaian indikator SPM Bidang Kesehatan menuju
pencapaian target MDGs tahun 2015.
A. Alokasi Dana BOK
1. Alokasi dana per kabupaten/kota
Besaran alokasi dana BOK untuk setiap kabupaten/kota
ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kesehatan.
Pengelolaan keuangan BOK tingkat kabupaten/kota diatur
dalam buku Pedoman Pengelolaan Keuangan BOK.
2. Alokasi dana per Puskesmas
Besaran alokasi dana BOK setiap Puskesmas di
kabupaten/kota tersebut ditetapkan berdasarkan SK
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Nilai besaran
setiap Puskesmas memperhatikan situasi dan kondisi:
a. Jumlah penduduk
b. Luas wilayah/kondisi geografis
c. Kesulitan wilayah
d. Cakupan program
e. Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas
f. Situasi dan kondisi yang ditentukan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota bersangkutan
13
B. Pengusulan dan Pencairan Anggaran Kegiatan
Pengusulan dan pencairan anggaran untuk setiap
Puskesmas harus mengikuti prosedur berikut:
1. Puskesmas membuat Plan of Action (POA) yang
merupakan satu kesatuan dengan POA Puskesmas.
2. Berdasarkan POA tersebut, Puskesmas mengusulkan
kebutuhan dana untuk kegiatan kepada Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.
3. Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota akan
mencairkan permintaan dana Puskesmas berdasarkan
persetujuan atas hasil verifikasi Tim Pengelola
Jamkesmas dan BOK Tingkat Kabupaten/Kota.
4. Untuk pencairan dana berikutnya dapat dilakukan dengan
tetap membuat POA dari hasil lokakarya mini dan
melampirkan laporan pemanfaatan dana sebelumnya
serta Laporan Pelaksanaan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) oleh Puskesmas di Kab/Kota (SIKNAS
online).
5. Untuk Puskesmas terpencil/sangat terpencil, periode
pencairan dana dapat diatur berdasarkan kesepakatan
Puskesmas dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
C. Pemanfaatan Dana
1. Upaya Kesehatan
a. Biaya transportasi petugas Puskesmas, Pustu,
Poskesdes, kader kesehatan, dan dukun beranak
untuk pelayanan luar gedung yang meliputi:
1) Dari Puskesmas ke desa/dusun/Posyandu/
sasaran
2) Dari desa ke dusun/Posyandu/sasaran
3) Dari dusun ke sasaran/Posyandu (di lingkungan
dusun tersebut)
14
b. Biaya transportasi rujukan dari desa ke Puskesmas,
dari Puskesmas ke rumah sakit terdekat untuk peserta
Jampersal dengan kasus risiko tinggi, komplikasi
kebidanan, dan bayi baru lahir.
c. Biaya penginapan, bila diperlukan sesuai peraturan
yang berlaku (untuk desa terpencil/sulit dijangkau)
d. Uang harian, bila diperlukan sesuai peraturan yang
berlaku (untuk desa terpencil/sulit dijangkau)
e. Pembelian bahan PMT penyuluhan dan PMT
pemulihan untuk balita usia 6-59 bulan dengan gizi
kurang
Biaya transportasi petugas Puskesmas untuk ante-
natal care (ANC), persalinan, dan post-natal care
(PNC) dibiayai dari dana BOK.
2. Penunjang
a. Pembelian ATK dan penggandaan (untuk Posyandu
dan Poskesdes)
b. Biaya transportasi dan pembelian konsumsi untuk
orientasi/refreshing/penyegaran kader kesehatan
c. Biaya transportasi untuk peserta rapat koordinasi
dengan lintas sektor/tokoh masyarakat/tokoh
agama/kader kesehatan ke Puskesmas
d. Pembelian konsumsi untuk peserta rapat koordinasi
dengan lintas sektor/tokoh masyarakat/tokoh
agama/kader kesehatan ke Puskesmas
e. Pembelian bahan kontak
15
3. Manajemen Puskesmas
a. Pembelian ATK dan penggandaan untuk Lokakarya
Mini Puskesmas
b. Biaya transportasi peserta Lokakarya Mini Puskesmas
c. Pembelian konsumsi untuk Lokakarya Mini
Puskesmas
d. Biaya transportasi/biaya pos untuk pengiriman laporan
ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
4. Pemeliharaan Ringan Puskesmas
Pemanfaatan dana untuk pemeliharaan ringan yang
dimaksud secara garis besar adalah sebagai berikut:
a. Pemeliharaan ringan alat kesehatan Puskesmas.
Contoh: pemeliharaan cold chain, termasuk
pembelian bahan bakar minyak
b. Pemeliharaan ringan sarana sanitasi dan air bersih
Puskesmas
c. Pemeliharaan ringan sarana instalasi listrik
Puskesmas
d. Pemeliharaan ringan sarana dan ruang pelayanan
Puskesmas
e. Pembelian termos vaksin, bola lampu, tirai/gorden,
seprai, sarung bantal, ember, gayung, sapu, keset.
Besaran alokasi pemeliharaan ringan di Puskesmas
maksimal 5% dari total anggaran BOK yang diterima
Puskesmas.
16
Dana BOK tidak boleh dimanfaatkan untuk:
a. Upaya kuratif dan rehabilitatif
b. Gaji, uang lembur, insentif
c. Pemeliharaan gedung (sedang dan berat)
d. Pemeliharaan kendaraan
e. Biaya listrik, telepon, dan air
f. Pengadaan obat, vaksin, dan alat kesehatan
g. Biaya konsumsi untuk penyuluhan
h. Pencetakan
i. ATK dan penggandaan untuk kegiatan rutin
Puskesmas
D. Satuan Biaya BOK di Puskesmas
Besaran satuan biaya pemanfaatan dana BOK mengacu
pada Standar Biaya tahun 2011 dan apabila tidak ada di
dalam Standar Biaya maka dapat menggunakan:
1. Besaran satuan biaya sesuai kebutuhan real/at cost, atau
2. Mengacu pada POA yang ditandatangani KPA dan
membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(SPTJM).
E. Penatausahaan Dana BOK
Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dana BOK di
Puskesmas, pengelola dana BOK melakukan beberapa
kegiatan sebagai berikut:
1. Mencatat dan membukukan dalam buku kas tunai,
mempertanggungjawabkan dan melaporkan dalam format
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).
17
2. Tata cara dan syarat pengajuan dana:
a. Menyampaikan rencana kegiatan sesuai POA hasil
Lokakarya Mini.
b. Dalam pengajuan dana, atasan langsung pengelola
dana BOK dalam hal ini kepala Puskesmas
mengajukan surat permohonan dana kepada Kuasa
Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
dengan melampirkan Kerangka Acuan Kerja atau
Term of Reference (TOR).
c. Dana diberikan kepada pengelola dana paling cepat
2 (dua) hari sebelum kegiatan dimulai.
F. Pertanggungjawaban Dana BOK
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di masing masing
Puskesmas, pengelola keuangan wajib membukukan dalam
buku kas tunai atas semua transaksi yang terjadi.
Sedangkan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan
kegiatan di tingkat Puskesmas adalah sebagai berikut:
1. Biaya perjalanan dinas yang tidak menginap
(transportasi, uang harian)
Bentuk pertanggungjawabannya berupa kuitansi dengan
lampiran bukti transportasi, bon pembelian bensin, surat
pernyataan riil yang ditandatangani petugas yang
bersangkutan dan diketahui oleh kepala Puskesmas,
serta laporan perjalanan dinas.
2. Biaya perjalanan dinas yang menginap (transportasi,
uang harian,


Use: 0.0854