• LATAR BELAKANG


  •   
  • FileName: IndonesiaMDG_BI_Background.pdf [read-online]
    • Abstract: tus 1945, Indonesia mengalami tiga masa pemerin- tahan, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan ... Pada 1966 pemerintahan diambil alih. oleh Jenderal Soeharto yang kemudian menjadi. presiden ...

Download the ebook

Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia
BAGIAN I.
LATAR BELAKANG
13
Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia
1. PENDAHULUAN
Sejarah singkat Millennium Internasional (IDG), oleh negara-negara maju yang
Development Goals (MDG) tergabung dalam OECD pada 1996 hingga selan-
jutnya diadopsi oleh PBB, Bank Dunia dan IMF.1
Sekalipun MDG merupakan sebuah komitmen
KTT Milenium. Pada Konferensi Tingkat Tinggi global tetapi diupayakan untuk lebih mengakomo-
(KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dasikan nilai-nilai lokal sesuai dengan karakteristik
bulan September 2000, sebanyak 189 negara ang- masing-masing negara sehingga lebih mudah untuk
gota PBB yang sebagian besar diwakili oleh kepala diaplikasikan.
pemerintahan sepakat untuk mengadopsi Deklarasi
Milenium. Deklarasi itu berdasarkan pendekatan Keterkaitan. Beberapa hal penting yang perlu
yang inklusif, dan berpijak pada perhatian bagi pe- mendapat perhatian berkaitan dengan MDG adalah
menuhan hak-hak dasar manusia. Dalam konteks sebagai berikut: Pertama, MDG bukan tujuan PBB,
inilah negara-negara anggota PBB kemudian meng- sekalipun PBB merupakan lembaga yang aktif ter-
adopsi Tujuan Pembangunan Milenium atau Mil- libat dalam promosi global untuk merealisasikan-
lennium Development Goals (MDG). Setiap tujuan nya. MDG adalah tujuan dan tanggung jawab
(goal) memiliki satu atau beberapa target. Target dari semua negara yang berpartisipasi dalam KTT
yang tercakup dalam MDG sangat beragam, mulai Milenium, baik pada rakyatnya maupun secara ber-
dari mengurangi kemiskinan dan kelaparan, menun- sama antar pemerintahan. Kedua, tujuh dari dela-
taskan tingkat pendidikan dasar, mempromosikan pan tujuan telah dikuantitatifkan sebagai target
kesamaan gender, mengurangi kematian anak dan dengan waktu pencapaian yang jelas, hingga me-
ibu, mengatasi HIV/AIDS dan berbagai penyakit mungkinkan pengukuran dan pelaporan kemajuan
lainnya, serta memastikan kelestarian lingkungan secara obyektif dengan indikator yang sebagian
hidup dan membentuk kemitraan dalam pelaksa- besar secara internasional dapat diperbandingkan.
naan pembangunan. Bab selanjutnya akan memba- Ketiga, tujuan-tujuan dalam MDG saling terkait satu
has setiap tujuan itu secara terinci. dengan yang lain. Misalnya, Tujuan 1—menanggu-
langi kemiskinan dan kelaparan yang parah—adalah
Tujuan pembangunan lain. Ada beberapa tujuan kondisi yang perlu tapi belum cukup bagi pencapai-
pembangunan yang lain ditetapkan pada dekade an Tujuan 2 hingga Tujuan 7. Demikian juga, tanpa
1960-an hingga 1980-an. Sebagian terlahir dari kemitraan dan kerja sama antara negara miskin dan
konferensi global yang diselenggarakan PBB pada negara maju, seperti yang disebut pada Tujuan 8,
1990-an, termasuk KTT Dunia untuk Anak, Konfe- negara-negara miskin akan sulit mewujudkan ketu-
rensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua 1990 juh tujuan lainnya. Keempat, dengan dukungan PBB,
di Jomtien, Konferensi PBB tentang Lingkungan terjadi upaya global untuk memantau kemajuan,
dan Pembangunan 1992 di Rio de Janeiro, dan KTT meningkatkan perhatian, mendorong tindakan dan
Dunia untuk Pembangunan Sosial 1995 di Copen- penelitian yang akan menjadi landasan intelektual
hagen. MDG tidak bertentangan dengan komitmen bagi reformasi kebijakan, pembangunan kapasitas
global yang sebelumnya karena sebagian dari MDG dan memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan un-
itu telah dicanangkan dalam Tujuan Pembangunan tuk mencapai semua target. Kelima, 18 belas target
14
Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia
dan lebih dari 40 indikator terkait ditetapkan untuk get nasional. Penetapan target merupakan proses
dapat dicapai dalam jangka waktu 25 tahun antara terpisah yang erat kaitannya dengan proses peren-
1990 dan 2015. Masing-masing indikator digunakan canaan pembangunan nasional, termasuk perumu-
untuk memonitor perkembangan pencapaian setiap san strategi penanggulangan kemiskinan dimana
tujuan dan target. target dan sasaran telah disesuaikan dengan kondi-
si nasional. Diharapkan informasi yang terkandung
Lingkup Laporan MDG dalam Laporan ini dapat memberikan masukan
misalnya dalam proses perencanaan pembangunan
Indonesia 2003 dan penyusunan anggaran3.
Laporan MDG yang pertama ini mencerminkan Target nasional dan daerah. Pemerintah pusat dan
upaya pemerintah Indonesia untuk mendapatkan daerah, serta pihak-pihak terkait perlu mencapai
gambaran pembangunan manusia yang berhubung- kesepakatan bersama bagaimana target nasional
2
an dengan tujuan pertama hingga ketujuh ; mengu- maupun internasional tersebut akan dilokalkan, dan
kur dan menelaah kemajuan; mengenali tantangan; bagaimana sumber daya akan digalang dan dialo-
dan mengkaji program dan kebijakan untuk menca- kasikan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah
pai tujuan MDG. Laporan ini memanfaatkan sum- merencanakan untuk mengadakan pertemuan nasi-
ber-sumber data yang ada dan mengambil tahun onal sebagai wahana dialog antar pemerintah pusat
1990 atau yang terdekat, sesuai dengan keterse- dan daerah.
diaan data, sebagai acuan dasar (baseline). Tujuan
utama Laporan MDG ini adalah untuk mendapatkan
kesamaan pandang tentang posisi Indonesia dalam
Ketersediaan dan
kaitan dengan sasaran MDG, dan menetapkan tar- pemilahan data
get yang harus diagendakan.
Sumber data. Laporan MDG didasarkan atas data
Advokasi. Laporan MDG ini juga diharapkan bisa yang tersedia. Sehubungan dengan hal itu, kelom-
digunakan sebagai sarana advokasi untuk para pok kerja pemerintah, dibantu oleh Badan Pusat
penentu kebijakan, lembaga pemerintah, anggota Statistik (BPS) dan kelompok kerja PBB untuk MDG,
dewan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan mengkaji ulang sumber-sumber data yang ada un-
masyarakat madani, serta lembaga-lembaga inter- tuk indikator-indikator MDG, yang meliputi Survei
nasional. Informasi dalam Laporan ini bisa diguna- Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Demo-
kan dalam berbagai bentuk sesuai dengan kelom- grafi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), Survei Ang-
pok sasaran yang akan dimobilisasi. katan Kerja Nasional (Sakernas), Sensus Penduduk
2000, data-data dari Departemen Kesehatan, Dinas
Bukan dokumen perencanaan. Meskipun menge- Pendidikan Nasional, dan sumber sumber data lain-
tengahkan target-target nasional dan target-target nya. Beberapa indikator tertentu memiliki lebih dari
lain yang sudah ada, laporan ini bukanlah alat pe- satu sumber data.
rencanaan yang digunakan untuk menetapkan tar-
15
Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia
Data survei. Susenas untuk pertama kalinya di- Pemilahan data. Secara umum, Susenas menghasil-
laksanakan pada 1963 dan berikutnya pada 1964, kan data dengan tingkat ketelitian yang cukup tinggi
1965, 1967, 1969, 1970, 1976, 1978, 1979, 1981, 1982, pada tingkat provinsi. Data “Kor” yang didapat se-
4
1985, dan 1989 . Susenas yang dilaksanakan pada tiap tahun dari lebih 200.000 rumah tangga sampel
tahun-tahun tersebut modulnya bervariasi dan ti- bahkan mampu memberikan gambaran yang me-
dak standar, tergantung keperluan pada tahun di- wakili hingga tingkat kabupaten dengan tingkat
laksanakannya. Pada 1992, Susenas dilaksanakan ketelitian yang cukup, tergantung jenis indikatornya.
dengan menggunakan modul yang distandardisasi, Di sisi lain, komponen “Modul” Susenas dengan
yang dimaksudkan untuk menetapkan suatu sistem jumlah sampel kurang lebih 65.000 rumah tangga ti-
pemantauan indikator kesejahteraan secara rutin. dak mencukupi untuk memberikan gambaran yang
Sejak tahun itu komponen Susenas terdiri atas “Kor” mewakili hingga tingkat kabupaten. Secara umum,
(Inti) yang dilaksanakan setiap tahun tanpa perubah- data untuk indikator-indikator dengan kohor yang
an dan “Modul” yang bervariasi dari tahun ke tahun. lebih panjang—misalnya anak usia sekolah (indika-
Periode pengulangan “Modul” adalah tiga tahun, tor pendidikan) atau rumah tangga secara keseluruh-
kecuali terdapat pembiayaan khusus yang memung- an (untuk air bersih dan sanitasi)—membutuhkan
kinkan dilaksanakannya setiap tahun. Sebagai con- jumlah sampel yang lebih sedikit untuk mendapat-
toh adalah pengukuran status gizi balita yang se- kan gambaran hingga tingkat kabupaten dibanding-
belumnya merupakan bagian dari modul kesehatan kan dengan data untuk kohort yang lebih pendek
yang dilaksanakan tiga tahun sekali. Melalui penda- (misalnya cakupan imunisasi anak di bawah satu ta-
naan khusus, BPS melaksanakan pengukuran status hun). Dengan kata lain, reliabilitas data hasil survei
gizi balita setiap tahun sejak 1998 hingga 2003. Data di tingkat kabupaten—termasuk Susenas—perlu
publikasi Susenas—dan pengolahan atas dasar data dilihat kasus per kasus dan indikator per indikator.
Susenas—menjadi sumber sebagian besar penu- Tidak semua survei dirancang untuk mendapatkan
lisan laporan MDG. data yang dapat mewakili provinsi. Sebagai con-
toh, SDKI 1997 dengan jumlah sampel kurang lebih
Pentingnya pemilahan data. Di negara yang 35.000 rumah tangga menghasilkan data yang me-
sangat luas dan beragam seperti Indonesia, rata- wakili tiga kawasan, yaitu Jawa-Bali, Luar Jawa-Bali
rata nasional tidak dapat memberikan gambaran I, dan Luar Jawa-Bali II, di mana di dalamnya masing
yang sesungguhnya terhadap pencapaian MDG masing terdapat beberapa provinsi. Secara umum,
dan tujuan-tujuan pembangunan lainnya. Karena survei dengan pemilahan data membutuhkan biaya
itu, pemilahan data per provinsi dan kabupaten lebih besar, tergantung jumlah provinsi atau kabu-
menjadi sangat penting. Pada saat ini di Indone- paten yang ingin direpresentasikan.
sia terdapat 32 provinsi dan 435 kabupaten/kota.
Mengingat kabupaten/kota adalah pusat peme- Data institusional. Selain bersumber dari survei
rintahan dalam konteks desentralisasi, maka pe- rumah tangga, beberapa indikator MDG juga terse-
milahan dan analisis data setidaknya dilakukan dia dari data yang diperoleh dari institusi/departe-
pada tingkat provinsi dan apabila mungkin hingga men. Beberapa indikator MDG yang hanya bisa
tingkat kabupaten/kota. diperoleh dari departemen misalnya: angka berta-
16
Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia
han di pendidikan dasar (primary survival rate), HIV/
Catatan
AIDS, TB, malaria, kawasan lindung. Seperti halnya
1
data survei, penggunaan dan reliabilitas data insti- IMF, OECD, UN and World Bank, 2000. Progress towards the
international development goals: A Better World for All. Wash-
tusional perlu dilihat kasus per kasus. Pada saat ini ington, June 2000.
2
masih terdapat hambatan dalam penggunaan data Negara berkembang diharapkan melaporkan Tujuan 1 hingga
7, negara maju bertanggungjawab terhadap pelaporan
laporan rutin departemen, antara lain: Pertama, Tujuan 8.
3
jumlah penduduk—sebagai pembilang dalam peng- Sebagai contoh, pada tahun 2004 Bappenas and BPS, diduku-
ng oleh UNDP melalui UNSFIR (the UN Support Facility for
hitungan sebagian besar indikator sosial—sering Indonesian Recovery), akan mencoba menghitung dana yang
diperlukan untuk mencapai target MDG seperti yang telah di-
tidak cukup mencukupi ketelitiannya karena sistem
sepakati.
4
registrasi vital yang masih lemah. Perkiraan jumlah Surbakti, Payung., 1997. Survei Sosio-Ekonomi Nasional. BPS,
Jakarta.
penduduk yang dilakukan institusi/departemen
pada akhirnya menggunakan proyeksi hasil sensus
(yang dilangsungkan 10 tahun sekali, dan yang ter-
akhir adalah tahun 2000) dan hal itu sering berbeda
antar departemen, bahkan antar unit di dalam de-
partemen yang sama. Kedua, pelaksanaan otonomi
daerah telah menyebabkan banyak mekanisme pe-
ngumpulan data di dalam institusi/departemen, yang
sebelumnya dikontrol dari pusat, sekarang terdesen-
tralisasi yang berakibat pada lemahnya monitoring
dan pelaporan.
17
Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia
2. INDONESIA: KONTEKS PEMBANGUNAN
Konteks politik demokratis. Sampai sekarang telah terjadi tiga kali
pergantian pemerintahan dan banyak sekali partai
Semenjak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agus- politik. Reformasi ini meliputi juga penguatan dan
tus 1945, Indonesia mengalami tiga masa pemerin- pembentukan lembaga baru yang mendukung
tahan, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Re- governance yang lebih demokratis dan efektif, de-
formasi. ngan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar
dalam pelaksanaan fungsi pemerintah. Reformasi
Orde Lama. Secara formal pemerintah Indonesia konstitusi telah memperkenalkan sistim perwakilan
baru menerima kedaulatan dari Belanda pada akhir yang lebih adil dalam bidang legislatif dan mulai
1949. Lima belas tahun pertama kemerdekaan Indo- 2004 rakyatlah, bukan anggota MPR, yang akan me-
nesia diwarnai ketidakstabilan politik dan kemerosot- milih kepala pemerintahan secara langsung.
an ekonomi. Republik Indonesia yang liberal didiri-
kan pada 1950, bercirikan seringnya terjadi perubah-
an kabinet, ketegangan di beberapa daerah, dan
Konteks pembangunan ekonomi
kesulitan dalam masalah ekonomi. Setelah 1965, dan sosial
keadaan terus memburuk hingga terjadi peristiwa
G30S/PKI pada 1965. Konteks pembangunan ekonomi. Perekonomian
Indonesia terdiversifikasi dimana beberapa sektor
Orde Baru. Pada 1966 pemerintahan diambil alih tertentu berperan sangat penting. Di masa lalu,
oleh Jenderal Soeharto yang kemudian menjadi pertanian merupakan sektor yang dominan dalam
presiden pada 1967 dan berkuasa sepanjang masa menyerap pekerja maupun menghasilkan produk.
Orde Baru, yaitu selama enam periode berikutnya. Indonesia memiliki beraneka sumber daya mineral
Pemerintah Orde Baru sangat menekankan stabilitas yang telah dieksploitasi secara cepat selama tiga
dan penerapan Rencana Pembangunan Lima Tahun dekade terakhir. Sektor industri manufaktur berkem-
(Repelita) pada setiap periodenya. Namun, pem- bang cepat pada pertengahan 1980-an. Pada 1991,
bangunan ekonomi yang berhasil tidak dibarengi untuk pertama kalinya proporsi manufaktur terha-
dengan partisipasi politik, perwujudan HAM, keadil- dap PDB melebihi rasio pertanian terhadap PDB.
an, dan transparansi pembuatan keputusan publik. Ekspor adalah motor utama pertumbuhan. Sebelum
Pada masa ini transaksi keuangan sering diwarnai 1970-an, yang diekspor hanya beberapa komoditas
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pada akhirnya primer. Penurunan harga minyak setelah 1983 men-
penolakan atas rezim Orde Baru meningkat dan dorong industrialisasi hingga produk manufaktur
menemukan momentumnya ketika Krisis Ekonomi dan setengah-jadi menjadi barang ekspor utama.
1997. Presiden Soeharto mengundurkan diri pada Upaya keras mempromosikan pariwisata semenjak
21 Mei 1998. pertengahan 1980-an menghasilkan pendapatan
ekspor yang besar.
Era Reformasi. Semenjak 1998 Indonesia mema-
suki masa penuh perubahan politik, ekonomi, dan Di masa Orde Baru, pemulihan ekonomi diawali
sosial, dan memasuki cara pemerintahan yang lebih dengan peninjauan kembali tujuan ekonomi. Sta-
18
Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia
bilitas, pertumbuhan, dan pemerataan—dikenal persen per tahun. Tingkat pertumbuhan itu menu-
sebagai Trilogi Pembangunan—diusahakan pen- run dengan berhasilnya program Keluarga Beren-
capaiannya melalui serangkaian Repelita yang ber- cana. Sekarang ini, lebih dari 30 persen penduduk
akhir Maret 1999. Selama 1970–1996, perekono- berusia di bawah 15 tahun. Karena tingginya tingkat
mian meningkat rata-rata enam persen per tahun perpindahan penduduk dari desa ke kota, 42 per-
sekalipun dilanda guncangan eksternal. Tingkat sen penduduk berada di perkotaan. Distribusi pen-
pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama Orde duduk tetap timpang, meskipun telah diupayakan
baru menyebabkan penurunan kemiskinan yang transmigrasi untuk mengurangi kepadatan di Pu-
signifikan. Indonesia beralih menjadi negara ber- lau Jawa, Bali, dan Madura. Lebih dari 60 persen
pendapatan menengah, dari negara berpendapat- penduduk masih bertempat tinggal di ketiga pulau
an rendah pada pertengahan 1960-an. yang luasnya hanya tujuh persen dari luas daratan
Indonesia itu.
Sebagai akibat krisis ekonomi 1997–1998, laju
pertumbuhan PDB melemah 4,7 persen pada 1997 Tujuan pembangunan sosial adalah terwujudnya
dan bahkan menurun 13,1 persen pada 1998. Pada kesejahteraan rakyat, meningkatnya kualitas ke-
1999, PDB kembali meningkat 0,8 persen, kemudian hidupan, serta tercukupinya kebutuhan dasar. Ke-
4,8 persen dan 3,3 persen pada tahun-tahun beri- bijakan kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam
kutnya sejalan dengan melemahnya pertumbuhan GBHN 1999–2004 antara lain peningkatan mutu
ekonomi dunia. Wujud perekonomian yang akan sumber daya manusia dan lingkungan dengan
dibangun harus lebih adil dan merata, mencer- pendekatan paradigma sehat, peningkatan mutu
minkan peningkatan peran daerah dan pember- lembaga dan pelayanan kesehatan, pengembang-
dayaan seluruh rakyat, berdaya saing dengan basis an sistem jaminan sosial tenaga kerja, pengem-
efisiensi, serta menjamin kelestarian pemanfaatan bangan ketahanan sosial, peningkatan apresiasi
sumber daya alam dan lingkungan hidup. terhadap penduduk lanjut usia dan veteran, serta
peningkatan kepedulian terhadap penyandang
Penduduk. Pada tahun 2000, jumlah penduduk masalah sosial. Di samping itu juga peningkatan
Indonesia adalah 206 juta1, keempat terbanyak di kualitas penduduk, pemberantasan perdagangan
dunia. Pertumbuhannya pada 1990-an sekitar 1,49 dan penyalahgunaan narkotik dan obat terlarang,
19
Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia
dan peningkatan aksesibilitas fisik dan nonfisik bagi lain merupakan sumber tambang dan galian yang
penyandang cacat. penting. Sekalipun sumber daya alam penting bagi
perekonomian, eksploitasinya dilakukan secara ti-
Garis besar kebijakan pendidikan adalah perluasan dak berkelanjutan. Kekayaan yang dihasilkan dari
dan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkat- mengekploitasi sumber daya alam belum didistri-
an mutu dan kesejahteraan pendidik, dan member- busikan secara merata, dan belum diinvestasikan
dayakan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan kembali ke dalam perekonomian.
akan menjadi pusat pembudayaan nilai, sikap, dan
kemampuan. Selain itu, tujuan pembangunan pendi- Komitmen Indonesia pada pengelolaan lingkung-
dikan juga melakukan pembaruan dan pemantapan an yang berkelanjutan secara kronologis telah
sistem pendidikan, termasuk pembaruan kurikulum dimulai 14 tahun sebelum KTT Bumi 1992, dengan
dan pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Desen- pembentukan Kementerian Negara Pengawasan
tralisasi pendidikan termasuk pembaruan kurikulum, Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada 1978,
peningkatan kualitas lembaga pendidikan dalam atau enam tahun setelah Stockholm Conference
menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan on Environment pada 1972. Indonesia memberi-
teknologi dan seni, serta pengembangan sumber kan sumbang saran pada KTT Bumi 1992 dengan
daya manusia sedini mungkin. Selama masa Orde konsep tentang keseimbangan hubungan antara
Baru, pendidikan membaik sehingga proporsi me- kependudukan, pembangunan, dan lingkungan
reka yang buta huruf menurun. hidup yang akhirnya diadopsi KTT. Indonesia juga
salah satu negara pertama yang menandatangani
Investasi yang besar dalam bidang kesehatan konvensi internasional untuk perubahan iklim global
telah dilakukan semenjak 1960. Kebijakan kesehatan dan keanekaragaman hayati (UN Climate Change
terkonsentrasi ke pembangunan fasilitas kesehatan Convention Act No. 1/1994 dan UN Convention on
di pedalaman. Prioritas kesehatan preventif teruta- Biological Diversity Act No. 2/1995). Dalam dokumen
ma meliputi penyediaan air minum bersih, immuni- perencanaan pembangunan nasional, butir-butir
sasi, pemberantasan hama, dan perbaikan gizi. konsep pembangunan berkelanjutan telah diadopsi
oleh Indonesia dan diawali dengan memasukkan
Konteks pembangunan sumber isu pengelolaan lingkungan hidup pada Repelita
II (1973–1978) dan diteruskan sampai era Program
daya alam dan lingkungan hidup Pembangunan Nasional (Propenas) sekarang ini.
Namun Undang-Undang Lingkungan Hidup masih
Pemanfaatan sumber daya alam merupakan tulang belum dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga
punggung bagi pemenuhan kebutuhan masyara- pengrusakan lingkungan terus meningkat semenjak
kat Indonesia dan perekonomian nasional. Berjuta 1998. Pelanggaran hukum dan peraturan umumnya,
orang bergantung pada pertanian subsisten, per- serta beratnya permasalahan ekonomi, memper-
ikanan, dan perkebunan untuk hidupnya. Negara buruk penebangan hutan, penangkapan ikan, dan
Indonesia memiliki sumber laut yang luar biasa ba- penambangan secara liar yang kini sudah mencapai
nyaknya. Penebangan komersial sejak 1970-an telah tingkat yang membahayakan.
mengurangi hutan Indonesia yang semula sangat
luas. Kekayaan minyak, gas, batubara, tembaga, Pemanfaatan sumber daya alam akan dikelola
nikel, bauksit, emas, perak, kaolin, marmer, dan lain- dengan lebih mengedepankan prinsip kelestari-
20
Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia
an serta tidak terpusat pada beberapa kelompok di pelbagai daerah juga menyebabkan penurunan
masyarakat dan golongan tertentu, dan sejalan de- pendapatan asli daerah. Hal itu menghambat ke-
ngan otonomi daerah. Untuk itu, kontrol masyara- mampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan
kat dan penegakan supremasi hukum perlu dikem- kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pela-
bangkan. Peraturan perundangan yang mengatur yanan masyarakat.
pengelolaan sumber daya alam harus dapat me-
ngurangi tumpang tindih peraturan penguasaan Pola pembangunan di Indonesia tidak merata.
dan pemanfaatan sumber daya alam, mewujudkan Jawa dan Bali merupakan daerah dengan tingkat
keselarasan peran antara pusat dan daerah serta pertumbuhan tercepat selama tiga dasawarsa ter-
sektor, dan melindungi hak-hak publik dan hak-hak akhir, sehingga kekayaan terkonsentrasi di pulau
masyarakat adat. Di samping itu, pengendalian ter- yang padat ini. Pertumbuhan di pelosok terkon-
hadap meningkatnya intensitas kegiatan penduduk sentrasi pada daerah yang cocok bagi pertanian
dan industri juga diperlukan untuk mengurangi ka- dan eksplorasi tambang saja. Laju pembangunan
dar kerusakan lingkungan di banyak daerah. lebih lambat di Indonesia bagian timur yang seba-
gian besar berpenduduk sedikit dan jauh dari pu-
Desentralisasi dan kesenjangan sat kekuatan politik. Kesenjangan antara keadaan
di Jawa dan Bali dan daerah lain melebar selama
antar daerah masa 1980-an dan 1990-an. Kesenjangan ekonomi
antar daerah masih menjadi persoalan pembangun-
Undang-undang No. 22/1999 tentang Otonomi an, terutama kesenjangan antara Kawasan Barat
Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Kewenangan Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).
dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kenyataan ini dapat dilihat dari pangsa produk do-
menetapkan kebijakan pembangunan daerah ber- mestik regional bruto (PDRB) yang diberikan KBI
dasarkan GBHN 1999–2004 yaitu mengembangkan dan KTI. Selama periode 1997-2000 rata-rata pangsa
otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung PDRB KBI sebesar 82 persen dibandingkan pangsa
jawab; mengkaji kebijakan otonomi daerah bagi KTI sebesar 18 persen.
provinsi, kabupaten/kota, dan desa; mewujudkan
perimbangan keuangan pusat dan daerah secara Penerapan kebijakan. Dalam mengatasi kesen-
adil; serta memberdayakan Dewan Perwakilan Rak- jangan antardaerah serta dampak krisis ekonomi,
yat Daerah dalam melaksanakan fungsi dan peran- pemerintah berusaha meningkatkan alokasi dana
nya. langsung ke daerah, meningkatkan upaya penang-
gulangan kemiskinan, dan menggerakkan kembali
Tantangan. Ketidakadilan dalam pembagian sum- kegiatan ekonomi di berbagai daerah secara me-
ber-sumber keuangan antara pusat dan daerah rata. Namun upaya yang dilakukan oleh pemerintah
beberapa waktu lalu menyebabkan peningkatan itu tidak akan berjalan optimal jika tanpa pember-
kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar daerah, dayaan kemampuan pelaku ekonomi, khususnya
kurangnya kemandirian daerah, dan munculnya keti- masyarakat kecil, ataupun tanpa didukung investasi
dakpuasan masyarakat di daerah. Di samping itu, kri- swasta di daerah. Peningkatan kemampuan pelaku
sis ekonomi menyulut peningkatan pengangguran, ekonomi, khususnya masyarakat kecil, dilakukan
kemiskinan, dan permasalahan sosial lainnya di melalui penyediaan akses terhadap sumber daya
beberapa daerah. Melemahnya kegiatan ekonomi ekonomi dan kesempatan pengelolaan dan peman-
21
Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia
faatan sumber daya alam yang tersedia di daerah. WTO, APEC dan ASEAN. Untuk menunjukkan se-
mangat internasionalnya, Indonesia sangat berper-
an di dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan terlibat
Konteks internasional secara aktif dalam program-program TCDC (Tech-
nical Cooperation between Developing Countries)
Pengaruh global Dalam era globalisasi pada saat seperti penyelenggaraan training dan penyediaan
sekarang ini, pelaksanaan pembangunan di Indo- tenaga ahli bagi Negara Negara belum berkem-
nesia dan negara-negara lain terkait erat dengan bang di Asia dan Afrika.
komitmen-komitmen global dalam bidang ekono-
mi, perdagangan, transaksi keuangan, dan lain-lain. Komitmen Indonesia sebagai salah satu penan-
Indonesia adalah anggota PBB dan pelbagai lem- datangan MDG tercermin di dalam Garis-garis
baga lain di bawahnya, serta di gerakan Nonblok. Besar Haluan Negara dan Propenas. Komitmen ini
Selain itu, Indonesia juga menandatangani perjan- selanjutnya dituangkan dalam upaya penyusunan
jian dagang internasional, antara lain WTO, APEC, strategi pengentasan kemiskinan yang sedang di-
OPEC, ASEAN, dan AFTA. Salah satu faktor utama lakukan di baik tingkat nasional maupun daerah,
yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang secara langsung berkaitan dengan ketercapai-
selama ini adalah mengalirnya dana melalui pena- an target MDG.
naman modal langsung dan investasi portofolio,
pinjaman komersial, Bantuan Dana Pembangunan Untuk mencapai target MDG pada 2015. Indo-
(Official Development Assistant/ODA) yang berupa nesia masih memerlukan kerja sama internasional,
pinjaman lunak dan hibah. Indonesia adalah ang- khususnya dengan negara maju. Karena kurangnya
gota aktif badan-badan keuangan maupun program modal domestik, harus diusahakan agar arus masuk
PBB serta organisasi antar pemerintah seperti Ge- modal asing lebih besar daripada arus modal ke-
rakan Non-blok. Selain itu juga terlibat dalam ber- luar. Agar hal ini terjadi, Indonesia akan melakukan
bagai konvensi baik global maupun regional seperti langkah nyata memperbaiki iklim investasi bagi pe-
22
Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia
nanam modal yang telah ada dan yang akan datang. terrey mengenai pendanaan pembangunan, yang
Perbaikan iklim investasi meliputi reformasi hukum pada prinsipnya mengingatkan kembali negara
dan peraturan terkait dengan pelaksanaan usaha maju untuk memenuhi komitmennya menyisihkan
di Indonesia. Masalah bagi sebagian besar nega- 0,7 persen dari pendapatan kotor nasional atau
ra miskin dan berkembang, termasuk Indonesia, Gross National Income (GNI) negara yang ber-
adalah beban pembayaran pinjaman lebih besar sangkutan untuk disalurkan kepada negara miskin
daripada aliran bantuan yang diterima. Karena dalam bentuk ODA. Tindakan lain yang dapat di-
itu, dibutuhkan kemitraan antara negara kaya dan tempuh adalah pembahasan pengalihan utang ke
miskin, salah satu dari tujuan MDG (Tujuan 8). Tanpa dalam bentuk komitmen yang lain (debt swap).
kesepakatan antara negara maju dan berkembang, Banyak isu yang dapat dikedepankan berkaitan
Indonesia akan kesulitan dalam mencapai taget dengan hal ini, yaitu pengelolaan lingkungan
MDG2. Negara-negara maju juga harus berperan hidup, pendidikan, kesehatan, dan penanggulang-
dalam membenahi sistem pinjaman luar negeri an kemiskinan.
dan memperbesar pinjaman lunak yang diberikan
Catatan
agar memberikan dukungan yang nyata bagi ne-
1
gara miskin dan berkembang untuk mencapai sa- BPS-Statistics Indonesia, 2003. Statistical Year Book of Indone-
sia 2002
saran MDG. Hal ini sesuai dengan Konsensus Mon- 2
UNDP, 2003. Human Development Report.
23
Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia


Use: 0.0732