• PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2010 ...


  •   
  • FileName: pp17.pdf [read-online]
    • Abstract: (2) Pemerintah memfasilitasi perintisan program dan/atau satuan pendidikan yang sudah ... (1) SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu ...

Download the ebook

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 17 ayat (3),
Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 21 ayat (7), Pasal 24 ayat (4),
Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (7), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (6),
Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (3), Pasal 41 ayat (4), Pasal 42 ayat (3),
Pasal 43 ayat (3), Pasal 50 ayat (7), Pasal 51 ayat (3), Pasal 52 ayat (2),
Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (5), Pasal 56 ayat (4), Pasal 62 ayat (4),
Pasal 65 ayat (5), dan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan
system pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan
pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan
pendidikan nasional.
2. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem
pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan
pendidikan nasional.
3. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada
anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui
pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki
pendidikan lebih lanjut.
4. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk
satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang
menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai
dengan 6 (enam) tahun.
5. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan
program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat)
tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri
atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
7. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang
melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan
pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang
sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan
yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk
lain yang sederajat.
8. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
pendidikan dasar.
9. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan
umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu
bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada
jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang
sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
11. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk
satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan
pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar
sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil
belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
12. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang
merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah
Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain
yang sederajat.
13. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk
satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang
sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
14. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan
umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai
lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil
belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
15. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu
bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada
jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang
sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau
MTs.
16. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk
satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan
pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan
menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau
lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
17. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah
pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana,
magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
18. Politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam
sejumlah bidang pengetahuan khusus.
19. Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik
dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat
dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
20. Institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik
dan/atau pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
21. Universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik
dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau
seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
22. Program studi adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan
mengelola jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam sebagian atau satu
bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga tertentu.
23. Jurusan atau nama lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung
program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau
olahraga.
24. Fakultas atau nama lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung,
yang dapat dikelompokkan menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola
pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
25. Standar Nasional Pendidikan adalah criteria minimal tentang sistem pendidikan di
seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan
Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
27. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan
bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
28. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas
utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.
29. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi.
30. Sivitas akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.
31. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat
dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
32. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan
warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam
rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
33. Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang
menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat
atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
34. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan
setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan
kompetitif dan/atau komparatif daerah.
35. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah
memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan
negara maju.
36. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
37. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik
dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi
komunikasi, informasi, dan media lain.
38. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan
kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai
perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
39. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
40. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian
tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
41. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur
masyarakat yang peduli pendidikan.
42. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang
tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli
pendidikan.
43. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendidikan nasional.
44. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
45. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau
pemerintah kota.
46. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan nasional.
BAB II
PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2
Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh:
a. Pemerintah;
b. pemerintah provinsi;
c. pemerintah kabupaten/kota;
d. penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; dan
e. satuan atau program pendidikan.
Pasal 3
Pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin:
a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan
terjangkau;
b. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau
kondisi masyarakat; dan
c. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.
Pasal 4
Pengelolaan pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah
Pasal 5
Menteri bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan
dan/atau menetapkan kebijakan nasional pendidikan.
Pasal 6
(1) Kebijakan nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan
dalam:
a. rencana pembangunan jangka panjang;
b. rencana pembangunan jangka menengah;
c. rencana strategis pendidikan nasional;
d. rencana kerja Pemerintah;
e. rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
f. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
(2) Kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelaksanaan
strategi pembangunan nasional yang meliputi:
a. pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
b. pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
c. proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
d. evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
e. peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
f. penyediaan sarana belajar yang mendidik;
g. pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;
h. penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
i. pelaksanaan wajib belajar;
j. pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
k. pemberdayaan peran masyarakat;
l. pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan
m. pelaksanaan pengawasan dalam system pendidikan nasional.
(3) Kebijakan nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
merupakan pedoman bagi:
a. Kementerian;
b. Kementerian Agama;
c. kementerian lain atau lembaga pemerintah nonkementerian yang
menyelenggarakan satuan pendidikan;
d. pemerintah provinsi;
e. pemerintah kabupaten/kota;
f. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
g. satuan atau program pendidikan;
h. dewan pendidikan;
i. komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis;
j. peserta didik;
k. orang tua/wali peserta didik;
l. pendidik dan tenaga kependidikan;
m. masyarakat; dan
n. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di Indonesia.
(4) Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional
dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
(5) Pengalokasian anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dikonsolidasikan oleh Menteri.
Pasal 7
Pemerintah mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi,
memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan
jenis pendidikan secara nasional.
Pasal 8
(1) Menteri menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis
pendidikan yang harus dicapai pada tingkat nasional.
(2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi
melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
(3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Pemerintah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan
melalui jalur pendidikan formal.
Pasal 9
(1) Menteri menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan pada tingkat
nasional yang meliputi:
a. antarprovinsi;
b. antarkabupaten;
c. antarkota;
d. antara kabupaten dan kota; dan
e. antara laki-laki dan perempuan.
(2) Menteri menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses
pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu
membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di
daerah khusus.
Pasal 10
(1) Menteri menetapkan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan masing-
masing untuk:
a. pemerintah daerah; atau
b. satuan atau program pendidikan.
(3) Standar pelayanan minimal bidang pendidikan untuk pemerintah daerah merupakan
syarat awal yang harus dipenuhi untuk:
a. mencapai target tingkat partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 secara
bertahap; dan
b. menyelenggarakan atau memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai
Standar Nasional Pendidikan secara bertahap.
(4) Standar pelayanan minimal bidang pendidikan untuk satuan pendidikan ditetapkan
sebagai syarat awal yang harus dipenuhi dalam mencapai Standar Nasional
Pendidikan secara bertahap dengan menerapkan otonomi satuan pendidikan atau
manajemen berbasis sekolah/madrasah.
Pasal 11
Menteri menetapkan Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 12
(1) Pemerintah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan
berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan.
(2) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi:
a. akreditasi program pendidikan;
b. akreditasi satuan pendidikan;
c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
(3) Akreditasi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diselenggarakan
dan/atau difasilitasi oleh Pemerintah atau masyarakat didasarkan pada Standar
Nasional Pendidikan.
Pasal 13
(1) Pemerintah mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi program dan/atau
satuan pendidikan bertaraf internasional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Pemerintah memfasilitasi perintisan program dan/atau satuan pendidikan yang sudah
atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi
program dan/atau satuan pendidikan bertaraf internasional.
(3) Pemerintah memfasilitasi akreditasi internasional program dan/atau satuan pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) Pemerintah memfasilitasi sertifikasi internasional pada program dan/atau satuan
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
Pasal 14
(1) Pemerintah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki
potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di
bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan
pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
(2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menyelenggarakan dan/atau
memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
a. ilmu pengetahuan;
b. teknologi;
c. seni; dan/atau
d. olahraga.
(3) Pemerintah memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi
puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 15
Menteri menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi,
efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi:
a. Kementerian;
b. Kementerian Agama;
c. kementerian lain atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan
program dan/atau satuan pendidikan;
d. pemerintah provinsi;
e. pemerintah kabupaten/kota;
f. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat; dan
g. satuan atau program pendidikan.
Pasal 16
(1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola system pendidikan nasional, Kementerian
mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan nasional berbasis
teknologi informasi dan komunikasi.
(2) Sistem informasi pendidikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi
oleh jejaring informasi nasional yang terhubung dengan system informasi pendidikan di
kementerian lain atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan
pendidikan, sistem informasi pendidikan di semua provinsi, dan sistem informasi
pendidikan di semua kabupaten/kota.
(3) Sistem informasi pendidikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber
pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur
pendidikan.
Bagian Ketiga
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Provinsi
Pasal 17
Gubernur bertanggung jawab mengelola system pendidikan nasional di daerahnya serta
merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai
kewenangannya.
Pasal 18
(1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan penjabaran
dari kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam:
a. rencana pembangunan jangka panjang provinsi;
b. rencana pembangunan jangka menengahprovinsi;
c. rencana strategis pendidikan provinsi;
d. rencana kerja pemerintah provinsi;
e. rencana kerja dan anggaran tahunan provinsi;
f. peraturan daerah di bidang pendidikan; dan
g. peraturan gubernur di bidang pendidikan.
(3) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) merupakan pedoman bagi:
a. semua jajaran pemerintah provinsi;
b. pemerintah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
c. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di provinsi yang
bersangkutan;
d. satuan atau program pendidikan di provinsi yang bersangkutan;
e. dewan pendidikan di provinsi yang bersangkutan;
f. komite sekolah atau nama lain yang sejenis di provinsi yang bersangkutan;
g. peserta didik di provinsi yang bersangkutan;
h. orang tua/wali peserta didik di provinsi yang bersangkutan;
i. pendidik dan tenaga kependidikan di provinsi yang bersangkutan;
j. masyarakat di provinsi yang bersangkutan; dan
k. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di provinsi yang bersangkutan.
(4) Pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan
nasional di provinsi yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan
akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
Pasal 19
Pemerintah provinsi mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi,
mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan,
jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di provinsi yang bersangkutan sesuai kebijakan
daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
Pasal 20
(1) Gubernur menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan
jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat provinsi.
(2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi
melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
(3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pemerintah provinsi mengutamakan perluasan dan pemerataan akses
pendidikan melalui jalur pendidikan formal.
Pasal 21
(1) Gubernur menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan pada tingkat
provinsi yang meliputi:
a. antarkabupaten;
b. antarkota;
c. antara kabupaten dan kota; dan
d. antara laki-laki dan perempuan.
(2) Gubernur menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses
pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu
membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di
daerah khusus.
Pasal 22
Gubernur melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal
bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 23
(1) Pemerintah provinsi melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di
daerahnya dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan dan Standar
Nasional Pendidikan.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah
provinsi berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan
tugas penjaminan mutu pendidikan.
(3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemerintah provinsi mengoordinasikan dan memfasilitasi:
a. akreditasi program pendidikan;
b. akreditasi satuan pendidikan;
c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
Pasal 24
(1) Pemerintah provinsi menyelenggarakan, mengakui, memfasilitasi, membina, dan
melindungi program dan/atau satuan pendidikan bertaraf internasional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Pemerintah provinsi menyelenggarakan, mengakui, memfasilitasi, membina, dan
melindungi program dan/atau satuan pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi
Standar Nasional Pendidikan untuk dirintis dan dikembangkan menjadi bertaraf
internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemerintah provinsi memfasilitasi akreditasi internasional program dan/atau satuan
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) Pemerintah provinsi memfasilitasi sertifikasi internasional pada program dan/atau
satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
Pasal 25
(1) Pemerintah provinsi melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang
memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak
di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan
pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
(2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah provinsi menyelenggarakan
dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
a. ilmu pengetahuan;
b. teknologi;
c. seni; dan/atau
d. olahraga.
(3) Pemerintah provinsi memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih
prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Pasal 26
Gubernur menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi,
efektifitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi:
a. semua jajaran pemerintah provinsi;
b. pemerintah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
c. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di provinsi yang bersangkutan;
d. satuan atau program pendidikan di provinsi yang bersangkutan;
e. dewan pendidikan di provinsi yang bersangkutan;
f. komite sekolah atau nama lain yang sejenis di provinsi yang bersangkutan;
g. peserta didik di provinsi yang bersangkutan;
h. orang tua/wali peserta didik di provinsi yang bersangkutan;
i. pendidik dan tenaga kependidikan di provinsi yang bersangkutan;
j. masyarakat di provinsi yang bersangkutan; dan
k. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di provinsi yang bersangkutan.
Pasal 27
(1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola system pendidikan nasional di daerah,
pemerintah provinsi mengembangkan dan melaksanakan system informasi pendidikan
provinsi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(2) Sistem informasi pendidikan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
(3) Sistem informasi pendidikan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber
pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur
pendidikan sesuai kewenangan pemerintah provinsi.
Bagian Keempat
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
Pasal 28
Bupati/walikota bertanggung jawab mengelola system pendidikan nasional di daerahnya
dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai
kewenangannya.
Pasal 29
(1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 merupakan penjabaran
dari kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 17, serta
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam:
a. rencana pembangunan jangka panjang kabupaten/kota;
b. rencana pembangunan jangka menengah kabupaten/kota;
c. rencana strategis pendidikan kabupaten/kota;
d. rencana kerja pemerintah kabupaten/kota;
e. rencana kerja dan anggaran tahunan kabupaten/kota;
f. peraturan daerah di bidang pendidikan; dan
g. peraturan bupati/walikota di bidang pendidikan.
(3) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) merupakan pedoman bagi:
a. semua jajaran pemerintah kabupaten/kota;
b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di kabupaten/kota yang
bersangkutan;
c. satuan atau program pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
d. dewan pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
e. komite sekolah atau nama lain yang sejenis di kabupaten/kota yang bersangkutan;
f. peserta didik di kabupaten/kota yang bersangkutan;
g. orang tua/wali peserta didik di kabupaten/ kota yang bersangkutan;
h. pendidik dan tenaga kependidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
i. masyarakat di kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan.
(4) Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem
pendidikan nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara
efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah bidang pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
Pasal 30
Pemerintah kabupaten/kota mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi,
mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, satuan,
jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan sesuai
kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
Pasal 31
(1) Bupati/walikota menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang
dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat kabupaten/kota.
(2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi
melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
(3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pemerintah kabupaten/kota mengutamakan perluasan dan pemerataan akses
pendidikan melalui jalur pendidikan formal.
Pasal 32
(1) Bupati/walikota menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan pada
tingkat kabupaten/kota yang meliputi:
a. antarkecamatan atau sebutan lain yang sejenis;
b. antardesa/kelurahan atau sebutan lain yang sejenis; dan
c. antara laki-laki dan perempuan.
(2) Bupati/walikota menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh
akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu
membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di
daerah khusus.
Pasal 33
Bupati/walikota melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan
minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 34
(1) Pemerintah kabupaten/kota melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu
pendidikan di daerahnya dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan,
kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah
kabupaten/kota berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang
melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
(3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi:
a. akreditasi program pendidikan;
b. akreditasi satuan pendidikan;
c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
Pasal 35
(1) Pemerintah kabupaten/kota mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi
program dan/atau satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis
keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan program
dan/atau satuan pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional
Pendidikan untuk dikembangkan menjadi program dan/atau satuan pendidikan bertaraf
internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.
(3) Pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi akreditasi internasional program dan/atau
satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) Pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi sertifikasi internasional pada program
dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
Pasal 36
(1) Pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik
di daerahnya yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk
mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau
olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi,
nasional, dan internasional.
(2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan
dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
a. ilmu pengetahuan;
b. teknologi;
c. seni; dan/atau
d. olahraga.
(3) Pemerintah kabupaten/kota memberikan penghargaan kepada peserta didik yang
meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.
Pasal 37
Bupati/walikota menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi,
efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi:
a. semua jajaran pemerintah kabupaten/kota;
b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di kabupaten/kota yang
bersangkutan;
c. satuan atau program pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
d. dewan pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
e. komite sekolah atau nama lain yang sejenis di kabupaten/kota yang bersangkutan;
f. peserta didik di kabupaten/kota yang bersangkutan;
g. orang tua/wali peserta didik di kabupaten/kota yang bersangkutan;
h. pendidik dan tenaga kependidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
i. masyarakat di kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan.
Pasal 38
(1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola system pendidikan nasional di daerah,
pemerintah kabupaten/kota mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi
pendidikan kabupaten/kota berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(2) Sistem informasi pendidikan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
(3) Sistem informasi pendidikan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber
pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur
pendidikan sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Bagian Kelima
Pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara
Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat
Pasal 39
Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggung jawab
mengelola system pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan
pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan.
Pasal 40
(1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 merupakan penjabaran
dari kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 17, dan Pasal
28, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
peraturan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
(3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan
pedoman bagi:
a. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan;
b. satuan atau program pendidikan yang terkait;
c. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau


Use: 0.0173