• KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA


  •   
  • FileName: perkalan182010.pdf [read-online]
    • Abstract: membahas pengertian etika dan moralitas, manfaat. etika organisasi, dimensi dan prinsip ... permasalahan yang. berhubungan dengan etika organisasi pemerintah. ...

Download the ebook

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 18 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAKARTA
2010
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 18 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,
Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas
penyelenggaraan dan lulusan Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan Golongan I, II dan III, dipandang perlu
menyempurnakan Pedoman penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I dan II
sebagai-mana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga
Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
Golongan I dan II, Pedoman penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga
Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
Golongan III dan Pedoman penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I, II
dan III bagi CPNS yang diangkat dari tenaga honorer
sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga
Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat
dari Tenaga Honorer dan Peraturan Kepala LAN Nomor
5 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun
2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil
Yang Diangkat dari Tenaga Honorer;
b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu
menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan Prajabatan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara No-mor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun
2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan
Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4019);
5. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972, tentang
Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Nomor 106/M Tahun 2006
tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Administrasi
Negara;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Nomor 193/XIII/10/ 6/2001 tentang Pedoman Umum
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri
Sipil;
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Administrasi Negara sebagai-mana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun
2004;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan yang selanjutnya disebut Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan ini, dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
KEDUA : Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari dua bagian dalam
lampiran peraturan ini yaitu :
1. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan Golongan I dan II sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I;
2. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan Golongan III sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II.
KETIGA : Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan sebagaimana
dimaksud pada diktum KEDUA digunakan sebagai acuan
dalam penyelenggaraan program Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan Golongan I, Golongan II dan Golongan III oleh
Lembaga Diklat Pemerintah yang telah terakreditasi.
KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka:
1. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai
Negeri Sipil Yang Diangkat dari Tenaga Honorer
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala
Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2007;
2. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3
Tahun 2007 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan Golongan I dan II;
3. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendidikan dan
Pelatihan Prajabatan Golongan III;
dinyatakan tidak berlaku lagi.
KELIMA : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Desember 2010
KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,
ttd
A. ASMAWI REWANSYAH
LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR : 18 TAHUN 2010
TANGGAL : 27 Desember 2010
TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDI-
DIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN
GOLONGAN I DAN II
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ……………………………………………… i
BAB I : PENDAHULUAN ………………………….. 1
A. Latar Belakang …………………………... 1
B. Tujuan dan Sasaran ……………………… 2
C. Kompetensi ……………………………… 3
BAB II : KURIKULUM, MATA DIKLAT,
RINGKASAN MATERI, DAN WAKTU
PELAKSANAAN ………………………….. 5
A. Kurikulum dan Mata Diklat …………….. 5
B. Agenda Pembelajaran Kurikulum Diklat
Prajabatan Golongan I dan II ..................... 6
C. Ringkasan Materi Diklat ………………… 6
D. Waktu Pelaksanaan………………………. 35
BAB III : PESERTA ………………………………....... 36
A. Persyaratan ……………………………… 36
B. Jumlah …………………………………… 36
C. Prosedur Penetapan Peserta ……………... 36
BAB IV : TENAGA PENGAJAR ……..………………… 38
A. Jenis-jenis Tenaga Pengajar ……………….. 38
B. Persyaratan Tenaga Pengajar……………….. 38
C. Kompetensi Tenaga Pengajar…………….. 39
D. Penugasan ……………………………….. 40
BAB V : METODE DAN SARANA/PRASARANA
DIKLAT ……………………………………. 41
A. Metode ………………………………….. 41
B. Sarana dan Prasarana Diklat ……………. 41
i
BAB VI : PENYELENGGARAAN ………………….. 43
A. Lembaga Diklat Terakreditasi ………….. 43
B. Pola Kemitraan …………………………. 43
BAB VII : PERENCANAAN, PEMBINAAN, DAN
PEMBIAYAAN …………………………… 44
A. Perencanaan …………………………….. 44
B. Pelaksanaan ……………………………… 45
C. Pembinaan . ……………………………… 45
D. Pembiayaan ……………………………… 46
BAB VIII: EVALUASI ………..…………………......... 49
A. Peserta …………………………………… 49
B. Widyaiswara …..………………………… 52
C. Penyelenggara …………….……………... 53
D. Evaluasi Akhir ………………………….. 54
E. Pasca Diklat ……………………………… 55
BAB IX : SERTIFIKASI ……………………………… 56
BAB X : PENUTUP ………………………………… 57
ii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur
utama sumber daya manusia aparatur negara
mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Sosok PNS yang mampu memainkan peranan tersebut
adalah PNS yang mempunyai kompetensi yang
diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh
dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara,
bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan
tanggung jawabnya sebagai pelayan publik, serta
mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan
bangsa.
Untuk dapat membentuk sosok PNS seperti
tersebut di atas perlu dilaksanakan pembinaan melalui
jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang mengarah
kepada upaya peningkatan :
1. Sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi
pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara,
dan tanah air;
2. Kompetensi teknis, manajerial, dan/atau
kepemimpinannya;
3. Efisiensi, efektifitas, dan kualitas pelaksanaan
tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama
dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan
kerja dan organisasinya.
3
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101
Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan
Pegawai Negeri Sipil, antara lain ditetapkan jenis-jenis
Diklat PNS. Salah satu jenis Diklat adalah Diklat
Prajabatan Golongan I dan II yang merupakan syarat
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
untuk menjadi PNS Golongan I dan II. Diklat
Prajabatan Golongan I dan II dilaksanakan untuk
memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan
wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS,
disamping pengetahuan dasar tentang sistem
penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas,
dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan
tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.
B. Tujuan dan sasaran
1. Tujuan
Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, Diklat Prajabatan
Golongan I dan II bertujuan :
a. meningkatkan pengetahuan, keahlian, keteram-
pilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas
secara profesional dengan dilandasi kepribadian
dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi;
b. menciptakan aparatur yang mampu berperan
sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan
kesatuan bangsa;
c. memantapkan sikap dan semangat pengabdian
yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman,
dan pemberdayaan masyarakat;
d. menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir
dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum
4
dan pembangunan demi terwujudnya
kepemerintahan yang baik.
2. Sasaran
Sasaran Diklat Prajabatan Golongan I dan II
adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi
yang sesuai dengan persyaratan pengangkatan
untuk menjadi PNS Golongan I dan II.
C. Kompetensi
Kompetensi Jabatan PNS adalah kemampuan
yang harus dimiliki oleh seorang PNS berupa
pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang
diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.
Sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung
jawab PNS dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan maka standar kompetensi yang perlu
dimiliki oleh PNS Golongan I dan II adalah
kemampuan dalam :
1. menunjukkan komitmen dan integritas moral serta
tanggung jawab profesi sebagai PNS
2. mewujudkan disiplin dan etos kerja;
3. menjelaskan pokok-pokok sistem penyelenggaraan
pemerintahan Negara Republik Indonesia;
4. menjelaskan posisi, peran, tugas, fungsi dan
kewenangan instansi asal peserta dan organisasi
publik pada umumnya;
5. menjelaskan masalah penyelenggaraan pemerin-
tahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. menjelaskan ketentuan-ketentuan kepega-waian
berkaitan dengan hak dan kewajiban PNS;
7. menjelaskan masalah wawasan kebangsaan
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
5
8. menerapkan prinsip-prinsip Budaya Organisasi
Pemerintah;
9. mengaplikasikan teknik manajemen perkantoran
modern di unit kerjanya;
10. menerapkan prinsip-prinsip pelayanan prima
sesuai dengan bidang tugasnya;
11. bekerjasama dalam kelompok melalui komunikasi
yang saling menghargai.
6
BAB II
KURIKULUM, MATA DIKLAT, RINGKASAN MATERI, DAN
WAKTU PELAKSANAAN
B. Kurikulum dan Mata Diklat
Sesuai dengan standar kompetensi yang
diperlukan bagi PNS Golongan I dan II, maka kurikulum
Diklat Prajabatan Golongan I dan II disusun sebagai
berikut :
NO.
MATA DIKLAT SESI JAMPEL
1. Dinamika Kelompok 2 6
2. Pola Pikir (Mind Setting) Pegawai Negeri Sipil 8 24
3. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia 3 9
4. Kepemerintahan Yang Baik 3 9
5. Manajemen Kepegawaian Negara 3 9
6. Etika Organisasi Pemerintah 3 9
7. Pelayanan Prima 3 9
8. Budaya Kerja Organisasi Pemerintah 3 9
9. Percepatan Pemberantasan Korupsi 4 12
10. Manajemen Perkantoran Modern 3 9
11. Membangun Kerjasama Tim (Team Building) 3 9
12. Komunikasi yang Efektif 3 9
13. Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka NKRI 3 9
14. Program Ko-Kurikuler
a. Latihan Kesegaran Jasmani dalam bentuk
senam kesegaran jasmani, permainan,
olahraga, lari/jogging 6 18
b. Baris berbaris 2 6
c. Tata Upacara Sipil 2 6
d. Pengarahan Program 1 3
e. Ceramah Umum/Muatan Teknis Substantif
Lembaga 2 6
f. Ceramah Kesehatan Mental 1 3
JUMLAH 58 174
Keterangan : 1 sesi = 3 jampel ( 1 jampel = 45 menit )
7
C. Agenda Pembelajaran Kurikulum Diklat Prajabatan
Golongan I dan II.
Dari struktur kurikulum diatas, terlihat bahwa mata
Diklat Prajabatan Golongan I dan II terdiri dari mata
Diklat yang sama, serta menggunakan bahan
materi/bahan ajar yang dikemas dalam modul yang
sama pula. Perbedaannya terletak pada penekanan
materi yaitu :
1. Diklat Prajabatan Golongan I, titik berat materi lebih
diarahkan pada kemampuan untuk mengetahui
secara benar dikaitkan dengan pelaksanaan tugas
sehari-hari;
2. Diklat Prajabatan Golongan II, titik berat materi lebih
diarahkan pada pemahaman dan penerapan secara
benar dikaitkan dengan pelaksanaan tugas sehari-
hari.
Perbedaan tersebut mempunyai implikasi agar para
fasilitator menyesuaikan pilihan bahan dan penggunaan
metodologi yang sesuai yaitu dengan memperhatikan
Hasil Belajar dan Indikator Hasil Belajar mengingat
karakteristik tugas, latar belakang pendidikan,
pengalaman, dan kemampuan peserta yang berbeda
pada Golongan I dan II.
D. Ringkasan Materi Diklat
1. Dinamika Kelompok
a. Deskripsi Singkat
Mata Diklat Dinamika Kelompok ini berisi
berbagai kegiatan pembelajaran yang
mengarahkan calon PNS agar dapat mengenal
8
diri dan mengenal orang lain dengan baik,
memahami citra diri, etika dan norma PNS,
memiliki disiplin, integritas moral dan etos kerja
serta sistem nilai sebagai PNS.
b. Pengalaman Belajar
Melalui metode pembelajaran mulai dari yang
terstruktur seperti simulasi, diskusi kelompok,
bermain peran (role play), ceramah singkat,
sampai pada yang tidak terstruktur seperti
pendalaman materi secara mandiri, peserta
mengeksplorasi nilai-nilai dan pengetahuan
dalam kegiatan-kegiatan mata Diklat ini untuk
memperoleh pengetahuan, sikap dan perilaku
baru yang akan dipergunakannya untuk
mengikuti pembelajaran berikutnya dan dunia
kerja. Selanjutnya peserta menuangkan
kompetensi pengetahuannya dibidang ini sebagai
hasil belajar kedalam resume materi (RM)
dinamika kelompok.
c. Hasil Belajar
Peserta mampu mengenal diri sendiri, orang lain,
memiliki disiplin, komitmen dan integritas moral
serta tanggung jawab profesi sebagai PNS yang
beretos kerja yang tinggi.
d. Indikator Hasil Belajar
1. Mampu mengenal diri dan mengenal orang
lain;
2. Mampu mengidentifikasi citra diri sebagai
PNS;
3. Mampu mentaati disiplin sebagi PNS;
4. Mampu mempertunjukkan integritas moral
sebagai PNS;
9
5. Mampu mempertunjukkan etos kerja sebagai
PNS.
e. Materi Pokok
1. Mengenal diri dan mengenal orang lain :
a) Pencairan kelas;
b) Mengenal diri;
c) Mengenal orang lain.
2. Citra diri PNS
a) Pengertian;
b) Etika PNS;
c) Norma PNS.
3. Disiplin PNS :
a) Pengertian dan manfaat disiplin;
b) Disiplin PNS.
4. Integritas moral PNS
5. Etos kerja sebagai PNS
a) Pengertian;
b) Sistem nilai PNS.
f. Waktu
2 (dua) sesi (6 jampel)
g. Media Pembelajaran
1. Modul;
2. Lembar kerja;
3. Instrumen (games);
4. White Board;
5. Marker;
6. OHT, OHP.
10
2. Pola Pikir (Mind Setting) Pegawai Negeri Sipil
a. Deskripsi Singkat
Mata Diklat membahas tentang pola pikir
Pegawai Negeri Sipil yang harus dimiliki setiap
PNS, dan pentingnya peranan pola pikir tersebut
dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan
kepada masyakat dan pembentukan birokrasi
pemerintah yang kuat.
b. Pengalaman Belajar
Melalui metode pembelajaran mulai dari yang
terstruktur seperti ceramah, diskusi, tanya jawab,
praktek, latihan, permainan/games, role play
sampai pada yang tidak terstruktur seperti
pendalaman materi secara mandiri, peserta
mengeksplorasi nilai-nilai dan pengetahuan
dalam kegiatan-kegiatan mata Diklat ini untuk
memperoleh pengetahuan, sikap dan perilaku
baru yang akan dipergunakannya untuk
mengikuti pembelajaran berikutnya dan dunia
kerja. Selanjutnya peserta menuangkan
kompetensi pengetahuannya di bidang ini
sebagai hasil belajar berupa Lembaran
Komitmen Nilai-nilai (LKN) yang akan diterapkan
ditempat kerja.
c. Hasil Belajar
Peserta mampu merancang kerangka kerja untuk
memiliki pola pikir sebagai PNS, dan mampu
mengatasi hambatan-hambatan yang akan
dihadapi dalam penerapannya.
d. Indikator Hasil Belajar
1. Mampu menjelaskan konsepsi dasar pola
pikir;
11
2. Mampu menjelaskan beberapa jenis pola pikir
dalam dunia profesi;
3. Mampu menjelaskan pola pikir PNS;
4. Mampu mempraktekkan teknik-teknik
perubahan pola pikir;
5. Mampu merancang perubahan pola pikir;
6. Mampu mengubah pola pikir.
e. Materi Pokok
1. Konsepsi Dasar Pola Pikir;
2. Jenis-jenis Pola Pikir dalam dunia Profesi;
3. Pola Pikir PNS;
4. Teknik-teknik mengubah Pola Pikir;
5. Aplikasi Perubahan Pola Pikir;
6. Permasalahan dalam mengubah Pola Pikir.
f. Waktu
8 (delapan) Sesi (24 Jampel)
g. Media Pembelajaran
1. OHP/OHT;
2. LCD;
3. Slide;
4. Flipchart;
5. Papan Tulis.
3. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
a. Deskripsi Singkat
Mata Diklat Sistem Penyelenggaraan
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia ini membahas azas-azas
pemerintahan Negara RI, peran dan fungsi
organisasi Pemerintahan Republik Indonesia,
12
Lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan
negara dan hubungan antar lembaga negara
serta masalah-masalah penyelenggaraan
pemerintahan negara.
b. Pengalaman Belajar
Melalui metode pembelajaran mulai dari yang
terstruktur seperti ceramah, diskusi, dan tanya
jawab sampai pada yang tidak terstruktur seperti
pendalaman materi secara mandiri, peserta
mengeksplorasi nilai-nilai dan pengetahuan
dalam mata Diklat ini untuk memperoleh
pengetahuan, sikap dan perilaku baru yang akan
dipergunakannya untuk pembentukan sikap dan
pengetahuan dalam dunia kerja. Selanjutnya
peserta menuangkan kompetensi
pengetahuannya dibidang ini sebagai hasil
belajar kedalam resume materi (RM) Sistem
Penyelenggaraan NKRI.
c. Hasil Belajar
Mampu memahami masalah dalam
penyelenggaraan pemerintahan NKRI.
d. Indikator Hasil Belajar
1) Mampu menyatakan kembali kunci pokok
azas-azas penyelenggaraan NKRI;
2) Mampu menjelaskan peran dan fungsi
organisasi pemerintahan RI;
3) Mampu menjelaskan hubungan antar
lembaga negara;
4) Mampu menjelaskan penyelenggaraan
kepemerintahan yang baik;
13
5) Mampu menjelaskan masalah-masalah
penyelenggaraan pemerintahan negara
dengan baik dan benar.
e. Materi Pokok
1) Azas-azas penyelenggaraan NKRI
a) Sistem penyelenggaraan NKRI;
b) Azas-azas pokok pemerintahan NKRI.
2) Peran dan fungsi organisasi pemerintahan RI
a) Peran organisasi pemerintah RI;
b) Fungsi organisasi pemerintah RI.
3) Lembaga penyelenggara pemerintahan
negara :
a) Posisi Lembaga;
b) Peran dan fungsi Lembaga;
c) Kewenangan.
4) Hubungan antar lembaga negara :
a) Pengertian;
b) Bentuk hubungan.
5) Masalah-masalah penyelenggaraan pemerin-
tah negara.
f. Waktu
3 (tiga) sesi (9 jampel)
g. Media Pembelajaran
1) Modul
2) Flipchart
3) Marker
4) White Board
5) OHP/OHT
14
4. Kepemerintahan Yang Baik
a. Deskripsi Singkat
Mata Diklat ini membahas tentang deskripsi
kepemerintahan yang baik yang lebih
menekankan pada pembahasan prinsip-prinsip
serta bagaimana aplikasi prinsip-prinsip tersebut
dalam tugas-tugas jabatan PNS.
b. Pengalaman Belajar
Melalui metode pembelajaran mulai dari yang
terstruktur seperti ceramah, diskusi, tanya jawab,
praktek, latihan, permainan/games, role play
sampai pada yang tidak terstruktur seperti
pendalaman materi secara mandiri, peserta
mengeksplorasi nilai-nilai dan pengetahuan
dalam kegiatan-kegiatan mata Diklat ini untuk
memperoleh pengetahuan, sikap dan perilaku
baru yang akan dipergunakannya untuk
mengikuti pembelajaran berikutnya dan dunia
kerja. Selanjutnya peserta menuangkan
kompetensi pengetahuannya di bidang ini
sebagai hasil belajar ke dalam resume materi
(RM) Kepemerintahan Yang Baik.
c. Hasil Belajar
Peserta mampu menjelaskan pengertian
Kepemerintahan yang Baik beserta prinsip-
prinsipnya serta mampu merancang kerangka
kerja penerapannya.
d. Indikator Hasil Belajar
1) Mampu menjelaskan pengertian
kepemerintahan yang baik;
15
2) Mampu menjelaskan dan menguraikan
prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik;
3) Mampu memberikan contoh-contoh
penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan
yang baik dalam tugas jabatan PNS;
4) Mampu merancang kerangka kerja
penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan
yang baik;
5) Mampu menerapkan prinsip-prinsip kepeme-
rintahan yang baik.
e. Materi Pokok
1) Konsepsi Kepemerintahan yang Baik;
2) Prinsip-prinsip Kepemerintahan yang Baik;
3) Penerapan Prinsip-prinsip Kepemerintahan
yang baik;
4) Contoh-contoh Penerapan Prinsip-prinsip
Kepemerintahan yang Baik;
5) Permasalahan dalam penerapan
Kepemerintahan yang Baik.
f. Waktu
4 (empat) Sesi (12 Jampel)
g. Media Pembelajaran
1) OHP/OHT;
2) LCD;
3) Slide;
4) Flipchart;
5) Papan Tulis.
16
5. Manajemen Kepegawaian Negara
a. Deskripsi Singkat
Mata Diklat Manajemen Kepegawaian Negara ini
membahas pengertian, kedudukan, tugas dan fungsi
PNS, kewajiban dan hak PNS, sistem pengadaan
dan penempatan PNS, sistem penggajian dan
penghargaan PNS, sistem karier, sistem Diklat, dan
pemberhentian PNS.
b. Pengalaman Belajar
Melalui metode pembelajaran mulai dari yang
terstruktur seperti ceramah, diskusi, dan tanya jawab
sampai pada yang tidak terstruktur seperti
pendalaman materi secara mandiri, peserta
mengeksplorasi nilai-nilai dan pengetahuan dalam
mata Diklat ini untuk memperoleh pengetahuan,
sikap dan perilaku baru yang akan dipergunakannya
untuk pembentukan sikap dan pengetahuan dalam
dunia kerja. Selanjutnya peserta menuangkan
kompetensi pengetahuannya dibidang ini sebagai
hasil belajar kedalam resume materi (RM)
Manajemen Kepegawaian Negara.
c. Hasil Belajar
Mampu memahami ketentuan-ketentuan
kepegawaian berkaitan dengan tugas, fungsi, hak
dan kewajiban PNS.
d. Indikator Hasil Belajar
1) Mampu menjelaskan pengertian, kedudukan,
tugas dan fungsi PNS;
2) Mampu menjelaskan kewajiban dan hak PNS;
3) Mampu menjelaskan sistem pengadaan,
penempatan PNS;
17
4) Mampu menjelaskan sistem penggajian,
penghargaan PNS;
5) Mampu menjelaskan sistem karier PNS;
6) Mampu menjelaskan sistem pendidikan dan
pelatihan PNS;
7) Mampu menjelaskan sistem pemberhentian PNS.
e. Materi Pokok
1) Pengertian, kedudukan, tugas dan fungsi PNS
a) Pengertian PNS;
b) Kedudukan PNS;
c) Tugas dan Fungsi PNS.
2) Kewajiban dan hak PNS
a) Kewajiban PNS;
b) Hak PNS.
3) Sistem pengadaan dan penempatan PNS
a) Sistem pengadaan PNS;
b) Sistem penempatan PNS.
4) Sistem penggajian dan penghargaan PNS
a) Sistem penggajian PNS;
b) Sistem penghargaan PNS.
5) Sistem karier PNS
a) Sistem Pendidikan dan Pelatihan PNS;
b) Sistem pemberhentian PNS.
f. Waktu
3 (tiga) sesi (9 jampel)
g. Media Pembelajaran
1) Modul;
2) Flipchart;
3) Marker;
4) White Board;
5) OHP/OHT.
18
6. Etika Organisasi Pemerintah
a. Deskripsi Singkat
Mata Diklat Etika Organisasi Pemerintah ini
membahas pengertian etika dan moralitas, manfaat
etika organisasi, dimensi dan prinsip-prinsip etika
organisasi pemerintah serta permasalahan yang
berhubungan dengan etika organisasi pemerintah.
b. Pengalaman Belajar
Melalui metode pembelajaran mulai dari yang
terstruktur seperti ceramah, simulasi, diskusi, dan
tanya jawab sampai pada yang tidak terstruktur
seperti pendalaman materi secara mandiri, peserta
mengeksplorasi nilai-nilai dan pengetahuan dalam
mata Diklat ini untuk memperoleh pengetahuan,
sikap dan perilaku baru yang akan dipergunakannya
untuk pembentukan sikap dan pengetahuan dalam
dunia kerja. Selanjutnya peserta menuangkan
kompetensi pengetahuannya dibidang ini sebagai
hasil belajar kedalam resume materi (RM) Etika
Organisasi Pemerintah.
c. Hasil Belajar
Mampu mengetahui prinsip-prinsip etika organisasi
Pemerintah.
d. Indikator Hasil Belajar
1) Mampu menyebutkan pengertian etika dan
moralitas;
2) Mampu menyatakan kembali dimensi etika
organisasi pemerintah;
3) Mampu menjelaskan prinsip-prinsip etika
organisasi pemerintah.
19
e. Materi Pokok
1) Pengertian etika dan moralitas
a) Pengertian etika organisasi;
b) Manfaat etika organisasi;
c) Pengertian moralitas.
2) Dimensi etika organisasi pemerintah.
3) Prinsip-prinsip etika organisasi pemerintah.
f. Waktu
3 (tiga) sesi (9 jampel)
g. Media Pembelajaran
1) Modul;
2) Flipchart;
3) Marker;
4) White Board;
5) OHP/OHT.
7. Pelayanan Prima
a. Deskripsi Singkat
Mata Diklat Pelayanan Prima ini membahas
pengertian, tujuan dan manfaat pelayanan prima,
prinsip-prinsip pelayanan prima, standar mutu
pelayanan prima serta jenis dan karakteristik
pelanggan.
b. Pengalaman Belajar
Melalui metode pembelajaran mulai dari yang
terstruktur seperti ceramah, diskusi, tanya jawab,
bermain peran (role play), dan games, sampai pada
yang tidak terstruktur seperti pendalaman materi
secara mandiri, peserta mengeksplorasi nilai-nilai
dan pengetahuan dalam mata Diklat ini untuk
memperoleh pengetahuan, sikap dan perilaku baru
20
yang akan dipergunakannya untuk pembentukan
sikap dan pengetahuan dalam dunia kerja.
Selanjutnya peserta menuangkan kompetensi
pengetahuannya dibidang ini sebagai hasil belajar
kedalam resume materi (RM) Pelayanan Prima.
c. Hasil Belajar
Mampu mengetahui prinsip-prinsip pelayanan prima
dengan baik dan benar.
d. Indikator Hasil Belajar
1) Mampu menjelaskan pengertian, tujuan dan
manfaat pelayanan prima;
2) Mampu menerapkan prinsip-prinsip pelayanan
prima dengan baik dan benar;
3) Mampu menyebutkan standar mutu pelayanan
prima dengan baik dan benar;
4) Mampu menjelaskan jenis dan karakteristik
pelanggan.
e. Materi Pokok
1) Pengertian, tujuan dan manfaat pelayanan
prima :
a) Pengertian pelayanan prima;
b) Tujuan pelayanan prima;
c) Manfaat pelayanan prima.
2) Penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima.
3) Standar mutu pelayanan prima.
4) Jenis dan karakteristik pelanggan :
a) Jenis pelanggan;
b) Karakteristik pelanggan.
f. Waktu
3 (tiga) sesi (9 jampel)
21
g. Media Pembelajaran
1) Modul;
2) Flipchart;
3) Marker;
4) White Board;
5) OHP/OHT.
8. Budaya Kerja Organisasi Pemerintah
a. Deskripsi singkat
Mata Diklat Budaya Kerja Organisasi Pemerintah ini
membahas pengertian, tujuan dan manfaat budaya
kerja, nilai-nilai budaya kerja dalam organisasi,
prinsip-prinsip dan cara kerja yang berkualitas.
b. Pengalaman Belajar
Melalui metode pembelajaran mulai dari yang
terstruktur seperti ceramah, diskusi, tanya jawab,
bermain peran (role play), sampai pada yang tidak
terstruktur seperti pendalaman materi secara
mandiri, peserta mengeksplorasi nilai-nilai dan
pengetahuan dalam mata Diklat ini untuk
memperoleh pengetahuan, sikap dan perilaku baru
yang akan dipergunakannya untuk pembentukan
sikap dan pengetahuan dalam dunia kerja.
Selanjutnya peserta menuangkan kompetensi
pengetahuannya dibidang ini sebagai hasil belajar
kedalam resume materi (RM Budaya Kerja
Organisasi Pemerintah.
c. Hasil Belajar
Mampu mengetahui prinsip-prinsip budaya
organisasi dengan baik dan benar.
22
d. Indikator Hasil Belajar
1) Mampu menjelaskan pengertian, tujuan dan
manfaat budaya kerja;
2) Mampu menjelaskan nilai-nilai budaya kerja
dalam organisasi;
3) Mampu menerapkan prinsip-prinsip dan cara
kerja yang berkualitas dengan baik dan benar.
e. Materi Pokok
1) Pengertian, tujuan dan manfaat budaya
kerja :
a) Pengertian budaya kerja;
b) Tujuan budaya kerja;
c) Manfaat budaya kerja.
2) Nilai-nilai budaya kerja dalam organisasi.
3) Prinsip-prinsip dan cara kerja yang berkualitas :
a) Prinsip-prinsip budaya kerja;
b) Cara kerja yang berkualitas.
f. Waktu
3 (tiga) sesi (9 jampel)
g. Media Pembelajaran
1) Modul;
2) Flipchart;
3) Marker;
4) White Board
5) OHP/OHT;
6) Lembar Kerja.
9. Percepatan Pemberantasan Korupsi
a. Deskripsi Singkat
Mata Diklat ini membahas tentang konsep,
peraturan, strategi dan implementasi percepatan
23
pemberantasan korupsi di Indonesia, serta penyebab
dan permasalahan-permasalahan seputar korupsi.
b. Pengalaman Belajar
Melalui metode pembelajaran mulai dari yang
terstruktur seperti ceramah, diskusi, tanya jawab,
praktek, latihan, permainan/games, role play sampai
pada yang tidak terstruktur seperti pendalaman
materi secara mandiri, peserta mengeksplorasi nilai-
nilai dan pengetahuan dalam kegiatan-kegiatan mata
Diklat ini untuk memperoleh pengetahuan, sikap dan
perilaku baru yang akan dipergunakannya untuk
mengikuti pembelajaran berikutnya dan dunia kerja.
Selanjutnya peserta menuangkan kompetensi
pengetahuannya di bidang ini sebagai hasil belajar
ke dalam resume materi (RM) Percepatan
Pemberantasan Korupsi.
c. Hasil Belajar
Peserta mampu menjelaskan konsep, peraturan,
strategi, implementasi, penyebab dan permasalahan
seputar korupsi, sehingga peserta mampu
merancang langkah-langkah pemberantasan korupsi
pada bidang tugasnya.
d. Indikator Hasil Belajar
1) Mampu menjelaskan konsep percepatan anti
korupsi;
2) Mampu menjelaskan peraturan tentang korupsi
yang berlaku di Indonesia;
3) Mampu menjelaskan strategi program
percepatan anti korupsi;
4) Mampu menjelaskan penyebab dan
permasalahan seputar korupsi;
24
5) Mampu merancang langkah-langkah
pemberantasan korupsi dan menerapkannya
sesuai bidang tugasnya.
e. Materi Pokok
1) Konsepsi percepatan anti korupsi;
2) Peraturan perundang-undangan tentang korupsi;
3) Strategi dan program percepatan anti korupsi;
4) Penyebab dan permasalahan korupsi;
5) Aplikasi pemberantasan korupsi.
f. Waktu
4 (empat) Sesi (12 Jampel)
g. Media Pembelajaran
1) OHP/OHT;
2) LCD;
3) Slide;
4) Flipchart;
5) Papan Tulis.
10. Manajemen Perkantoran Modern
a. Deskripsi Singkat
Mata Diklat Manajemen Perkantoran Modern
membahas pengertian, prinsip-prinsip dan
pelaksanaan manajemen perkantoran modern,
teknik-teknik korespondensi, teknik mengarsipkan
surat, tata cara pembuatan laporan dan teknologi
informasi untuk perkantoran modern.
b. Pengalaman Belajar
Melalui metode pembelajaran m


Use: 0.0279