• PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN ANGGARAN SATUAN KERJA


  •   
  • FileName: Juklak 2010.pdf [read-online]
    • Abstract: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.02/2009 Tentang Standar Biaya. Umum Tahun Anggaran 2010; j. Peraturan Menteri Keuangan No 192/PMK.02/2009 ... (10) Berisi satuan ukur secara rinci berdasarkan harga standar biaya ...

Download the ebook

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBAYARAN DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2010
DAFTAR ISI
Uraian Halaman
BAB I PENDAHULUAN 1
1 Dasar Hukum 1
2 Tujuan 1
3 Ruang Lingkup 1
BAB II PELAKSANA SATUAN KERJA KOMNAS HAM 2010 3
1 Pelaksana Pembayaran dan Anggaran 3
1.1 Pejabat Perbendaharaan Tahun 2010 3
a. Kuasa Pengguna Anggaran 4
b. b. Pejabat Penguji SPP / Penerbit SPM 4
c. Bendahara Pengeluaran 5
1.2 Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengelola Barang/Jasa Tahun 2010 5
a. Pejabat Pembuat Komitmen 5
b. Pemegang Uang Muka 7
c. Staf Operasional 8
d. Pejabat Pengadaan 8
e. Tim Penerima Barang 9
f. Panitia Pengadaan 9
1.3 Persyaratan Manajerial 10
BAB III PETUNJUK PENYUSUNAN ANGGARAN TAHUN 2011 11
1 Latar Belakang 11
a. Pengganggaran Terpadu (Unified Budget) 11
b. Pengganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) 11
c. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term
Expenditure Framework) 12
2 Tahapan Penyusunan Anggaran 12
2.1 Sumber APBN 12
2.2 Sumber Hibah 16
a. Hibah melalui Bapenas 17
b. Hibah oleh Komnas HAM 18
3 Penyusunan Program Kerja 18
3.1 Kerangka Acuan Kerja (ToR) 19
3.2 Rencana Anggaran Belanja (RAB) 21
BAB IV PETUNJUK PEMBEBANAN ANGGARAN 25
1 Lingkup Pelaksanaan Anggaran 25
2 Pengeluaran Anggaran 25
2.1 Alokasi Uang Persediaan (UP) 26
2.2 Alokasi Tambahan Uang Persediaan (TUP) 27
2.3 Alokasi Pembayaran Langsung (LS) 27
Uraian Halaman
BAB V PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN ANGGARAN 29
1 Rencana Kerja 29
2 Jenis Pengajuan Pembayaran 30
3 Dokumen Dalam Pengajuan Pembayaran 31
3.1 Uang Muka Operasional 31
3.2 Honorarium 31
3.3 Belanja Jasa Profesi 32
3.4 Pihak ketiga (Rekanan) 32
3.5 Langganan Daya dan Jasa 32
3.6 Perjalanan Dinas 33
4 Pertanggungjawaban Pengajuan Pembayaran 33
4.1 Pertanggungjawaban Uang Muka Operasional 33
4.2 Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas 34
4.3 Pertanggungjawaban Honorarium 34
4.4 Pertanggungjawaban Belanja Jasa Profesi 34
5 Dokumen Yang Digunakan Dalam Satker Komnas HAM 2010 34
5.1 Kerangka Acuan Kerja (KAK / TOR) 34
5.2 Rencana Anggaran Belanja Kegiatan (RABK) 34
5.3 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 37
5.4 Perjalanan Dinas 39
a. Surat penugasan 39
b. Surat Perintah Perjalanan Dinas 42
c. Kuitansi Perjalanan Dinas 46
d. Rincian Perjalanan Dinas 47
e. Rincian Perjalanan Dinas Rampung 49
f. Daftar Nominatif SPPD 51
g. Daftar Pengeluaran Riil 53
5.5 Himpunan Daftar Honorarium 55
5.6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 57
5.7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja 58
5.8 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja GU 60
5.9 Surat Pernyataan Penggunaan Uang Muka 62
5.10 Ringkasan Kontrak 64
5.11 Himpunan Kuitansi 66
5.12 Faktur Pajak 68
5.13 Surat Setoran Pajak 70
5.14 Surat Perjanjian (Kontrak) 73
5.15 Surat Perintah Kerja 76
5.16 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 79
5.17 Berita Acara Pembayaran 80
5.18 Laporan Naratif Kegiatan 83
5.19 Laporan Realisasi Rencana Anggaran Belanja Kegiatan 84
5.20 Himpunan Daftar Belanja Jasa Profesi 87
Uraian Halaman
BAB VI PETUNJUK PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK 89
1 Dasar Pengenaan Pajak 89
2 Bendahara Pengeluaran Sebagai Wajib Pungut 89
3 Jenis Pemungutan Pajak 89
4 Tarif Pajak 90
5 Pengecualian Pemungutan Pajak 92
6 Proses Pemungutan dan Pelaporan Pajak 94
7 Bea Materai 95
7.1 Pengertian 95
7.2 Pengenaan Materai pada Dokumen 95
7.3 Pengenaan Materai pada Transaksi Keuangan 96
7.4 Validitas Materai 96
BAB VII PETUNJUK PENGADAAN BARANG DAN JASA 97
1 Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa 97
2 Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa 97
2.1 Jadwal Pengadaan 97
2.2 Daftar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa 99
2.3 Memo dari User 101
2.4 Surat Perintah Penunjukan Langsung 102
2.5 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 103
2.6 Dokumen Prakualifikasi 104
2.7 Rencana Kerja dan Syarat 108
2.8 Undangan Penawaran 114
2.9 Formulir Isian Kualifikasi 116
2.10 Pakta Integritas 123
2.11 Surat Pernyataan Minat 125
2.12 Contoh Penawaran 126
2.13 Contoh Penawaran Hasil Negosiasi 129
2.14 Contoh Kuitansi 131
2.15 Berita Acara Penjelasan 132
2.16 Berita Acara Pembukaan Penawaran 134
2.17 Evaluasi Dokumen Penawaran 135
a Evaluasi Administrasi 135
b Evaluasi Kewajaran Harga 136
c Evaluasi Teknis 137
d Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran 139
2.18 Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga 141
2.19 Laporan Pengadaan dan Usulan Penetapan Penyedia Barang dan Jasa 143
Uraian Halaman
BAB VIII PETUNJUK PELAPORAN ASET 146
1 Pengertian Aset 146
2 Pengelompokan Aset 146
3 Pengakuan Aset 146
4 Pengukuran / Penilaian Aset 147
5 Pelaporan Aset 147
BAB I
PENDAHULUAN
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;
e. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
f. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keppres
No 61 Tahun 2004, Perpres No 32 Tahun 2005, Perpres No 70 Tahun 2005,
Perpres No 8 Tahun 2006, Perpres No 79 Tahun 2006, Perpres No 85 Tahun 2006,
dan Perpres No 95 Tahun 2007;
g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman
Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN;
h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Kementerian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja;
i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.02/2009 Tentang Standar Biaya
Umum Tahun Anggaran 2010;
j. Peraturan Menteri Keuangan No 192/PMK.02/2009 tentang Perencanaan Kas;
k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan Nomor
66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
l. Peraturan Menteri Keuangan No 40/PMK.05/2009 Tentang Sistem Akuntansi
Hibah;
m. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010 No 0001/074-01.1/-/2010
tanggal 31 Desember 2009;
2. Tujuan
Memberikan pedoman teknis pelaksanaan pembayaran dan pelaksanaan anggaran
belanja di lingkungan Satuan Kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, agar tercipta
keseragaman administrasi keuangan dan penyusunan dokumen pertanggungjawaban
dapat dilakukan dengan benar dan lengkap sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku, sehingga tercipta akuntabilitas dalam pelaksanaan
pembayaran dan penggunaan anggaran Negara tahun 2010.
3. Ruang Lingkup
Menjelaskan tentang Pelaksanaan Anggaran dan Pembayaran atas beban Anggaran
Belanja Negara dan Hibah di lingkungan Satuan Kerja Komnas HAM yang meliputi:
• Pelaksana Satuan Kerja Komnas HAM 2010 berisi Pejabat dalam Satker,
Pengertian, dan Tugasnya.
• Petunjuk Penyusunan Anggaran Tahun 2011 berisi Penyusunan program dan
Anggaran yang bersumber dari APBN dan Hibah.
Petunjuk Pelaksanaan Pem bayaran dan A nggaran 1
Satuan K erja K omnas H A M 2010
• Petunjuk Pembebanan Anggaran berisi Anggaran Satker Komnas HAM 2010,
Alokasi Anggaran dan Alokasi Uang Persediaan.
• Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran dan Anggaran berisi Pengajuan pembayaran
(UM atau LS) dan Pertanggungjawaban Keuangan.
• Petunjuk Perhitungan dan Pelaporan Pajak berisi Cara perhitungan pajak, dan
pelaporannya.
• Petunjuk Pengadaan Barang dan Jasa berisi Pengertian Pengadaan Barang dan
Jasa, Cara melakukan pengadaan barang dan jasa.
• Petunjuk Pelaporan Aset berisi Pengertian Aset, Cara melakukan pencatatan
aset dan pelaporannya.
Petunjuk Pelaksanaan Pem bayaran dan A nggaran 2
Satuan K erja K omnas H A M 2010
BAB II
PELAKSANA SATUAN KERJA KOMNAS HAM 2010
1. Pelaksana Pembayaran dan Anggaran
Dengan telah dikeluarkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010 No
0001/074-01.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 dimana DIPA tersebut adalah
dokumen pelaksanaan anggaran yang dajukan oleh Ketua Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia selaku Pengguna Anggaran (PA) yang berfungsi sebagai dasar untuk
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana
atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah, maka
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia selaku Pengguna Anggaran (PA)
mengangkat Pejabat Inti Satuan Kerja Komnas HAM 2010 untuk mengatur
penggunaan anggaran tahun 2010. Berikut adalah struktur para pelaksana dalam
satuan kerja Komnas HAM tahun 2010:
Pelaksana Pembayaran dan Anggaran dalam Lingkungan Komnas HAM tergabung
dalam Satuan Kerja Komnas HAM yang meliputi:
1.1 Pejabat Perbendaharaan Tahun 2010
Ketua Komnas HAM selaku Pengguna Anggaran (PA) menunjuk Pejabat
Perbendaharaan Tahun 2010 Pada Satuan Kerja Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia dengan Surat Keputusan Nomor 51/Komnas HAM/XII/2009 tentang
Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Tahun 2010 Pada Satuan Kerja Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran / Barang,
Pejabat Penerbit SPM / Penguji SPP dan Bendahara Pengeluaran.
Petunjuk Pelaksanaan Pem bayaran dan A nggaran 3
Satuan K erja K omnas H A M 2010
a. Kuasa Pengguna Anggaran
adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan
anggaran kementerian/Lembaga/Satuan Kerja
Tugas Kuasa Pengguna Anggaran:
a.1. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.
a.2. Melaksanakan seluruh tugas Satuan Kerja terutama pelaksanaan
rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA.
a.3. Memimpin pelaskanaan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan
dan dituangkan dalam DIPA.
a.4. Memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada Pejabat Inti
Satuan Kerja dibawahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
pencapaian keluaran/output yang telah ditetapkan.
a.5. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan dan
penerimaan negara.
a.6. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan
piutang.
a.7. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja.
a.8. Menetapan pejabat pembuat komitmen yang dapat melakukan
tindakan yang mengakibatkan pengeluran anggaran belanja.
a.9. Menetapkan petugas pengelola keuangan pada satuan kerjanya.
a.10. Menetapkan susunan anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
a.11. Menggunakan barang milik negara.
a.12. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang
milik negara.
a.13. Mengawasi pelaksanaan anggaran.
a.14. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Satuan Kerja
sesuai aturan yang berlaku.
a.15. Melaporkan setiap terjadinya kerugian negara menurut bentuk dan
cara yang ditetapkan, tepat pada waktunya kepada Pengguna
Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
a.16. Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satuan Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk tahun berikutnya.
b. Pejabat Penguji SPP / Penerbit SPM
Adalah pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengujian tagihan dan
menerbitkan perintah pembayaran tagihan atas beban APBN / DIPA Satker
Komnas HAM.
Tugas Pejabat Penguji SPP / Penerbit SPM
b.1. Melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan
memeriksa kelengkapan dan keabsahan SPP dan data pendukungnya.
b.2. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran untuk memperoleh keyakinan
bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran.
b.3. Memeriksa kebenaran hak tagih.
b.4. Memeriksa pencapaian tujuan dan/ atau sasaran kegiatan sesuai
indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA serta ketepatannya
terhadap jadwal waktu pembayaran.
b.5. Menandatangani dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)
b.6. Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA dan
menyampaikan kepada Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna
Anggaran.
Petunjuk Pelaksanaan Pem bayaran dan A nggaran 4
Satuan K erja K omnas H A M 2010
b.7. Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti-
bukti asli pembayaran.
b.8. Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai DIPA dan
menyampaikan kepada Kepala Satuan Kerja / KPA.
c. Bendahara Pengeluaran
Adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
belanja dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja negara pada satuan
kerja Komnas HAM.
Tugas Bendahara Pengeluaran:
c.1. Melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelakasanaan
anggaran belanja negara dalam satuan kerja Komnas HAM.
c.2. Menyiapkan dan menandatangani SPP-UP, SPP-TUP, SPP-GUP beserta
dokumen-dokumen pendukung lainnya.
c.3. Menandatangani SPP-LS yang pembayarannya melalui rekening
bendahara pengeluaran.
c.4. Menguji kebenaran tagihan pembayaran dengan Uang Persediaan
meliputi kesesuaian MAK, DIPA dan peraturan keuangan yang berlaku.
c.5. Wajib menolak perintah bayar apabila persyaratan pembayaran tidak
terpenuhi.
c.6. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dalam
rangka pelaksanaan anggaran belanja negara pada satuan kerja
Komnas HAM.
c.7. Menerima dan menyetor ke Rekening Kas Negara atas pajak
penerimaan dan penerimaan lainnya.
c.8. Membuat pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan
pada satuan kerja Komnas HAM.
c.9. Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti-
bukti pembukuan.
1.2 Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengelola Barang/Jasa Tahun 2010
Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan sebagaimana terdapat dalam Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010 Sekretaris Jenderal Komnas HAM selaku
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menunjuk Pejabat pengelola pekerjaan dan
Barang/Jasa sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan Nomor
001/KPA.SK/II/2010. Yang terdiri dari:
a. Pejabat Pembuat Komitmen
Adalah pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan
pengadaan barang/jasa1
Tugas Pejabat Pembuat Komitmen
a.1. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
a.2. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai
peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan
pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta
kelompok masyarakat.
1
Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006, Pasal 1, point 1a
Petunjuk Pelaksanaan Pem bayaran dan A nggaran 5
Satuan K erja K omnas H A M 2010
a.3. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal
dan tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh
panitia / pejabat pengadaan / unit pengadaan.
a.4. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat
pengadaan / unit pengadaan sesuai kewenangannya.
a.5. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak
penyedia barang / jasa yang diketahui oleh Kepala Satuan Kerja /
penanggung jawab kegiatan.
a.6. Melaporkan rencana dan realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa
kepada KPA atau Kepala Satuan Kerja.
a.7. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak.
a.8. menyerahkan aset hasil pengadaan barang / jasa dan aset lainnya
kepada Ketua Komnas HAM.
a.9. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan
barang / jasa dimulai.
a.10. Melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam DIPA
sesuai kegiatan masing-masing.
a.11. Menandatangani Surat Keputusan yang mengakibatkan pengeluaran
(lembur, honor, vakasi), Surat Perintah Tugas (SPT) untuk Eselon IV
dan Staf serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berdasarkan SPT
yang telah diterbitkan.
a.12. Menyusun Dokumen Pengadaan Barang/jasa untuk kegiatan yang
tercantum dalam DIPA dan dokumen pendukungnya yang akan
dilaksanakan secara swakelola.
a.13. Menetapkan penyedia Barang/Jasa untuk kegiatan bernilai sampai
dengan 50 juta rupiah.
a.14. Menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK).
a.15. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara
Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan.
a.16. Menandatangani bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran Satuan
Kerja, baik yang dilakukan secara kontraktual maupun secara
swakelola.
a.17. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta dokumen
pendukungnya dan selanjutnya diteruskan kepada Pejabat yang
Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran.
a.18. Mengajukan tagihan pembayaran kepada Bendaha Pengeluaran untuk
pembayaran yang membebani Uang Persediaan (UP).
a.19. Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai DIPA dan
menyampaikannya kepada Kepala Satuan Kerja / PenanggungJawab
Kegiatan.
a.20. Koordinasi dengan Penanggungjawab kegiatan untuk menyusun usulan
Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan mengajukan ke KPA sebagai
bahan pendukung permohonan disepensasi TUP (Tambahan Uang
Persediaan) untuk membiayai kegiatan pada lingkup program yang
dikoordinasikan selama 1 (satu) bulan kedepan.
a.21. Koordinasi dengan Penanggungjawab Kegiatan untuk menyusun usulan
Rencana Kegiatan Satuan Kerja Tahunan yang merupakan bagian dari
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA_KL) tahun
berikutnya.
Petunjuk Pelaksanaan Pem bayaran dan A nggaran 6
Satuan K erja K omnas H A M 2010
b. Pemegang Uang Muka
Melakukan tugas kebendaharaan yang membantu Bendahara Pengeluaran
yang berada di dalam lingkungan kerja Pejabat Pembuat Komitmen yang
berfungsi sebagai penghubung antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan
Bendahara Pengeluaran.
Tugas Pemegang Uang Muka
c.1. Melaksanakan tugas kebendaharaan, seperti: melaksanakan
pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan dilingkup
Pejabat Pembuat Komitmen yang bersangkutan, ke dalam Buku Kas
Umum, Buku Pembantu Uang Muka, Buku Pembantu Pajak dan Buku
Tambahan lainnya serta Buku Bank apabila Pemegang Uang Muka
diberi kewenangan mengelola Rekening Bank.
c.2. Membukukan dan memonitor pemberian uang muka kepada pelaksana
kegiatan sesuai ketentuan.
c.3. Memeriksa kebenaran tagihan pembayaran UP meliputi: Kesesuaian
pembebanan pada MAK dengan PO, DIPA, dan peraturan dibidang
keuangan yang berlaku, Ketersediaan Anggaran (termasuk menilai
bahwa sisa yang ada masih cukup untuk membayar), Keabsahan &
Kelengkapan dokumen pendukung.
c.4. Melakukan pembayaran dengan UP atas persetujuan Pejabat Pembuat
Komitmen untuk tagihan atau permintaan pembayaran yang menurut
peraturan dapat diproses dengan UP dengan nilai kurang dari
Rp.10.000.000,-.
c.5. Mengajukan permintaan penggantian uang (GU) ke Departeman
Keuangan melalui Bagian Keuangan Komnas HAM untuk pengeluaran-
pengeluaran yang ada bukti autentik dan kelengkapannya setelah
mencapai minimal 75% dari Uang Persediaan (UP) yang dikelolanya.
c.6. Melakukan sosialisasi pembukuan dan laporan penggunaan UP dengan
Bendahara Pengeluaran sebelum mengajukan GU.
c.7. Wajib menolak perintah / permintaan membayar tagihan yang
menurut peraturan harus diproses LS atau direncanakan akan diproses
LS.
c.8. Wajib menolak perintah / permintaan membayar tagihan, apabila
persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.
c.9. Melakukan pengamanan Kas serta surat-surat berharga lainnya yang
berada dalam pengurusannya, untuk menghindari terjadinya kerugian
negara.
c.10. Menyelenggarakan tata kearsipan yang berkaitan dengan bukti-bukti
pembukuan.
c.11. Memonitor, mengadministrasikan dan menyetorkan pajak yang
dipungut atas transaksi kegian kena pajak yang dilaksanakan
oleh pelaksana kegiatan, sehingga diperoleh butki setor (SSP
yang telah divalidasi oleh Bank).
c.12. Melaporkan seluruh kegiatan yang dilakukan kepada KPA melalui
Pejabat Pembuat Komitmen (Realisasi Anggaran, Posisi Uang
Muka, dll).
Petunjuk Pelaksanaan Pem bayaran dan A nggaran 7
Satuan K erja K omnas H A M 2010
c. Staf Operasional
Melakukan sebagian tugas Pejabat Pembuat Komitmen diantaranya dalam hal
mengumpulkan / menyiapkan dokumen pengeluaran anggaran kegiatan,
mengajukan tagihan pembayaran kepada PUM.
Tugas Staf Operasional:
c.1. Mengumpulkan / menyiapkan bukti-bukti dokumen pengeluaran
anggaran kegiatan, baik yang dilakukan secara kontraktual maupun
secara swakelola untuk ditandatangani oleh Pejabat Pembuat
Komitmen.
c.2. Mengadministrasikan dan memonitor pemberian uang muka kepada
pelaksana kegiatan sesuai ketentuan.
c.3. Memeriksa bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran PPK, baik yang
dilakukan secara kontraktual dan pengeluaran yang diproses melalui
LS.
c.4. Menyiapkan bukti tagihan (SPP) rangkap (2) kepada Pejabat Pembuat
Komitmen yang selanjutnya akan diserahkan kepada Pejabat yang
melakukan pengujian dan perintah pembayaran.
c.5. Mengajukan tagihan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk
pembayaran yang membebani uang persediaan (UP).
c.6. Memeriksa Surat Keputusan (SK) yang mengakibatkan pengeluaran
(lembur, honor, vakasi) Surat Perintah Tugas (SPT) untuk Eselon IV
dan staf serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berdasarkan SPT
yang telah diterbitkan.
c.7. Melakukan pengawasan / penilaian atas pelaksanaan dan penyelesaian
pekerjaan.
c.8. Mencatat penyerahan aset hasil pengadaan barang / jasa dan aset
lainnya kepada Ketua Komnas HAM dengan berita acara penyerahan
melalui Kepala Satuan Kerja cq Petugas SABMN.
c.9. Melaporkan seluruh kegiatan yang dilakukan kepada KPA melalui
Pejabat Pembuat Komitmen.
d. Pejabat Pengadaan
Adalah 1 (satu) orang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa
Pengguna Anggaran / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direksi BUMN /
Direksi BUMD untuk melaksanakan pengadaan barang / jasa dengan nilai
sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).2
Tugas Pejabat Pengadaan
d.1. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dengan nilai
diatas Rp. 5.000.000,- s.d. Rp. 50.0000.000,-
d.2. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi
pengadaan.
d.3. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS)
d.4. Menyiapkan dokumen pengadaan.
d.5. Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan
papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika
memungkinkan melalui media elektronik.
d.6. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau
prakualifikasi.
d.7. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
d.8. Mengusulkan calon pemenang.
2
Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006, Pasal 1, point 9
Petunjuk Pelaksanaan Pem bayaran dan A nggaran 8
Satuan K erja K omnas H A M 2010
d.9. Mendatangani Pakta Integritas sebelum dimulai pelaksanaan
pengadaan barang/jasa.
d.10. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada
pengguna barang/jasa (KPB).
e. Tim Penerima Barang
Adalah sekumpulan orang yang melakukan pemeriksaan dan menerima
barang yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen.
Tugas Tim Penerima Barang:
e.1. Memeriksa barang/jasa yang akan diserahkan oleh penyedia
barang/jasa.
e.2. Mencocokkan barang/jasa dengan SPK/Kontrak.
e.3. Menyimpan barang yang diterima di gudang.
e.4. Menyusun daftar cacat/kerusakan barang/jasa sebelum serah terima.
e.5. Menyusun berita acara serah terima hasil pekerjaan dan berita acara
hasil pemeliharaan.
e.6. Menerima barang/jasa dari penyedia barang/jasa
e.7. Membuat laporan penerimaan barang/jasa kepada Kuasa Pengguna
Barang/Jasa (KPB).
f. Panitia Pengadaan
Adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna
Anggaran / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direksi BUMN / Direksi
BUMD untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa.3
Tugas Panitia Pengadaan
f.1. Melaksanakan proses pengadaan barang / jasa dengan nilai diatas Rp.
50.000.000,-.
f.2. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi
pengadaan.
f.3. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS).
f.4. Menyiapkan dokumen pengadaan.
f.5. Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan
papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika
memungkinkan melalui media elektronik.
f.6. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau
prakualifikasi.
f.7. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
f.8. Mengusulkan calon pemenang.
f.9. Menandatangani Pakta Integritas sebelum dimulai pelaksanaan
pengaadan barang/jasa.
f.10. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kuasa
Pengguna Barang/Jasa (KPB).
3
Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006, Pasal 1, point 8
Petunjuk Pelaksanaan Pem bayaran dan A nggaran 9
Satuan K erja K omnas H A M 2010
1.3 Persyaratan Manajerial
Persyaratan Manajerial yang wajib dimiliki oleh Pejabat Pembuat Komitmen,
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
adalah sebagai berikut:
a) Memiliki sertifikat pengadaan barang / jasa pemerintah
b) Memiliki disiplin yang tinggi dan integritas moral dalam melaksanakan
setiap tugas/pekerjaannya;
c) Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan
keteladanan dalam sikap dan perilaku antara lain tidak terlibat korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN);
Petunjuk Pelaksanaan Pem bayaran dan A nggaran 10
Satuan K erja K omnas H A M 2010
BAB III
PETUNJUK PENYUSUNAN ANGGARAN TAHUN 2011
1. Latar Belakang
Dalam mewujudkan good governance maka pemerintah telah melakukan beberapa
upaya perbaikan diantaranya adalah dengan melakukan reformasi di bidang
keuangan negara khususnya penganggaran pada kementrian / lembaga negara.
Perubahan tersebut diantaranya adalah dengan menggunakan Pendekatan anggaran
sebagai berikut:
a. Pengganggaran Terpadu (Unified Budget)
Adalah Pendekatan pengganggaran yang dilakukan dengan mengintegrasikan
seluruh proses perencanaan dan pengganggaran di lingkungan K/L untuk
menghasilkan dokumen RKA-KL sesuai dengan klasifikasi anggaran menurut
organisasi, fungsi dan jenis belanja :
1. Pengintegrasian seluruh proses perencanaan dan pengganggaran
dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana untuk K/L
baik yang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional.
2. Dapat mewujudkan Satker sebagai satu-satunya entitas akuntansi yang
bertanggungjawab terhadap aset dan kewajiban yang dimilikinya serta
adanya akun yang standar (dahulu dikenal sebagai MAK) untuk satu jenis
belanja.
3. Penyusunan RKA-KL menggunakan hasil restrukturisasi program dan kegiatan
serta penataan bagian anggaran dan satker sebagai pengelola anggaran
dalam kaitannya dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi.
b. Pengganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting)
Adalah Pendekatan pengganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan
keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan,
termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut :
1. Penerapan PBK pada dasarnya mengubah pola pengalokasian anggaran dari
semula berbasis input menjadi berbasis output sehingga fokus pengukuran
kinerja terhadap program / kegiatan juga akan bergeser dari semula
didasarkan atas besarnya jumlah alokasi sumber daya menjadi hasil yang
dicapai dari penggunaan sumber daya.
2. Dalam pengalokasian anggaran untuk sebuah output kegiatan harus
tergambar secara jelas asumsi yang digunakan baik kuantitas dan kualitas
komponen input yang digunakan serta relevansi masing-masing komponen
input sebagai tahapan dalam rangka pencapaian output kegiatan.
3. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja sebuah program atau kegiatan,
maka perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan mengacu pada indicator
kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja dapat berupa indicator
input, indicator output atau indicator outcome.
Petunjuk Pelaksanaan Pem bayaran dan A nggaran 11
Satuan K erja K omnas H A M 2010
c. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure
Framework)
Adalah Pendekatan pengganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan
keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari
satu tahun anggaran :
1. Secara umum penyusunan KPJM yang komprehensif memerlukan suatu
tahapan proses penyusunan perencanaan jangka menengah meliputi :
penyusunan kerangka asumsi makro, penetapan target-target fiskal, total
resource envelopes, pendistribusian total pagu belanja masing-masing K/L,
dan penjabaran pengeluaran K/L ke masing-masing program dan kegiatan.
2. Dalam penghitungan prakiraan maju, proses estimasi seringkali dipisah
antara kebijakan yang sedang berjalan (on going policies) dan prakiraan atas
biaya dari kebijakan baru (new policies)
3. Dalam rangka penerapan KPJM maka K/L harus memperhatikan kebutuhan
anggaran untuk setiap output yang dihasilkan serta tetap menjaga
keselarasan dengan target dalam RPJMN dan Renstra K/L dan budget
contraint untuk setiap tahun.
2. Tahapan Penyusunan Anggaran
2.1 Sumber APBN
Berikut ini merupakan skema penyusunan anggaran sampai dengan disahkannya
anggaran:
TAHAPAN ANGGARAN 2011
Tahun 2010
Komnas HAM
Maret Juli Oktober Desember
2. Program Kerja:
1. Pagu Indikatif
TOR & RAB (SBK)
4. Rencana Kerja dan
3. Pagu Sementara
Anggaran Kementrian /
Lembaga (RKA-KL) 5. Pagu Definitif
7. Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) 6. Pengesahan
Pengertian istilah dalam anggaran:
1. Pagu Indikatif : Merupakan Ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan
kepada kementrian/lembaga untuk setiap program
sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja
Kementrian Negara/Lembaga
2. Kerangka Acuan Kerja : adalah suatu dokumen yang digunakan sebagai pedoman
(ToR) pelaksanaan suatu kegiatan yang menggambarkan
tentang kegiatan, tujuan, ruang lingkup, jangka waktu,
biaya, metode pelaksanaan, penanggungjawab, dan


Use: 0.0295