• RISIKO BENCANA


  •   
  • FileName: RAN PRB ID.pdf [read-online]
    • Abstract: Bencana alam yang terjadi dua tahun terakhir ini, seperti gempa bumi di Kabupaten ... 6 kilometer dan mengancam permukiman penduduk terutama di Kabupaten Sleman ...

Download the ebook

REPUBLIK INDONESIA
RENCANA AKSI NASIONAL
PENGURANGAN
RISIKO BENCANA
2006-2009
Dicetak oleh :
Perum Percetakan Negara RI
Indonesia
Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Programme -
UNDP) adalah jaringan pembangunan global PBB yang menghubungkan keahlian dan pengetahuan
untuk membantu Indonesia memenuhi kebutuhan pembangunannya membangun masa depan
yang lebih baik. Di Indonesia, kami bekerja sebagai mitra yang dipercaya membantu pemerintah
mencari jalan keluar dari tantangan pembangunan nasional dan global. UNDP mendukung proses
pembangunan di Indonesia melalui berbagai program pengentasan kemiskinan
REPUBLIK INDONESIA
RENCANA AKSI NASIONAL
PENGURANGAN RISIKO BENCANA
2006-2009
Kerjasama antara
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
dengan
BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA
2006
KATA PENGANTAR
Buku Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) disusun sebagai
bentuk komitmen dari Pemerintah Indonesia terhadap Resolusi PBB No.63/1999
yang ditindaklanjuti dengan Hyogo Framework for Action dan Beijing Action. Buku
ini merupakan hasil kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(BAPPENAS) dengan Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB)
dan didukung oleh United Nations Development Programme (UNDP).
Penyusunan buku ini bertujuan untuk mengubah paradigma dalam menangani bencana
alam, dari yang selama ini masih lebih bersifat responsif dalam menangani bencana,
menjadi suatu kegiatan yang bersifat preventif, sehingga bencana alam itu selain
mungkin dapat dicegah atau diminimalkan (mitigasi), juga risikonya dapat dikurangi
atau malah ditiadakan.
Proses penyusunan buku ini telah berjalan sejak bulan Maret 2006 dengan melibatkan
berbagai pihak baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang meliputi
departemen/lembaga terkait, perguruan tinggi, LSM, para donor dan pemerintah
daerah. Kegiatan ini dimulai dengan pengumpulan berbagai rencana kegiatan dari
semua pemangku kepentingan yang disesuaikan dengan program yang terdapat dalam
Hyogo Framework for Action 2005-2015.
Sebagai Buku Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana yang pertama,
kami merasakan buku ini masih memiliki banyak kekurangan, karena baru bersifat
mengumpulkan dan mengelompokkan berbagai rencana kegiatan dari semua pemangku
kepentingan dengan harapan dalam pelaksanaannya mudah untuk dikoordinasikan.
Selanjutnya ke depan akan terus disempurnakan sehingga setiap prioritas aksi
diagendakan untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sehingga program
pengurangan risiko bencana (PRB) dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Terkait dengan penyusunan buku ini, pemerintah daerah diharapkan dapat
i
menindaklanjuti penyusunan Rencana Aksi Nasional ini dalam bentuk penyusunan
Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) baik di tingkat provinsi
maupun di tingkat kabupaten/kota.
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Akhirnya Saya mengucapkan terimakasih kepada semua pemangku kepentingan yang
telah mendukung tersusunnya Buku Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana
ini, semoga buku ini dapat menjadi dokumen bersama dan dijadikan referensi dalam
pelaksanaan pengurangan risiko bencana. Untuk tetap mendukung pelaksanaan dari
RAN-PRB ini, komitmen dari semua pemangku kepentingan yang selama ini sudah
terjalin dengan baik perlu terus dipertahankan dan bila mungkin ditingkatkan.
Jakarta, Desember 2006
Staf Ahli Menteri Negara PPN Bidang Regional dan SDA
Sebagai Ketua Tim Pelaksana Pokja Pengurangan
Risiko Bencana dan Penanggulangan Konflik
Ikhwanuddin Mawardi
ii
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SAMBUTAN
Penyusunan Buku Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana dilaksanakan
sebagai kelanjutan dari Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) Tahun 1999 yang menyerukan kepada pemerintah di setiap negara untuk menjaga
dan memperkuat realisasi Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana untuk
mendukung dan menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan.
Lebih lanjut dalam Hyogo Framework for Action 2005-2015 juga ditekankan bagi semua
negara di dunia untuk menyusun mekanisme terpadu pengurangan risiko bencana yang
didukung kelembagaan dan kapasitas sumber daya yang memadai.
Bencana alam yang terjadi dua tahun terakhir ini, seperti gempa bumi di Kabupaten
Nabire dan Kabupaten Alor, tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias
Sumatra Utara, letusan Gunung Merapi dan gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa
Tengah, tsunami di Pantai Selatan Jawa dan bencana banjir yang terjadi akhir-akhir ini
di Kabupaten Langkat Sumatera Utara dan Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam, juga turut mendorong penyusunan rencana aksi ini.
Proses penyusunan buku ini melibatkan berbagai pihak, baik di tingkat pusat maupun
daerah yang meliputi semua pemangku kepentingan. Proses ini harus dilakukan
mengingat Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana merupakan rencana
terpadu yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah, meliputi aspek sosial, ekonomi,
dan lingkungan sekaligus supaya setiap yang terlibat merasa memilikinya sehingga akan
iii
i
menjadi acuan dalam pelaksanaannya.
Sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2007 yang
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
diundangkan melalui Perpres No. 19 Tahun 2006, Mitigasi dan Penanggulangan Bencana
telah menjadi salah satu dari 9 prioritas Pembangunan Nasional. Hal ini selain untuk
mendukung Hyogo Framework for Action 2005-2015 yang ditindaklanjuti dengan Beijing
Action Plan untuk Kawasan Asia, juga sejalan dengan adanya perubahan paradigma
dalam mengatasi bencana alam yang lebih menekankan kepada kegiatan preventif
melalui mitigasi dan pencegahan bencana dibandingkan dengan tindakan responsif
berupa upaya tanggap darurat.
Rencana Aksi Nasional ini diharapkan menjadi langkah awal dan sekaligus mengakselerasi
proses penyusunan dan penetapan Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang saat
ini sedang dibahas bersama antara pemerintah dan lembaga legislatif.
Buku yang penyusunannya dikoordinasikan bersama Badan Koordinasi Nasional
Penanganan Bencana (BAKORNAS PB) ini juga diharapkan menjadi referensi bagi semua
pemangku kepentingan dalam melaksanakan upaya mitigasi atau pengurangan risiko
bencana.
Jakarta, Desember 2006
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
H. Paskah Suzetta
iv
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
SAMBUTAN iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR SINGKATAN vii
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Maksud dan Tujuan I-3
1.3. Lingkup I-3
BAB II KONDISI KEBENCANAAN DI INDONESIA II-1
2.1. Faktor-Faktor Penyebab Bencana II-1
2.2. Ancaman Bencana di Indonesia II-3
2.2.1. Gempa Bumi dan Tsunami II-4
2.2.2. Letusan Gunung Berapi II-5
2.2.3. Banjir II-6
2.2.4. Tanah Longsor II-7
2.2.5. Kekeringan II-7
2.2.6. Kebakaran Hutan dan Lahan II-8
2.2.7. Epidemi, Wabah dan Kejadian Luar Biasa II-9
2.2.8. Kegagalan Teknologi II-9
2.2.9. Kerusuhan Sosial II-10
BAB III LANDASAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA III-1
3.1. Landasan Global III-1
3.1.1. Resolusi PBB III-1
v
3.1.2. Strategi Yokohama III-3
3.1.3. Kerangka Aksi Hyogo III-4
3.2. Landasan Regional III-5
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
3.2.1. Rencana Aksi Beijing III-6
3.3. Landasan Nasional III-6
3.3.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional III-7
3.3.2. Rencana Kerja Pemerintah III-7
BAB IV RENCANA AKSI PENGURANGAN RISIKO BENCANA IV-1
4.1. Prioritas IV-1
4.2. Upaya dan Rencana Aksi IV-2
BAB V PELAKSANAAN V-1
5.1. Mekanisme V-1
5.2. Kelembagaan V-1
5.3. Pendanaan V-2
5.4. Indikator V-2
BAB VI PENUTUP VI-1
LAMPIRAN (MATRIKS STATUS DAN RENCANA KEGIATAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA
DI INDONESIA)
vi
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
DAFTAR SINGKATAN
ADPC : Asian Disaster Preparedness Centre
AIDS : Acquired Immuno-Deficiency Syndrome
AMDAL : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APELL : Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level
ASEAN : Association of South East Asian Nations
AUSAID : Australian Agency for International Development
AWS : Automatic Weather Station
BAKORNAS PB : Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana
BAKOSURTANAL : Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
BANSOS : Bantuan Sosial
BAPPENAS : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BGR : Bundesanstalt fur Geowissenschaften und Rohstoffes
BKKBN : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BKRK : Bahaya, Kerentanan, Risiko dan Kapasitas
BLS : Basic Life Support
BMG : Badan Meteorologi dan Geofisika
BPPT : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPS : Badan Pusat Statistik
BRR NAD : Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Nanggroe Aceh Darus-
salam
BSB : Brigade Siaga Bencana
CBDRM : Community-Based Disaster Risk Management
CBFA : Community-Based First Aid
CBRR : Community-Based Risk Reduction
CLCC : Creating Learning Communities for Children
CWSI : Church World Service Indonesia vii
DAS : Daerah Aliran Sungai
DCSP : Decentralized Conflict-Sensitive Planning
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
DESDM : Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
DEPDAG : Departemen Perdagangan
DEPDAGRI : Departemen Dalam Negeri
DEPDIKNAS : Departemen Pendidikan Nasional
DEPHUB : Departemen Perhubungan
DEPHUT : Departemen Kehutanan
DEPKES : Departemen Kesehatan
DEPKOMINFO : Departemen Komunikasi dan Informatika
DEPKUMHAM : Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
DEPPERIN : Departemen Perindustrian
DEP. PU : Departemen Pekerjaan Umum
DEPSOS : Departemen Sosial
DEPTAN : Departemen Pertanian
DIPECHO : Disaster Preparedness European Commission of Humanitarian
Aid Office
DISTAMBEN : Dinas Pertambangan dan Energi
DITJEN : Direktorat Jenderal
DIY : Daerah Istimewa Yogyakarta
DKP : Departemen Kelautan dan Perikanan
DMIS : Disaster Management Information System
DMP : Disaster Management Plan
DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
DRM : Disaster Risk Management
DRR : Disaster Risk Reduction
DUMPLAP : Dapur Umum Lapangan
DVI : Disaster Victim Identification
DVMBG : Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
ERTR : Emergency Response and Transitional Recovery
FDRS : Fire Danger Rating System
FKM : Fakultas Kesehatan Masyarakat
viii GELS : General Emergency Life Support
GIS : Geographical Information System
GI-TEWS : German-Indonesian Tsunami Early Warning System
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
GNRHL : Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan
GPS : Global Positioning System
GS : Grand Strategy
GTZ : Deutche Gesselschaft fur Technische Zusammeinarbeit
HFA : Hyogo Framework for Action
HIV : Human Immuno-deficiency Virus
HIVOS : Humanistic Institute for Development Cooperation
HOPE : Hospital Preparedness of Emergency and Disaster
IDEP : Indonesian Development of Education and Permaculture
IFRC : International Federation of Red Cross
IFSAR : Interferometric Synthetic Aperture Radar
IIDP : Indonesian Institute for Disaster Preparedness
INGV : Institute Nationale Geologie en Vulcalonogie
IOTWS : Indian Ocean Tsunami Warning System
IPTEK : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
ISDR : International Strategy for Disaster Reduction
ITB : Institut Teknologi Bandung
ITS : Institut Teknologi 10 November Surabaya
IUDMP : Indonesian Urban Disaster Mitigation Program
JATENG : Jawa Tengah
JATIM : Jawa Timur
JICA : Japan International Cooperation Agency
JSPS : Japan Society Program for Science
KALTIM : Kalimantan Timur
KBBM : Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat
KEMENEG LH : Kementerian Negara Lingkungan Hidup
KEMENEG PP : Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
KEMENKOKESRA : Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
KEPPRES : Keputusan Presiden
KFW : Kerjasama Keuangan Jerman
KKN : Kuliah Kerja Nyata ix
KLB : Kejadian Luar Biasa
KOMPAK : Kerjasama Organisasi Mitigasi Bencana di Daerah Perkotaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
KRB : Kawasan Rawan Bencana
KSR : Korps Sukarelawan Remaja
LAPAN : Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
LIMBAH B3 : Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
LIPI : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LPND : Lembaga Pemerintah Non-Departemen
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
MDHF : Mitigation of Disaster on Health Facility
MPBBM : Manajemen Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat
MPBI : Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia
NAD : Nanggroe Aceh Darussalam
NGO : Non-Government Organizations
NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia
NSPM : Norma, Standar, Pedoman dan Manual
NTB : Nusa Tenggara Barat
NTT : Nusa Tenggara Timur
NU : Nahdlatul Ulama
OXFAM : Oxford Committee for Famine Relief
PANSUS : Panitia Khusus
PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDA : Peace Trough Development Analysis
PEMDA : Pemerintah Daerah
PEMKOT : Pemerintah Kota
PEMPROV : Pemerintah Provinsi
PERDA : Peraturan Daerah
PERPRES : Peraturan Presiden
PERTAMA : Pengurangan Risiko Terpadu Berbasis Masyarakat
PHAST : Participatory Hygiene and Sanitation Approach
PIKUL : Penguatan Institusi dan Kapasitas Lokal
PIRBA : Pusat Informasi Riset Bencana Alam
x PK-MKL : Penanggulangan Krisis dan Masalah Kesehatan Lain
PLTA : Pembangkit Listrik Tenaga Air
PMB : Pusat Mitigasi Bencana
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
PMI : Palang Merah Indonesia
PMR : Palang Merah Remaja
POLRI : Kepolisian Republik Indonesia
PP : Peraturan Pemerintah
PPGD : Penanganan Penderita Gawat Darurat
PPK : Pusat Penanggulangan Krisis
PRAMUKA : Praja Muda Karana
PRB : Pengurangan Risiko Bencana
PROTAP PB : Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana
PRTMB : Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana
PSC : Public Safety Centre
PTT : Pegawai Tidak Tetap
PVMBG : Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
RAN-PRB : Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana
RAPBD : Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RISTEK : Riset dan Teknologi
RKP : Rencana Kerja Pemerintah
RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RRA : Rapid Risk Assessment
RS : Rumah Sakit
RUPUSDALOPS : Ruang Pusat Pengendalian Operasi
RUU PB : Rancangan Undang-Undang Penanganan Bencana
SAR : Search And Rescue
SATGANA : Satuan Siaga Bencana
SATGAS : Satuan Tugas
SATKORLAK : Satuan Koordinasi Pelaksana
SATLAK : Satuan Pelaksana
SD : Sekolah Dasar
SDA : Sumber Daya Alam
SIBAT : Siaga Bantuan Berbasis Masyarakat xi
SIPBI : Sistem Informasi Penanggulangan Bencana Indonesia
SKDPM : Sistem Kewaspadaan Dini Penyakit Menular
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
SKPG : Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
SLTA : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SNI : Standar Nasional Indonesia
SOP : Standard Operating Procedure
SUMBAR : Sumatera Barat
SPGDT : Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
TAGANA : Taruna Siaga Bencana
TEWS : Tsunami Early Warning System
TNI : Tentara Nasional Indonesia
TRC : Tim Reaksi Cepat
TOT : Training of Trainers
UGM : Universitas Gadjah Mada
UNDP : United Nations Development Programme
UNESCO : United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organi-
zation
UNICEF : United Nations Children’s Fund
UN ISDR : United Nations International Strategy for Disaster Reduction
UNOCHA : United Nation Office for the Coordination of Humanitarian
Affairs
UNSYIAH : Universitas Syiah Kuala
UNTWG : United Nations Technical Working Group
UPN : Universitas Pendidikan Nasional
USA : United States of America
USAID : United States Agency for International Development
USGS : United States Geological Survey
UU : Undang-Undang
VCA : Vulnerability and Capacity Assessments
VDAP : Volcano Disaster Assistance Program
WFP : World Food Programme
xii WHO : World Health Organization
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
PENDAHULUAN I
1.1. Latar Belakang
Kesadaran akan pentingnya upaya pengurangan risiko bencana telah mulai muncul
pada dekade 1990-1999 yang dicanangkan sebagai Dekade Pengurangan Risiko Bencana
Internasional. Upaya untuk mengurangi risiko bencana secara sistematik membutuhkan
pemahaman dan komitmen bersama dari semua pihak terkait terutama para pembuat
keputusan (decision makers).
Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Resolusi Nomor
63 tahun 1999 menyerukan kepada Pemerintah di setiap negara untuk menyusun dan
melaksanakan Rencana Aksi Pengurangan risiko Bencana Nasional untuk mendukung dan
menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan. Sebagai negara
yang memiliki banyak wilayah yang rawan bencana, Indonesia sangat berkepentingan
untuk menyusun Dokumen Rencana Aksi seperti diserukan oleh Resolusi PBB tersebut.
Kerangka Aksi Hyogo (Hyogo Framework for Action) 2005-2015 juga menganjurkan
seluruh negara di dunia agar menyusun mekanisme terpadu pengurangan risiko bencana
yang didukung kelembagaan dan kapasitas sumber daya yang memadai. Ketiga hal ini
belum menjadi prioritas di Indonesia. Kelembagaan penanganan bencana yang ada
belum memiliki kewenangan yang memadai dan mekanisme yang ada saat ini hanya
terbatas pada mekanisme penanganan tanggap darurat.
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disebut RAN-PRB
ini disusun secara nasional melalui proses yang melibatkan berbagai pihak terkait di
tingkat pusat dan daerah baik dari pemerintah, masyarakat maupun swasta. Proses
ini dilaksanakan karena RAN-PRB merupakan rencana terpadu yang bersifat lintas
sektor dan lintas wilayah serta meliputi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Dalam
implementasinya rencana ini akan disesuaikan dengan rencana pengurangan risiko
bencana pada tingkat regional dan internasional. I-1
Masyarakat menduduki tempat penting dalam RAN-PRB karena masyarakat merupakan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
subyek, obyek sekaligus sasaran utama upaya pengurangan risiko bencana. Rencana
aksi ini berupaya mengadopsi dan memperhatikan kearifan lokal (local wisdom) dan
pengetahuan tradisional (traditional knowledge) yang ada dan berkembang dalam
masyarakat. Kedua aspek ini merupakan faktor penentu dalam keberhasilan upaya
pengurangan risiko bencana, mengingat banyaknya tradisi penanganan bencana yang
telah ada dan berkembang di masyarakat. Sebagai subyek masyarakat diharapkan dapat
aktif mengakses saluran informasi formal dan non-formal, sehingga upaya pengurangan
risiko bencana secara langsung dapat melibatkan masyarakat. Pemerintah bertugas
mempersiapkan sarana, prasarana dan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan
rencana aksi ini.
Dalam rangka menunjang dan memperkuat daya dukung setempat, sejauh memungkinkan
upaya-upaya pengurangan risiko bencana akan menggunakan dan memberdayakan
sumber daya setempat. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada sumber dana, sumber
daya alam, ketrampilan, proses-proses ekonomi dan sosial masyarakat.
Walaupun disusun dalam kerangka nasional, implementasi RAN-PRB ini juga melibatkan
para pelaku regional dan internasional. Kerjasama dalam pengurangan risiko bencana
harus dilakukan secara lintas wilayah karena pada hakekatnya bencana tidak terbatasi
oleh lingkup administratif atau kewilayahan tertentu. Kerjasama regional dan
internasional merupakan salah satu wujud pengurangan risiko bencana yang bersifat
lintas wilayah dan wujud solidaritas serta kebersamaan umat manusia.
Kesetiakawanan dan semangat kemanusiaan adalah modal dasar dalam upaya
pengurangan resiko bencana. Terkait dengan itu, upaya-upaya pengurangan resiko
bencana harus sesuai dengan kaidah-kaidah kemanusiaan internasional yang berlaku.
RAN-PRB merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Nasional dan merupakan
salah satu faktor penentu tercapainya tujuan pembangunan nasional. Keberhasilan
pembangunan nasional akan sangat ditentukan oleh keberhasilan upaya pengurangan
risiko bencana. Dengan demikian sudah semestinya apabila rencana pembangunan
nasional jangka pendek, menengah maupun jangka panjang juga memperhatikan dan
memuat pertimbangan akan risiko bencana yang ada di Indonesia.
I-2 RAN-PRB juga disusun sejalan dengan perubahan paradigma penanganan bencana di
Indonesia. Ada tiga hal penting terkait dengan perubahan paradigma ini, yaitu:
1. Penanganan bencana tidak lagi berfokus pada aspek tanggap darurat tetapi lebih
pada keseluruhan manajemen risiko
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
2. Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan
wujud pemenuhan hak asasi rakyat dan bukan semata-mata karena kewajiban
pemerintah
3. Penanganan bencana bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi
menjadi urusan bersama masyarakat
Mengingat kondisi wilayah yang rawan bencana dan perlunya melindungi warga
dari ancaman bencana, Indonesia perlu menyusun RAN-PRB yang partisipatif. Oleh
karena itulah, Rencana Aksi ini disusun dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah,
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, swasta, lembaga-lembaga internasional
dan pihak terkait lain yang bergerak dalam penanganan kebencanaan.
RAN-PRB berisi gambaran kebencanaan di Indonesia termasuk faktor-faktor penyebab
bencana dan kondisi bencana di Indonesia; landasan penyusunan rencana aksi baik
landasan di tingkat internasional, regional maupun nasional; pengurangan risiko
bencana nasional berupa prioritas, upaya dan rencana aksi; dan sebagai pelengkap
dicantumkan pula mekanisme dan sumber pendanaan bagi pelaksanaan RAN-PRB.
1.2. Maksud dan Tujuan
Rencana Aksi ini disusun dengan landasan kuat dan sistematik sebagai pedoman dan
informasi bagi para pengambil keputusan dalam membuat komitmen pada program
prioritas yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah.
Tujuan penyusunan rencana aksi ini adalah untuk mendukung perumusan kebijakan
dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana, sehingga
sasaran dokumen ini lebih pada pengendalian kegiatan yang berkelanjutan, terarah
dan terpadu.
1.3. Lingkup
RAN-PRB merupakan dokumen nasional yang memuat landasan, prioritas, rencana aksi
serta mekanisme pelaksanaan dan kelembagaan penanganan bencana. Dokumen ini
mengakomodasikan kepentingan dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan I-3
terkait dan disusun melalui proses koordinasi dan partisipasi sebagaimana telah
dibakukan dalam kesepakatan Kerangka Aksi Hyogo.
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
KONDISI KEBENCANAAN
DI INDONESIA
II
Indonesia memiliki banyak wilayah yang rawan bencana, baik bencana alam maupun
bencana yang disebabkan oleh ulah manusia. Bencana dapat disebabkan oleh beberapa
faktor seperti kondisi geografis, geologis, iklim maupun faktor-faktor lain seperti
keragaman sosial, budaya dan politik.
2.1. Faktor-faktor Penyebab Bencana
Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam (natural disaster) maupun oleh ulah
manusia (man-made disaster). Faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana antara
lain:
(a) Bahaya alam (natural hazards) dan bahaya karena ulah manusia (man-made
hazards) yang menurut United Nations International Strategy for Disaster
Reduction (UN-ISDR) dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi (geological
hazards), bahaya hidrometeorologi (hydrometeorological hazards), bahaya biologi
(biological hazards), bahaya teknologi (technological hazards) dan penurunan
kualitas lingkungan (environmental degradation)
(b) Kerentanan (vulnerability) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta
elemen-elemen di dalam kota/ kawasan yang berisiko bencana
(c) Kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat
Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan
empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng
Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia
terdapat sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari Pulau Sumatera - Jawa
– Nusa Tenggara – Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran
II-1
rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi
sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir
dan tanah longsor. Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat
kegempaan di Amerika Serikat (Arnold, 1986).
Gempa bumi yang disebabkan karena interaksi lempeng tektonik dapat menimbulkan
gelombang pasang apabila terjadi di samudera. Dengan wilayah yang sangat dipengaruhi
oleh pergerakan lempeng tektonik ini, Indonesia sering mengalami tsunami. Tsunami
yang terjadi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh gempa-gempa tektonik di
sepanjang daerah subduksi dan daerah seismik aktif lainnya (Puspito, 1994). Selama
kurun waktu 1600–2000 terdapat 105 kejadian tsunami yang 90 persen di antaranya
disebabkan oleh gempa tektonik, 9 persen oleh letusan gunung berapi dan 1 persen
oleh tanah longsor (Latief dkk., 2000). Wilayah pantai di Indonesia merupakan wilayah
yang rawan terjadi bencana tsunami terutama pantai barat Sumatera, pantai selatan
Pulau Jawa, pantai utara dan selatan pulau-pulau Nusa Tenggara, pulau-pulau di
Maluku, pantai utara Irian Jaya dan hampir seluruh pantai di Sulawesi. Laut Maluku
adalah daerah yang paling rawan tsunami. Dalam kurun waktu tahun 1600–2000, di
daerah ini telah terjadi 32 tsunami yang 28 di antaranya diakibatkan oleh gempa bumi
dan 4 oleh meletusnya gunung berapi di bawah laut.
Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan
hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup
ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan
dan batuan yang relatif beragam, baik secara fisik maupun kimiawi, menghasilkan
kondisi tanah yang subur. Sebaliknya, kondisi itu dapat menimbulkan beberapa akibat
buruk bagi manusia seperti terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah
longsor, kebakaran hutan dan kekeringan. Seiring dengan berkembangnya waktu dan
meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah
dan memicu meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi
(banjir, tanah longsor dan kekeringan) yang terjadi secara silih berganti di banyak
daerah di Indonesia. Pada tahun 2006 saja terjadi bencana tanah longsor dan banjir
bandang di Jember, Banjarnegara, Manado, Trenggalek dan beberapa daerah lainnya.
Meskipun pembangunan di Indonesia telah dirancang dan didesain sedemikian rupa
dengan dampak lingkungan yang minimal, proses pembangunan tetap menimbulkan
dampak kerusakan lingkungan dan ekosistem. Pembangunan yang selama ini bertumpu
II-2
pada eksploitasi sumber daya alam (terutama dalam skala besar) menyebabkan
hilangnya daya dukung sumber daya ini terhadap kehidupan mayarakat. Dari tahun ke
tahun sumber daya hutan di Indonesia semakin berkurang, sementara itu pengusahaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
sumber daya mineral juga mengakibatkan kerusakan ekosistem yang secara fisik sering
menyebabkan peningkatan risiko bencana.
Pada sisi lain laju pembangunan mengakibatkan peningkatan akses masyarakat
terhadap ilmu dan teknologi. Namun, karena kurang tepatnya kebijakan penerapan
teknologi, sering terjadi kegagalan teknologi yang berakibat fatal seperti kecelakaan
transportasi, industri dan terjadinya wabah penyakit akibat mobilisasi manusia yang
semakin tinggi.
Potensi bencana lain yang tidak kalah seriusnya adalah faktor keragaman demografi di
Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2004 mencapai 220 juta jiwa yang
terdiri dari beragam etnis, kelompok, agama dan adat-istiadat. Keragaman tersebut
merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain. Namun karena
pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan kebijakan dan pembangunan
ekonomi, sosial dan infrastruktur yang merata dan memadai, terjadi kesenjangan
pada beberapa aspek dan terkadang muncul kecemburuan sosial. Kondisi ini potensial
menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat yang dapat berkembang menjadi
bencana nasional.
2.2. Ancaman Bencana di Indonesia
Kejadian bencana di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Data bencana
dari BAKORNAS PB menyebutkan bahwa antara tahun 2003-2005 telah terjadi 1.429
kejadian bencana, di mana bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang paling
sering terjadi yaitu 53,3 persen dari total kejadian bencana di Indonesia. Dari total
bencana hidrometeorologi, yang paling sering terjadi adalah banjir (34,1 persen dari
total kejadian bencana di Indonesia) diikuti oleh tanah longsor (16 persen). Meskipun
frekuensi kejadian bencana geologi (gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi)
hanya 6,4 persen, bencana ini telah menimbulkan kerusakan dan korban jiwa yang
besar, terutama akibat gempa bumi yang diikuti tsunami di Provinsi NAD dan Sumut
tanggal 26 Desember 2004 dan gempa bumi besar yang melanda Pulau Nias, Sumut
pada tanggal 28 Maret 2005.
II-3
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
2.2.1. Gempa Bumi dan Tsunami
Gempa bumi merupakan bencana alam yang relatif sering terjadi di Indonesia akibat
interaksi lempeng tektonik dan letusan gunung berapi. Interaksi lempeng tektonik
banyak terjadi di sepanjang pantai barat Sumatera yang merupakan pertemuan
lempeng Benua Asia dan Samudera Hindia; wilayah selatan Pulau Jawa dan pulau pulau
di Nusa Tenggara yang merupakan pertemuan lempeng Benua Australia dan Asia; serta
di kawasan Sulawesi dan Maluku yang merupakan efek dari pertemuan lempeng Benua
Asia dengan Samudera Pasifik. Kondisi ini membentuk jalur gempa dengan ribuan titik
pusat gempa dan ratusan gunung berapi yang rawan bencana di Indonesia.
Gempa bumi yang terjadi di laut dapat mengakibatkan terjadinya tsunami (gelombang
laut), terutama pada gempa yang terjadi di laut dalam yang diikuti deformasi bawah
laut seperti yang pernah terjadi di pantai barat Sumatera dan di pantai utara Papua.
Sementara itu letusan gunung berapi juga dapat menimbulkan gelombang pasang
seperti yang terjadi pada letusan Gunung Krakatau.
Bencana gempa bumi dan tsunami umumnya menimbulkan kerugian harta benda dan
jiwa dalam skala besar dan butuh waktu yang lama untuk melakukan rehabilitasi dan
rekonstruksi. Hal ini cukup memprihatinkan karena peristiwa yang terjadi dalam waktu
yang relatif cukup singkat dapat menghancurkan bangunan dan infrastruktur yang
merupakan hasil pembangunan selama puluhan tahun.
Tsunami yang menimbulkan kerusakan terbesar dan terluas dalam sejarah dunia terjadi
di kawasan Samudera Hindia akibat gempa bumi 8,9 Skala Richter di sekitar Pulau
Simeuleu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada tanggal 26 Desember 2004.
Tsunami ini meluluhlantakkan Kota Banda Aceh, pantai Barat Provinsi NAD serta Pulau
Nias. Pengaruh dan kerusakan juga dialami negara-negara di Kawasan Samudera Hindia
seperti Thailand, Malaysia, Andaman dan Nicobar, Srilanka bahkan sampai pantai
Afrika Timur. Untuk Provinsi NAD dan Pulau Nias (Sumatera Utara) korban meninggal
mencapai 165.862 (termasuk 37.066 orang yang dinyatakan hilang). Total kerugian
ditaksir mencapai 41 Trilyun Ru


Use: 0.0425