• Rencana Strategis 2010-2014


  •   
  • FileName: Renstra_2010_2014.pdf [read-online]
    • Abstract: Peraturan Menteri Kehutanan tentang Rencana Strategis (Renstra) ... Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014 disusun. berdasarkan ...

Download the ebook

Kementerian Kehutanan
Rencana Strategis
2010-2014
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : P.08/Menhut-II/2010
TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga Negara menyusun
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Negara (Renstra-K/L)
sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN);
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan
Peraturan Menteri Kehutanan tentang Rencana Strategis (Renstra)
Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang .......
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4814);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun
2010-2014;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-II/2008;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN
2010 – 2014.
Pasal 1
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010–2014 adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
Pasal 2
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan ini menjadi acuan dalam
penyusunan Renstra unit kerja eselon I dan eselon II lingkup Kementerian
Kehutanan, serta Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Anggaran Kementerian
Kehutanan sampai dengan tahun 2014.
Pasal 3 .......
Pasal 3
Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Kehutanan menyusun Rencana
Strategis (Renstra) 2010-2014 dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra)
unit kerja eselon I lingkup Kementerian Kehutanan.
Pasal 4
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan menjadi arahan dalam hal
penentuan kebijakan dan strategi pembangunan sektor kehutanan daerah yang
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang kehutanan.
Pasal 5
Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2010
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
ZULKIFLI HASAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 64
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
ttd.
SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001
Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Republik
Indonesia
Nomor : P.08/Menhut-II/2010
Tanggal : 27 Januari 2010
KATA PENGANTAR
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kepemerintahan yang lebih
berdaya dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam pencapaian sasaran dan tujuan
pembangunan kehutanan, maka disusun Rencana Strategis (Renstra)
Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014. Berdasarkan susunan perencanaan,
Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 adalah kerangka umum
pembangunan sektor yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, yang merupakan periode kedua
dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.
Renstra ini merupakan kerangka kerja Kementerian Kehutanan dalam
pelaksaanaan pembangunan sektor kehutanan sebagai bagian integral dari
pelaksanaan pembangunan nasional. Selanjutnya, Renstra ini menjadi acuan
untuk seluruh unit kerja pada jajaran Kementerian Kehutanan dalam menyusun
Renstra serta Rencana Kerja (Renja) tahunannya, yang merupakan terjemahan
lebih rinci dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan secara
keseluruhan. Implementasi lebih lanjut, Renstra Kementerian Kehutanan ini
menjadi arahan dalam penetapan kebijakan dan strategi pembangunan
kehutanan di daerah yang dilaksanakan oleh satuan-satuan kerja perangkat
daerah di bidang kehutanan.
Guna tercipta satu kesatuan yang utuh dari pola dan mekanisme perencanaan,
diinstruksikan kepada seluruh pimpinan unit kerja pada jajaran Kementerian
Kehutanan, serta instansi kehutanan pada jararan pemerintah daerah agar
didalam menyusun rencana kerja instansi, secara konsisten mengacu pada
dokumen Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014. Semoga Tuhan YME
senantiasa memberikan petunjuk dalam mewujudkan visi, misi serta pencapaian
sasaran yang ditetapkan di dalam Renstra ini.
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
ZULKIFLI HASAN
i | Kementerian Kehutanan
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ................................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................................. ii
DAFTAR SINGKATAN ............................................................................................... iii
RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................ v
BAB I. PENDAHULUAN ...................................................................................... 1
A. Umum................................................................................................ 1
1. Landasan Pembangunan Kehutanan ................................. 1
2. Alur Pikir dan Asumsi ................................................................ 2
3. Sistematika Renstra Tahun 2010-2014 ................................... 3
B. Kondisi Saat ini................................................................................. 3
1. Kawasan, Ekosistem dan Pemanfaatan.............................. 3
2. Pencapaian Renstra Tahun 2005-2009................................. 6
C. Organisasi......................................................................................... 20
D. Permasalahan ................................................................................. 20
E. Kondisi Yang Diinginkan ................................................................ 21
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2010-2014...................... 23
A. Visi, Misi dan Tujuan ....................................................................... 23
B. Nilai Dasar Rimbawan................................................................... 25
C. Analisis Strategis ............................................................................. 25
D. Sasaran Strategis............................................................................ 29
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ....................................................... 31
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional....................................... 31
B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kehutanan... ...... 35
1. Kebijakan Prioritas..................................................................... 35
2. Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja............................. 35
C. Pembiayaan ................................................................................... 56
BAB IV PENUTUP ................................................................................................. 58
LAMPIRAN ................................................................................................................. 60
ii |Kementerian Kehutanan
DAFTAR SINGKATAN
AAC : Annual Allowable Cut
BLU : Badan Layanan Umum
BMN : Barang Milik Negara
CITES : Convention on International Trade in Endangered Species
COP : Conference of Party
DAS : Daerah Aliran Sungai
DR : Dana Reboisasi
DBH-DR : Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi
DSS : Decision Support System
FAHHBK : Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu
FAKB : Faktur Angkutan Kayu Bulat
FAKO : Faktur Angkutan Kayu Olahan
Ganis/Wasganis : Tenaga Teknis / Pengawas Tenaga Teknis
GERHAN/GNRHL : Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan
HA : Hutan Alam
HH : Hasil Hutan
HHBK : Hasil Hutan Bukan Kayu
HKm : Hutan Kemasyarakatan
HR : Hutan Rakyat
HT : Hutan Tanaman
HTI : Hutan Tanaman Industri
HTR : Hutan Tanaman Rakyat
IPPA : Ijin Pemanfaatan Pariwisata Alam
IPHHK : Industri Primer Hasil Hutan Kayu
ITTC : International Timber Trade Council
IUPHHK : Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
IUPHHBK : Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
IUPHHK-RE : Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi
Ekosistem
IUPHHK-HA : Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam
IUPHHK-HT : Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman
Jasling : Jasa Lingkungan
KHDTK : Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus
KPH : Kesatuan Pengelolaan Hutan
KPHP : Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
KPHK : Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi
KPHL : Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
KSDA : Konservasi Sumber Daya Alam
LHA : Laporan Hasil Audit
LOA : Logged Over Area
MPA : Masyarakat Peduli Api
iii |Kementerian Kehutanan
MMP : Masyarakat Mitra Polhut
PHPL : Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
PHL : Pengelolaan Hutan Lestari
PHPL : Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
PNS : Pegawai Negeri Sipil
PPNS : Penyidik Pegawai negeri Sipil
Polhut : Polisi Kehutanan
PSDH : Provisi Sumber Daya Hutan
PUHH : Penata Usahaan Hasil Hutan
RKAKL : Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga
Renja : Rencana Kerja
RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RTk : Rencana Teknik
RHL : Rehabilitasi Hutan dan Lahan
TPTI : Tebang Pilih Tanam Indonesia
SAL : Surat Angkutan Lainnya
Silin : Silvikultur Intensif
SKAU : Surat Keterangan Angkutan Asal Usul Kayu
SKSHH : Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
SKSKB : Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat
SPAS : Stasiun Pengamatan Air Sungai
SPORC : Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat
SMART : Satuan Manggala Agni Reaksi Taktis
SNI : Standar Nasional Indonesia
SVLK : Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
SIMPUHH : Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan
TN : Taman Nasional
iv |Kementerian Kehutanan
RINGKASAN EKSEKUTIF
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014 disusun
berdasarkan kondisi saat ini dan permasalahan serta isu-isu strategis dalam
pembangunan kehutanan ke depan. Dalam Renstra ini disusun formulasi visi dan
misi Kementerian Kehutanan dalam lima tahun kedepan yang merupakan
acuan dalam menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas, program
dan kegiatan serta indikator kinerja.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014,
telah menetapkan arah dan strategi pembangunan yang terkait dengan tugas
dan fungsi Kementerian Kehutanan difokuskan pada prioritas pembangunan
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. Selain itu, tugas Kementerian
Kehutanan terkait dan menjadi pendukung dalam pelaksanaan prioritas
pembangunan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, khususnya dalam substansi
inti Sumberdaya Manusia yang gayut dengan penataan dan pembinaan
pegawai Negeri Sipil (PNS) dan harmonisasi regulasi. Tugas Kementerian
Kehutanan juga terkait dan menjadi pendukung dalam pelaksanaan prioritas
pembangunan Ketahanan Pangan dan Infrastruktur, khususnya berhubungan
dengan substansi inti pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum dan
pengelolaan tata ruang secara terpadu.
Dari perspektif pelaksanaan prioritas pembangunan bidang Sumberdaya Alam
dan Lingkungan Hidup, pembangunan kehutanan ditujukan guna memberikan
dampak pada pemanfaatan sumberdaya hutan untuk pembangunan ekonomi,
serta peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup, yang secara
bersamaan akan memberikan kontribusi pada upaya peningkatan
kesejahteraan rakyat dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Prioritas
pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang terkait dengan
tugas dan fungsi Kementerian diarahkan pada 2 (dua) prioritas bidang, yaitu:
1. Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan,
dengan 2 (dua) fokus prioritas, terdiri dari:
a. Peningkatan produksi dan produktivitas untuk memenuhi ketersediaan
pangan dan bahan baku industri dari dalam negeri.
b. Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk pertanian,
perikanan dan kehutanan.
c. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
2. Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Hutan, dengan 4
(empat) fokus prioritas, meliputi:
a. Pemantapan kawasan hutan.
b. Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan.
c. Peningkatan fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).
d. Pengembangan penelitian dan iptek sektor kehutanan.
Berdasarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional di atas
ditetapkan visi pembangunan kehutanan dalam Renstra Kementerian
Kehutanan Tahun 2010-2014, yaitu “Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan
Masyarakat Yang Berkeadilan”. Guna mewujudkan visi tersebut ditetapkan
beberapa misi Kementerian Kehutanan, dengan arah kebijakan prioritas
pembangunan pada:
v |Kementerian Kehutanan
1. Pemantapan kawasan hutan.
2. Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung daerah aliran sungai (DAS).
3. Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan.
4. Konservasi keanekaragaman hayati.
5. Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan.
6. Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.
7. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan.
8. Penguatan kelembagaan kehutanan.
Berdasarkan prioritas pembangunan di atas, maka ditetapkan sasaran strategis
yang akan dicapai dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2010-2014, yaitu:
1. Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 kilometer yang meliputi batas
luar dan batas fungsi kawasan hutan.
2. Wilayah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) ditetapkan di setiap provinsi
dan terbentuknya 20% kelembagaan KPH.
3. Data dan informasi sumberdaya hutan tersedia sebanyak 1 paket.
4. Areal tanaman pada hutan tanaman bertambah seluas 2,65 juta ha.
5. Ijin usaha pemanfaatan hutan alam dan restorasi ekosistem pada areal
bekas tebangan (logged over area/LOA) seluas 2,5 juta ha.
6. Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat
sebesar 50%.
7. Jumlah hotspot kebakaran hutan menurun 20% setiap tahun, dan
penurunan konflik, perambahan kawasan hutan, illegal logging dan wildlife
trafikcing sampai dengan di batas daya dukung sumberdaya hutan.
8. Pengelolaan konservasi ekosistem, tumbuhan dan satwa liar sebagai potensi
plasma nutfah pada 50 unit taman nasional dan 477 unit kawasan
konservasi lainnya.
9. Rencana pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) terpadu sebanyak 108
unit DAS prioritas.
10. Tanaman rehabilitasi pada lahan kritis di dalam DAS prioritas seluas 1,6 juta
hektar.
11. Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan
(HKm) seluas 2 juta hektar.
12. Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja hutan desa seluas 500.000
ha.
13. Penyediaan teknologi dasar dan terapan sulvikultur, pengolahan hasil hutan,
konservasi alam dan sosial ekonomi guna mendukung pengelolaan hutan
lestari sebanyak 25 judul.
14. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan administrasi
kehutanan bagi 15.000 orang peserta aparat Kementerian Kehutanan dan
SDM kehutanan lainnya.
15. Rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah bidang
kehutanan sebanyak 22 judul.
16. Laporan keuangan Kementerian Kehutanan dengan opini “wajar tanpa
pengecualian” mulai tahun 2012 sebanyak 1 judul per tahun.
17. Penyelenggaraan reformasi birokrasi dan tata kelola, 1 paket
Sejalan dengan proses restrukturisasi program dan kegiatan dalam kerangka
reformasi perencanaan, dan berdasarkan sasaran yang ingin dicapai pada
Renstra Tahun 2010-2014, Kementerian Kehutanan menyelenggarakan 7 (tujuh)
program, yaitu:
vi |Kementerian Kehutanan
1. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan
Hutan.
2. Program Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi.
3. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan.
4. Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS)
Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.
5. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan.
6. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara
Kementerian Kehutanan.
7. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Kehutanan.
Untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, serta guna mencapai
indikator-indikator kinerja utama dalam Renstra Kementerian Kehutanan Tahun
2010-2014, direncanakan pembiayaan sebesar Rp.30.533,90 milyar.
vii |Kementerian Kehutanan
BAB I
PENDAHULUAN
A. Umum
1. Landasan Pembangunan Kehutanan
Pembangunan kehutanan Indonesia diselenggarakan berlandaskan pada
mandat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1990 yaitu pengurusan sumberdaya alam hutan sebagai satu kesatuan
ekosistem. Terdapat tiga dimensi utama dalam penyelenggaraan pengurusan
sumberdaya hutan, yaitu, pertama adalah keberadaan lahan yang
diperuntukkan sebagai kawasan hutan dalam luasan yang cukup dan sebaran
spasial yang proporsional. Entitas yang mencirikan dimensi kawasan adalah
mantapnya status hukum kawasan hutan serta tersedianya data dan informasi
kondisi serta potensi sumberdaya hutan yang menjadi prasyarat dalam
pengelolaan hutan lestari. Dimensi kedua berupa keberadaan wujud biofisik
hutan berupa tumbuhan dan satwa serta wujud abiotik yang berada pada
lahan yang diperuntukan sebagai kawasan hutan dengan kualitas dan
kuantitas yang tinggi. Entitas yang mencirikan dalam pengelolaan biofisik
hutan adalah revitalisasi dan transformasi manfaat ekonomi, sosial budaya, dan
lingkungan hutan menjadi barang dan jasa guna meningkatkan kesejahteraan
masyarakat pada tingkat lokal, nasional dan global secara berkelanjutan.
Revitalisasi dan transformasi aneka manfaat hutan tersebut meliputi
peningkatan pemanfaatan potensi lahan maupun hasil-hasil produksi barang
dan jasa, konservasi sumberdaya alam termasuk perlindungan dan
pengamanan hutan, serta pemulihan fungsi hutan melalui upaya-upaya
rehabilitasi dalam bentuk reboisasi/restorasi atau penghutanan kembali
kawasan hutan yang terdegradasi, dan penghijauan atau penanaman pohon-
pohon pada lahan kritis di luar kawasan hutan, serta reklamasi yaitu
penanaman pohon pada kawasan hutan bekas penggunaan untuk kegiatan-
kegiatan di luar kehutanan. Dimensi ketiga adalah tata kelola sumberdaya
hutan baik menyangkut aspek kelola ekonomi, kelola ekologi/lingkungan
maupun kelola sosial, yang menjadi ciri dan fungsi sumberdaya hutan sebagai
sistem penyangga kehidupan secara utuh. Dimensi yang menjadi mandat
penyelenggaraan pengurusan sumberdaya hutan di atas diimplementasikan
dalam empat upaya pokok, yaitu 1) perencanaan hutan, 2) pengelolaan
hutan, 3) penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta
penyuluhan, dan 4) pengawasan dan pengendalian, yang secara keseluruhan
ditujukan guna mewujudkan pengelolaan hutan lestari untuk sebesar-besar
kesejahteraan masyarakat.
Posisi strategis sumberdaya hutan dalam konteks pembangunan nasional
memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama peran hutan dalam
pembangunan ekonomi terutama dalam menyediakan barang dan jasa yang
memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian nasional,
daerah dan masyarakat. Yang kedua adalah peran hutan dalam pelestarian
lingkungan hidup dengan menjaga keseimbangan sistem tata air, tanah dan
udara sebagai unsur utama daya dukung lingkungan dalam sistem penyangga
kehidupan.
1 |Kementerian Kehutanan
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2010-2014 sektor kehutanan dituntut untuk memiliki peran, baik dalam
pembangunan ekonomi maupun pembangunan lingkungan. Dari sisi
pembangunan ekonomi, sektor kehutanan diharapkan dapat memberikan
kontribusi dalam penyediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha,
pendapatan negara, dan perolehan devisa secara nyata. Dari sisi
pembangunan lingkungan, sektor kehutanan baik langsung maupun tidak
langsung, dituntut untuk dapat memberikan dukungan untuk terselenggaranya
pembangunan sektor lain (pertanian dan pangan, pertambangan dan energi,
perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, keuangan/perbankan, infrastruktur
pekerjaan umum, pariwisata, dll) secara berkelanjutan melalui penyediaan
produk dan jasa ekologi termasuk di dalamnya stabilitas tata lingkungan,
perlindungan keanekaragaman hayati, pelestarian dan pemanfaatan plasma
nutfah dan pengaturan tata air dan udara. Dalam konteks sisi pembangunan
lingkungan ini, peran kehutanan sangat nyata dalam lingkup regional/lokal,
nasional dan global terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Berdasarkan prinsip keutuhan, keterpaduan dan berkelanjutan, maka
penyelenggaraan pembangunan kehutanan yang dituangkan dalam Renstra
Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 pada prinsipnya tetap melanjutkan
kebijakan prioritas pembangunan kehutanan sebelumnya yang secara spesifik
dirumuskan: 1) Pemantapan kawasan hutan, 2) Rehabilitasi hutan dan
peningkatan daya dukung daerah aliran sungai (DAS), 3) Pengamanan hutan
dan pengendalian kebakaran hutan, 4) Konservasi keanekaragaman hayati, 5)
Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan, 6) Pemberdayaan
masyarakat di sekitar hutan, 7) Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor
kehutanan, dan 8) Penguatan kelembagaan kehutanan.
Kesinambungan penetapan sasaran pembangunan kehutanan tahun 2005-
2009 menjadi pertimbangan penting dalam penetapan sasaran
pembangunan tahun 2010-2014, yang merupakan bagian dari pelaksanaan
periode kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
Tahun 2005-2025. Perumusan lingkup pembangunan kehutanan yang
dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014 ini, dilakukan
berdasarkan arahan prioritas pembangunan nasional di sektor kehutanan
dalam RPJMN Tahun 2010-2014. Guna menjawab permasalahan, tantangan
dan isu-isu strategis dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia,
Kementerian Kehutanan melakukan restrukturisasi program dan kegiatan, untuk
lebih memperjelas ukuran-ukuran kinerja yang ingin dicapai pada periode lima
tahun kedepan, serta mempertajam prioritas-prioritas sasaran sesuai dengan
embanan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan.
2. Alur Pikir dan Asumsi
Dalam rangka menjaga kesinambungan penetapan pencapaian hasil-hasil
pembangunan di bidang kehutanan, maka proses penetapan sasaran
pembangunan kehutanan tahun 2010-2014 diformulasikan dalam skema
sebagaimana gambar di bawah.
Gambar 1. Skema Proses Perumusan Renstra Kementerian Kehutanan Tahun
2010-2014
Renstra Kemenhut Permasalahan dan isu-isu strategis kehutanan
Th. 2005 - 2009
2 |Kementerian Kehutanan
Gap Target Evalua Renstra Kemenhut Tahun 2010-2014
Capaian Target
Arahan kerangka pembangunan nasional: RPJMN Tahun
Renstra Kemenhut Th.
2010 2014
2005 2009
Asumsi dasar yang menjadi kerangka pikir di atas adalah:
a. Kebijakan Nasional dalam RPJMN Tahun 2010-2014 menjadi acuan dalam
perumusan Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014.
b. Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 menjadi acuan seluruh
unit/satuan kerja lingkup Kementerian Kehutanan dan satuan-satuan kerja
perangkat daerah di bidang kehutanan.
c. Berdasarkan struktur organisasi Kementerian Kehutanan.
d. Tersedia input proses khususnya sumberdaya manusia (SDM) pelaksana dan
dana/anggaran.
e. Ketersediaan regulasi untuk mendukung struktur program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan.
3. Sistematika Renstra Tahun 2010-2014
Ruang lingkup isi Renstra Kementerian Kehutanan adalah sebagai berikut:
KATA PENGANTAR, merupakan pengantar umum Menteri Kehutanan.
BAB I. PENDAHULUAN, merupakan penjelasan secara garis besar dari materi
Renstra. Bab ini memuat Landasan Pembangunan Kehutanan, Posisi
dan Ruang Lingkup Pembangunan Kehutanan, Alur Penyusunan dan
Asumsi dasar, dan Sistematika Renstra Tahun 2010-2014. Selanjutnya
disajikan kondisi saat ini untuk menetapkan kondisi yang diinginkan
dalam lima tahun mendatang berdasarkan embanan tugas dan
fungsi unit kerja Kementerian Kehutanan saat ini, pencapaian Renstra
Tahun 2005-2009, serta permasalahan yang dihadapi dalam
pembangunan kehutanan. Guna penetapan visi, misi, sasaran serta
kebijakan, maka dilakukan analisis strategis terhadap kondisi yang
telah diuraikan di atas.
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2010-2014. Bab ini
menyajikan perumusan Kementerian Kehutanan dalam
melaksanakan embanan dalam lima tahun kedepan, yang dimulai
dari penetapan pernyataan visi sebagai wujud keinginan yang
hendak dicapai, dan pilihan cara mencapai visi berupa pernyataan
misi, serta perumusan sasaran strategis yang merupakan indikator
kinerja utama pencapaian Renstra Kementerian Kehutanan dalam
lima tahun kedepan sampai dengan akhir tahun 2014.
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI. Bagian ini menguraikan arahan
kebijakan nasional berupa prioritas pembangunan nasional dan
pembangunan bidang, serta arahan kebijakan Kementerian
Kehutanan yang diawali dengan perumusan kebijakan prioritas yang
dilanjutkan dengan perumusan program dan kegiatan serta indikator
3 |Kementerian Kehutanan
kinerja utama sebagai sasaran masing-masing program dan kegiatan
tersebut.
BAB IV. PENUTUP, merupakan gambaran umum kondisi pelaksanaan Renstra
Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014, serta arah dari dokumen
Renstra dalam tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan.
LAMPIRAN, yang merupakan matriks/tabulasi rencana strategis Kementerian
Kehutanan Tahun 2010-2014.
B Kondisi Saat Ini
1. Kawasan, Ekosistem dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan
Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 menyebutkan bahwa hutan adalah
suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumberdaya
alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam
lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
Selanjutnya disebutkan pula bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu
yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan
keberadaannya sebagai hutan tetap. Undang-Undang mengamanatkan
bahwa hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang
dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang
dikuasai Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia,
karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta
dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi
sekarang maupun generasi mendatang. Mandat tersebut merupakan
landasan konstitusi dalam pengurusan dan pemanfaatan hutan di Indonesia
yang tercantum di dalam undang-undang tentang kehutanan tersebut.
Saat ini kawasan hutan di Indonesia meliputi areal kurang lebih seluas 136,88
juta hektar, termasuk kawasan konservasi perairan. Sebagai negara yang
terletak pada kawasan tropis dunia, hutan Indonesia yang berdasarkan
penelitian terdiri dari 15 formasi hutan dimana sebagian besar didominasi oleh
tipe hutan hujan tropis. Hutan tropis Indonesia dikenal sebagai tempat
megadiversity sehingga menjadi pusat konsentrasi keragaman hayati, baik di
daratan maupun perairan. Hutan di Indonesia adalah habitat bagi kurang
lebih 38.000 jenis tumbuhan termasuk 27.500 spesies tumbuhan berbunga (10%
dari tumbuhan berbunga di dunia, yang separuhnya merupakan jenis endemik
Indonesia), 515 spesies mamalia (12% jenis mamalia dunia), 511 spesies reptilia
(7,3% dari jenis reptilia dunia), 270 spesies amphibia, 1.531 jenis burung (17%
spesies burung dunia), 2.827 jenis binatang tak bertulang, kupu-kupu sebanyak
121 spesies (44% jenis endemik), serta lebih dari 25% spesies ikan air laut dan air
tawar di dunia. Disamping itu, Indonesia memiliki tumbuhan palma sebanyak
477 spesies (47% endemik) dan kurang lebih 3.000 jenis spesies tumbuhan
penghasil bahan berkhasiat obat. Diantara berbagai jenis tumbuhan dan
satwa di atas beberapa diantaranya merupakan jenis-jenis yang baru
ditemukan, terutama di kawasan-kawasan hutan di daerah Papua.
Untuk melindungi spesies tumbuhan dan satwa liar dari ancaman kepunahan
yang merupakan bagian dari konservasi sumberdaya alam, pemerintah telah
menetapkan 58 jenis tumbuhan dan 236 jenis satwa yang terancam punah dan
harus dilakukan perlindungan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis dan Tumbuhan dan Satwa. Dalam
upaya menangani perdagangan tumbuhan dan satwa yang mendekati
4 |Kementerian Kehutanan
kepunahan, Indonesia telah menandatangani konvensi CITES dan
mendaftarkan sebanyak 1.053 jenis tumbuhan dan 1.384 jenis satwa dalam
Appendix I dan II.
Dalam rangka mempertahankan ekosistem dan keanekaragaman-hayatinya,
sampai dengan tahun 2005, pemerintah telah menetapkan kawasan konservasi
daratan dan laut sebanyak 535 unit yang hingga tahun 2009 terdapat
sebanyak 527 unit kawasan konservasi daratan dan laut, meliputi 50 unit Taman
Nasional (TN), 118 unit Taman Wisata Alam (TWA), 22 unit Taman Hutan Raya
(Tahura), 14 unit Taman Buru (TB), 248 unit Cagar Alam (CA), dan 75 unit Suaka
Margasatwa (SM). Untuk kawasan konservasi laut telah ditetapkan sebanyak 7
unit Taman Nasional, 5 unit Cagar Alam, 2 unit Suaka Margasatwa, dan 14 unit
Taman Wisata Alam. Pengurangan jumlah unit kawasan konservasi tersebut
dikarenakan adanya penyerahan 8 unit kawasan konservasi laut kepada
Kementerian Kelautan dan Perikanan yang meliputi Taman Wisata Alam Laut
(TWAL) Kepulauan Pieh, TWAL Gili Ayer Gili Meno Gili Trawangan (Gili Matra),
TWAL Kapoposang, Cagar Alam Laut (CAL) Banda, CAL Aru Tenggara, SML
Kepulauan Raja Ampat, SML Kepulauan Panjang, dan TWAL Padaido.
Tercatat sampai dengan tahun 2004, lahan yang kritis di seluruh wilayah
Indonesia seluas 30,19 juta ha, meliputi kategori kritis seluas 23,31 juta ha dan
sangat kritis seluas 6,89 juta ha. Sebagian lahan kritis di atas berada pada
daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang perlu segera dilakukan rehabilitasi,
dimana dari 458 DAS prioritas diantaranya 282 DAS merupakan prioritas I dan II.
Uraian berkenaan dengan konteks lingkungan di atas, sangat erat kaitannya
dengan tujuan pembangunan milenium (millennium development goals/MDGs)
Indonesia, dimana sektor kehutanan termasuk dalam tujuan pembangunan
milenium ketujuh, yaitu “memastikan kelestarian lingkungan”. Dalam tujuan
tersebut ditetapkan target ke-9 yakni “memadukan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta
mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang”. Pada target tersebut
terdapat indikator yang terkait langsung dengan sektor kehutanan, meliputi: 1)
rasio luas kawasan tertutup pepohonan terhadap luas daratan, dan 2) rasio
luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan luas kawasan hutan, kawasan
lindung dan kawasan konservasi dan hutan rakyat terhadap luas daratan, yang
merupakan bagian dari indikator hijau (green indicator). Pada tataran global,
Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki hutan tropis terluas, terlibat
secara aktif dalam pembahasan instrumen kehutanan global yang
menetapkan kewajiban dan peluang negara anggota di berbagai konvensi
internasional, baik yang secara hukum mengikat (legally binding) maupun yang
tidak mengikat (non legally binding). Yang secara hukum mengikat meliputi
Convention on Biological diversity (CBD), United Nation Framework Convention
on Climate Change (UNFCCC), dan United Nation Convention to Combat
Desertification (UNCCD). Sedangkan yang secara hukum tidak mengikat
antara lain Rio Declaration, Forest Principle (authoritative Statement of Principles
for A Global Consensus on Management, Conservation, and Sustainable
Development), Agenda 21 tentang rencana komprehensif program
pembangunan berkelanjutan memasuki abad 21, dimana masalah kehutanan
di elobarasi pada Bab XI mangatasi deforestasi (combating deforestation).
Peran strategis instrumen kehutanan global tersebut adalah untuk
mengamankan kepentingan nasional dalam penyusunan kesepakatan
kebijakan dan standar internasional dalam rangka pengelolaan sumberdaya
5 |Kementerian Kehutanan
hutan serta sebagai referensi penyusunan kebijakan dan standar pengelolaan
hutan nasional yang selaras dan sejalan dengan kehutanan global, yang pada
giliriannya menjadi basis kesepakatan kerjasama interna


Use: 0.0486