• Panduan Membentuk Organisasi Pengelola Keuangan dan Aset ...


  •   
  • FileName: PNADQ399.pdf [read-online]
    • Abstract: Surat Penyediaan Dana adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana ... Mengatur pendistribusian surat masuk dan surat keluar sesuai permasalahannya agar ...

Download the ebook

Seri Manajemen Pelayanan Publik
Panduan Membentuk Organisasi
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
(OPKAD)
Local Governance Support Program
MANUAL PEMBENTUKAN ORGANISASI
Panduan Membentuk Organisasi
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
(OPKAD)
Diproduksi oleh:
LGSP (Local Governance Support Program)
2008
Atas dana dari:
USAID (United States Agency for International Development)
Dilaksanakan oleh:
RTI (Research Triangle Institute)
ICMA (International City/County Management Association)
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
LGSP
Jakarta Stock Exchange Building
Tower 1, 29th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: +62 21 515 1755-57
Faks: +62 21 515 1752
E-mail: [email protected]
Http://www.lgsp.or.id
Pendapat yang termuat di dalam training manual ini tidak harus mencerminkan
pendapat dari USAID
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH i
MANUAL PEMBENTUKAN ORGANISASI
LGSP (Local Governance Support Program) adalah proyek yang didanai oleh USAID dalam rangka
mendorong proses tata pemerintahan yang demokratis di Indonesia. Bantuan kepada pemerintah daerah
dilakukan melalui bantuan teknis dan seri pelatihan kepada aparat pemerintah, anggota DPRD, media
lokal, dan masyarakat sipil.
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ii
MANUAL PEMBENTUKAN ORGANISASI
Abstraksi
Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik merupakan kebutuhan yang tidak dapat
terelakkan, salah satunya di bidang penyelenggaraan pengelolaan keuangan (termasuk didalamnya
pengelolaan aset). Untuk mewujudkan penerapan prinsip-prinsip good governance di bidang pengelolaan
keuangan daerah, diperlukan reformasi penyelenggaraan keuangan daerah. Salah satu bentuk reformasi
penyelenggaraan keuangan daerah adalah penataan organisasi pengelola keuangan dan aset yang ada di
pemerintahan daerah.
Buku ini merupakan referensi dan bahan bacaan bagi pemerintahan daerah dalam penyiapan dan
pelaksanaan penataan organisasi pengelola keuangan dan aset daerah.
Tujuan penulisan buku ini adalah untuk memudahkan pemerintah daerah memahami kelembagaan
organisasi penyelenggara pengelolaan keuangan dan aset daerah dan bahan diskusi dalam
pembentukannya.
Buku ini membahas isu, konsep organisasi, pembagian tugas pokok dan fungsi antar bidang, hubungan tata
kerja serta langkah-langkah pembentukannya. Kelompok sasaran buku ini adalah pimpinan dan staf
penyelenggara pengelolaan keuangan dan aset yang ada di pemerintahan daerah, services providers
(akademisi, individu konsultan), anggota DPRD, LSM dan bagi pemerhati pengelolaan keuangan dan aset
daerah. Buku ini juga dilengkapi dengan kajian akademis reformasi organisasi pengelola keuangan daerah.
Buku ini terdiri dari 3 Bab dan Lampiran, sebagai berikut :
Bab A : PENDAHULUAN, yang berisi Latar Belakang, Tujuan dan Sasaran, dan Hasil yang diharapkan
Bab B : KONSEP ORGANISASI, yang berisi Kebijakan, Pengorganisasian, dan Personil
Bab C : LANGKAH PELAKSANAAN PEMBENTUKAN.
LAMPIRAN : Flow Chart Hubungan Tata Kerja Organisasi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH iii
MANUAL PEMBENTUKAN ORGANISASI
Buku Ini Disusun Berdasarkan Pengalaman Implementasi Pembentukan Organisasi
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan
Raya dan Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh.
Pengarah : Judith Edstrom.
Penanggung Jawab : Robert van der Hoff.
Penulis Materi :
- Adam Nugroho
- Prayudha Wijaya.
- Utoro Shindubilowo.
- Aries P. Gunawan.
Penulis Ulang/Editor : Prayudha Wijaya, Adam Nugroho, Sugeng Rahardjo
Pemeriksa Sample buku : Robert van der Hoff, Adam Nugroho, Risfan Munir.
Pemeriksa Desain: Richard Pedler.
Desain layout and cover :
Urusan administrasi : Kusumaningdiyah Eka Putri.
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH iv
MANUAL PEMBENTUKAN ORGANISASI
Daftar Isi
Abstraksi iii
Daftar Isi v
Daftar Singkatan vi
Prakata vii
A. PENDAHULUAN 1
Latar belakang 1
Isu Pengelolaan Keuangan Daerah 2
Isu Pengelolaan Barang Milik Daerah 3
Tujuan dan Sasaran 6
Hasil yang Diharapkan 6
B. KONSEP ORGANISASI 7
Kebijakan 7
Keterkaitan Antar Peraturan 7
Kebijakan Daerah 7
Pengorganisasian 9
Struktur Organisasi dan Kewenangan 9
Pelembagaan dan Kewenangan 10
Tugas Pokok dan Fungsi 13
Pengorganisasian Pengelola Keuangan Daerah 23
Personil 30
Analisis Beban Kerja dan Kebutuhan Personil 38
Matriks Keahlian dan Kompetensi Personil 40
Pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan 41
C. Langkah Pelaksanaan pembentukan 42
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH v
MANUAL PEMBENTUKAN ORGANISASI
Daftar Singkatan
Anggaran Kas Dokumen perkiraan arus kas. Kas masuk yang bersumber dari penerimaan daerah
dan kas keluar untuk melaksanakan belanja daerah dalam setiap periode. Bertujuan
untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pelaksanaan program/kegiatan
pada anggaran yang telah ditetapkan.
DPA Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran.
DPA-SKPD DPA-SKPD merupakan DPA yang digunakan oleh Pengguna Anggaran.
DPA-PPKD DPA-SKPD merupakan DPA yang digunakan oleh PPKD.
PPKD Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dari Kepala
SKPKD untuk melaksanakan tugas pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
SKPKD Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah organisasi pemerintahan umum
yang melaksanakan koordinasi pengelolaan keuangan daerah.
SKWasda Satuan Kerja Pengawas Daerah adalah organisasi yang melaksanakan urusan
pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah.
SPD Surat Penyediaan Dana adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk
mendanai program/kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
Diterbitkan berdasarkan DPA dan Anggaran Kas yang telah disusun dan disahkan.
WPD Wajib pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang karena aturan perpajakan
daerah dikenakan pajak daerah dan wajib menyetorkan hasil pajak daerah baik
melalui bendahara penerimaan, ataupun disetor ke kas daerah dan bank yang
ditunjuk.
WRD Wajib retribusi daerah adalah orang pribadi atau badan yang karena aturan
peraturan retribusi daerah dikenakan retribusi daerah dan wajib menyetorkan hasil
retribusi daerah baik melalui bendahara penerimaan, ataupun disetor ke kas
daerah atau bank yang ditunjuk.
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH vi
MANUAL PEMBENTUKAN ORGANISASI
PRAKATA
Desentralisasi telah membawa tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam mencapai pemerintahan
yang demokratis dan mampu menyediakan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Perubahan positif
tersebut perlu didukung oleh semua pemangku kepentingan (stakeholders), staf pemerintah daerah,
DPRD, media lokal, dan masyarakat, dengan terlibat secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, pengawasan.
Untuk membantu terlaksananya usaha-usaha di atas, Modul Pelatihan LGSP menyediakan pilihan materi
mengenai berbagai aspek dan aplikasi yang mendukung pemerintahan yang demokratis di Indonesia.
Topik-topik utama mengenai pemerintahan yang demokratis yang dicakup adalah:
• perencanaan partisipatif
• penganggaran kinerja
• penguatan pemerintah daerah
• penguatan DPRD
• penguatan media lokal
• penguatan masyarakat warga.
Konsep dalam modul pelatihan ini adalah penerapan Organisasi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
Namun kita ketahui materi-materi pelatihan harus terus diperbarui sesuai dengan peraturan-peraturan
yang ada saat ini. Kritik, komentar, masukan (input) akan sangat berguna dalam menyempurnakan modul
pelatihan yang lebih baik. Modul pelatihan ini tidaklah statis, perubahan dan penyesuaian dari waktu ke
waktu mungkin akan diperlukan.
Semoga buku ini bermanfaat dan dapat digunakan secara meluas.
Juli, 2009
Judith Edstrom Robert van der Hoff
Chief of Party, Local Government Management Systems Advisor,
USAID–LGSP USAID–LGSP
RTI International RTI International
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH vii
MANUAL PEMBENTUKAN ORGANISASI
A. PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik sudah merupakan kebutuhan yang tak terelakkan.
Pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk
di dalamnya kaidah-kaidah dalam bidang pengelolaan keuangan negara yang diwujudkan dalam bentuk
penerapan prinsip good governance. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik itulah,
pemerintah Republik Indonesia melakukan reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara.
Reformasi pengelolaan keuangan dilatarbelakangi juga oleh kebutuhan penggantian peraturan perundang-
undangan keuangan yang masih mengacu pada peninggalan pemerintah kolonial1. Hal itu senada dengan
makin besarnya belanja negara yang dikelola oleh pemerintah sehingga diperlukan suatu metode
pengawasan yang memadai selain pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Bentuk pengawasan diperlukan baik secara internal melalui Satuan Kerja Pengawasan maupun secara
eksternal melalui pelibatan masyarakat dan pemangku-kepentingan/stakeholders lainnya.
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah seiring dengan semakin
berkurang dan terbatasnya sumberdaya alam sebagai salah satu sumber pendapatan utama sehingga pajak
dari masyarakat ditempatkan sebagai porsi unggulan/sumber utama penerimaan menggantikan
sumberdaya alam dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan termasuk pembangunan. Agar
masyarakat tidak merasa dirugikan, maka diperlukan pertanggungjawaban pemerintah secara transparan
atas penggunaan pajak dari masyarakat.
Berkenaan dengan perubahan paradigma sistem pemerintahan dan tuntutan masyarakat tersebut diatas,
maka reformasi di bidang keuangan sebagai perangkat pendukung terlaksananya penerapan good
governance dilakukan dengan cara :
Penataan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum;
Penataan kelembagaan;
Penataan sistem pengelolaan keuangan negara; dan
Pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan.
Reformasi pengelolaan keuangan dimulai dengan berlakunya desentralisasi pada 1 Januari 2001 dengan
telah diberinya wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Kemudian diikuti dengan terbitnya
Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1/2004 tentang
Perbendaharaan Negara. Serta terbitnya UU 32/2004 (pengganti UU22/1999) tentang Pemerintah Daerah
yang membagi daerah kabupaten/kota dengan provinsi secara berjenjang (pasal 2 ayat 1) dengan
ketentuan yang lebih menekankan adanya hubungan keterkaitan dan ketergantungan serta sinergi antar
tingkat pemerintahan (pasal 2 ayat 4 dan pasal 11 ayat 2), sesuai dengan Perubahan ke-2 UUD 1945 (pasal
18 ayat 1).
Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama
memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang
lebih demokratis. Desentralisasi diwujudkan dengan disertai pelimpahan kewenangan kepada
pemerintahan daerah dan transfer dana dari pemerintah. Dorongan desentralisasi di Indonesia
dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain : kemunduran pembangunan ekonomi saat berperannya
globalisasi dunia, tuntutan perubahan tingkat pelayanan publik yang lebih baik, tumbuhnya tanda
disintegrasi karena kegagalan sistem sentralistis dalam memberi pelayanan publik yang lebih tepat sasaran
dan efektif.
1
Indische Comptabiliteitswet (ICW) Stbl. 1925 No. 448, Indische Bedrijvenwet (IBW) Stbl. 1927 No. 419 jo Stbl.
No. 445, Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) Stbl. 1933 No. 381 dan Instructie en verdere bepalingen
voor de Algemeene Rekenkamer (IAR) Stbl. 1933 No. 320.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1
MANUAL PEMBENTUKAN ORGANISASI
Untuk menerapkan desentralisasi aspek yang perlu dipertimbangkan adalah menyangkut aspek fiskal,
aspek politik, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan dalam pembangunan sosial dan ekonomi.
Dengan demikian reformasi manajemen keuangan ini tidak hanya melibatkan Pemerintah Pusat dalam
pelaksanaannya, tetapi sekaligus berlaku bagi Pemerintah Daerah.
Isu Pengelolaan Keuangan Daerah
Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan pada prinsipnya
dipegang oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan (vide Psl 6 UU 17/2003). Kekuasaan tersebut,
kemudian dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiscal dan wakil pemerintah dalam
kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan dan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang dipimpinnya.
Untuk daerah, kekuasaan tersebut diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala
Pemerintahan Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan oleh :
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD)
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
Baik pengelola maupun pengguna, masing-masing berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara telah diberikan tugas sendiri-sendiri sebagai berikut :
Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas (vide
Psl 10 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003 dan vide Psl 7 ayat (1) PP Nomor 58/2005) :
o menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD
o menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
o melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah
o melaksanakan fungsi bendahara umum daerah
o penyusunan laporan keuangan daerah yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
o melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
Dalam melaksanakan fungsinya sebagai Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
mempunyai kewenangan (vide Psl 7 ayat (2) PP Nomor 58/2005) :
o menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
o mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD
o melakukan pengendalian pelaksanaan APBD
o memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah
o melaksanakan pemungutan pajak daerah
o memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga
keuangan lainnya yang telah ditunjuk
o mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD
o menyimpan uang daerah
o menetapkan surat pencairan dana (SPD)
o melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi
o melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban
rekening kas umum daerah
o menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah
o melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah
o melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah
o melakukan penagihan piutang daerah
o melaksanakan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
o menyajikan informasi keuangan daerah
o melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik
daerah
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2
MANUAL PEMBENTUKAN ORGANISASI
Sedangkan Pengguna Anggaran (SKPD), mempunyai tugas (vide Psl 10 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun
2003 dan vide Psl 10 PP Nomor 58/2005) :
o menyusun RKA-SKPD
o menyusun DPA-SKPD
o melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
o melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya
o melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran (SPM)
o melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
o mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang
telah ditetapkan
o mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
o mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang
dipimpinnya
o menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
o mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
o melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa
yang dilimpahkan oleh kepala daerah
o bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris
daerah
Dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor/SKPD, Gubernur/Bupati/ Walikota
mengangkat bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan, demikian pula dalam hal
pelaksanaan anggaran belanja Gubernur/Bupati/Walikota mengangkat bendahara pengeluaran.
Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran tersebut adalah pejabat fungsional pada masing-masing
SKPD dan tidak boleh dirangkap oleh kuasa pengguna anggaran atau kuasa bendahara umum daerah.
Melihat ketentuan diatas, sebenarnya telah menjawab pendapat sementara orang yang mengatakan bahwa
UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004, tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 156 UU
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, karena kewenangan antara yang memerintah,
menguji, menerima dan yang mengeluarkan sudah dipisahkan.
Fungsi pengelolaan keuangan daerah saat ini dilaksanakan oleh organisasi dalam tingkatan dan bentuk
yang berbeda-beda pada masing-masing daerah. Dengan diterbitkannya UU Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang
ditindaklanjuti dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu
dilakukan penataan kembali terhadap keberadaan unit organisasi yang menangani pengelolaan keuangan
daerah.
Dengan peran, tugas dan kewenangan seperti tersebut diatas, sebenarnya figur kelembagaan seperti
apakah yang ideal untuk menangani fungsi pengelolaan keuangan daerah?
Isu Pengelolaan Aset Daerah
Aset merupakan sumber daya yang mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aset
merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari
peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk
sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Aset pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai aset keuangan dan nonkeuangan. Aset keuangan mencakup
kas, piutang dan investasi. Sedangkan aset nonkeuangan terdiri dari aset yang dapat diidentifikasi dan yang
tidak dapat diidentifikasi. Aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi berupa aset berwujud dan aset tidak
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 3
MANUAL PEMBENTUKAN ORGANISASI
berwujud. Aset berwujud berupa aset persediaan (aset lancar) dan aset tetap, yang dalam peraturan
perundang-undangan lebih dikenal dengan nama Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana dimaksud
penjelasan atas PP No. 6 tahun 2006. Aset yang tidak dapat diidentifikasi dapat berupa sumber daya
manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) dan lain-lain.
Salah satu elemen penting agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan secara efektif dan
efisien adalah pengelolaan aset daerah. Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak
hanya yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai
pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.
Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi
pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola
dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan
biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu.
Tantangan bagi pengelolaan setiap jenis aset akan berbeda, bergantung kepada karakter dari aset
tersebut. Dan sistem pengelolaan yang diterapkan haruslah merupakan prosedur yang disepakati bersama,
antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pihak-pihak yang terkait lainnya. Karena itu
pengelolaan aset daerah harus dilandasi oleh kebijakan dan regulasi yang secara lengkap mencakup aspek
penting dari pengelolaan finansial yang bijaksana, namun tetap memberikan peluang bagi daerah untuk
berkreasi menemukan pola yang paling sesuai dengan kondisi dan budaya lokal sehingga memberikan
kemaslahatan bagi masyarakat.
Pengelolaan aset/barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum,
transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai (vide pasal 3 PP No. 6 tahun
2006). Lingkup pengelolaan aset/barang milik daerah meliputi :
o Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
o Pengadaaan
o Penggunaan
o Pemanfaatan
o Pengamanan dan pemeliharaan
o Penilaian
o Penghapusan
o Pemindahtanganan
o Penatausahaan
o Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
Pemegang kekuasaan pengelolaan aset/barang milik daerah pada prinsipnya adalah Kepala Daerah sebagai
Kepala pemerintahan daerah.
Kekuasaan pengelolaan aset/barang milik daerah tersebut dilaksanakan oleh :
o Sekretaris Daerah (SEKDA) selaku Pengelola Barang Milik Daerah
o Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit pengelola barang milik daerah selaku pembantu
pengelola
o Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna barang milik daerah
o Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) selaku kuasa pengguna
Baik pengelola maupun pengguna, masing-masing berdasarkan PP No. 6 Tahun 2006 dan Permendagri
No. 17 Tahun 2007 telah diberikan tugas sendiri-sendiri sebagai berikut :
Dalam rangka pengelolaan aset/barang milik daerah, Pengelola dan Pembantu pengelola Aset/Barang Milik
Daerah mempunyai tugas (vide Psl 5 ayat (4) PP No. 6 Tahun 2006 dan vide Psl 6 ayat (2) dan ayat (3)
Permendagri No. 17 Tahun 2007) :
o Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah
o Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah
o Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah
o Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik daerah
yang telah disetujui oleh Kepala Daerah
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4
MANUAL PEMBENTUKAN ORGANISASI
o Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah
o Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah
o Pembantu pengelola mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada
pada masing-masing SKPD
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), selaku pengguna barang milik daerah mempunyai tugas
(vide Psl 8 ayat (2) PP No. 6 Tahun 2006 dan vide Psl 6 ayat (4) Permendagri No. 17 Tahun 2007) :
o Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang
dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui pengelola;
o Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik
daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Daerah
melalui pengelola;
o Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
o Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
o Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
o Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang
tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain
tanah dan/atau bangunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola;
o Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah
melalui pengelola;
o Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam
penguasaannya; dan
o Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang
Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola.
Sedangkan Kepala UPTD, selaku Kuasa pengguna barang milik daerah mempunyai tugas :
o Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
o Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
o Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
o Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
o Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam
penguasaannya; dan
o Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan
Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala
satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.
Saat ini fungsi pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan oleh organisasi yang terpisah dengan
organisasi pengelolaan keuangan daerah. Dengan melihat ketentuan bahwa pengelolaan barang milik
daerah merupakan salah satu elemen penting terhadap penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah
dengan penerapan prinsip pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien maka perlu dilakukan
penataan/penggabungan unit organisasi yang menangani pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5
MANUAL PEMBENTUKAN ORGANISASI
TUJUAN DAN SASARAN
Untuk memenuhi harapan pemerintah daerah dalam peningkatan penyelenggaraan pengelolaan keuangan
dan barang milik daerah, agar :
o Memudahkan pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan
o Mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif
o Memudahkan pengendalian pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
o Pencatatan aset/barang milik daerah lebih tertib dan
o Pemanfaatan aset/barang milik daerah lebih optimal
maka diperlukan penguatan kelembagaan organisasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang
meliputi komponen penataan kembali struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), penyusunan sistem
dan prosedur pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, peningkatan kapasitas personil, dan
penyusunan kebijakan daerah yang menunjang penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan barang milik
daerah.
HASIL YANG DIHARAPKAN
Dengan adanya pedoman ini diharapkan :
o Pemerintah daerah mengetahui peraturan-perundangan yang terkait dalam pengorganisasian
penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kebutuhan adanya
kebijakan-kebijakan daerah untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan barang
milik daerah.
o Pemerintah daerah lebih mudah memahami kelembagaan organisasi penyelenggara pengelolaan
keuangan dan barang milik daerah dan langkah-langkah pembentukannya.
o Pemerintah daerah lebih mudah memahami hubungan kerja antara organisasi pengelola dan
pengguna anggaran
o Dapat memperjelas tugas dan wewenang para pelaku pengelolaan keuangan dan barang milik
daerah
o Penyelenggaraan pengelolaaan keuangan dan barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan lebih
efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.
o Dengan adanya keseragaman bentuk kelembagaan organisasi penyelenggara pengelolaan keuangan
dan barang milik daerah akan mempermudah Pemerintah Pusat dalam mengkoordinasikan
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
o Pemerintah daerah menyusun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan barang milik
daerah yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.
o Pemerintah daerah melakukan analisis beban kerja dan kebutuhan personil yang mendasari pada
tugas pokok dan fungsi berbasis kompentesi detil uraian tugas sehingga diharapkan dengan analisis
ini dapat dihasilkan formulasi perhitungan yang variabel-nya dapat digunakan untuk memperoleh
”tunjangan presetasi kerja berbasis kinerja”. Agar PNS mendapatkan tunjangan prestasi yang
berbeda sebesar prestasi kerja yang terukur. Dengan demikian maka tidak diperlukan lagi Belanja
Langsung – Pegawai untuk Honor PNS yang selalu melekat pada setiap program/kegiatan yang
sebenarnya sudah menjadi tugas pokok dan fungsinya, selain itu juga sudah tidak ada lagi ”kerja,
tidak kerja dapat sama”.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 6
MANUAL PEMBENTUKAN ORGANISASI
B. KONSEP ORGANISASI
KEBIJAKAN
Keterkaitan Antar Peraturan
Peraturan perundangan yang terkait dengan konsep pengorganisasian pengelola keuangan dan aset daerah
adalah :
UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
UU 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah.
UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
UU 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ( Khusus Aceh ).
PP 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
PP 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
PP 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Permendagri 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13
tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Permendagri 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Permendagri 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
Kebijakan Daerah
Kebijakan daerah yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mencakup:
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, mencakup:
o Sistem dan Prosedur Tata Usaha Keuangan Daerah
o Sistem dan Prosedur Akuntansi
Kebijakan Akuntansi, yang mengatur keuangan dan aset daerah.
Aturan pelaksana mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah baik tata usaha keuangan
daerah maupun akuntansi, meliputi ketentuan sistem dan prosedur:
• Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Anggaran Kas
• Pendapatan daerah melalui Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerima Pembantu
• Pendapatan daerah melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk, Bank Lain, Badan, Lembaga Keuangan,
dan/atau Kantor Pos
• Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD)
• Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
• Pelaksanaan Belanja:
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 7
MANUAL PEMBENTUKAN ORGANISASI
Uang Persediaan (UP)
Penggantian Uang persediaan (GU)
Tambahan Uang persediaan (TU)
Langsung (LS)
• Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
• Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
• Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ):
Bendahara Penerimaan dan Penerimaan Pembantu
Bendahara Pengeluaran dan Pengeluaran Pembantu
• Akuntansi dan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Akuntansi Satuan Kerja
Akuntansi Pendapatan
Akuntansi Belanja
Akuntansi Aset SKPD
Akuntansi Selain Kas
Laporan Keuangan SKPD
o Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
o Neraca
o Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Penerbitan Laporan Keuangan
o Semester (Januari-Juni)
o Tahunan (Januari-Desember)
• Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Akuntansi Pendapatan
Akuntansi Belanja
Akuntansi Pembiayaan
Akuntansi Aset Daerah
Akuntansi Hutang Daerah
Akuntansi Selain Kas
Akuntansi Konsolidasian
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
o Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
o Neraca
o Laporan Arus Kas
o Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Penerbitan Laporan Keuangan
o Semester (Januari-Juni)
o Tahunan (Januari-Desember)
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 8
MANUAL PEMBENTUKAN ORGANISASI
PENGORGANISASIAN
Struktur Organisasi dan Kewenangan
Struktur organisasi atau yang biasa disebut bagan organisasi ialah suatu lukisan yang dimaksudkan untuk
menggambarkan susunan organisasi baik mengenai fungsi-fungsinya, bidang-bidang pekerjaannya maupun
mengenai tingkatan-tingkatannya atau eselonering, rentang kendali dsb2.
Bentuk struktur organisasi disesuaikan dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sebagai suatu proses yang dinamis, suatu struktur organisasi harus mengikuti setiap perkembangan yang
ada (internal maupun eksternal), sehingga pembentukannya harus diupayakan sesederhana mungkin.
Visi
Visi dapat dikatakan juga semacam ‘tujuan’ yang dapat mengarahkan dan mendorong semua
stakeholders/anggota organisasi pengelola keuangan dan kekayaan/aset daerah berkontribusi pada
pencapaian visi. Visi mempunyai jangkauan 5 tahun atau lebih ke depan. Visi merupakan gambaran yang
menantang tentang keadaan masa depan atau keadaan ‘ideal’ yang diinginkan oleh organisasi, sifatnya
memberikan inspirasi dan arah serta posisi (setting) organisasi di masa depan.
Visi sejauh mungkin spesifik dan berakar pada kondisi dan situasi setempat dan disepakati oleh semua
stakeholders/anggota organisasi.
Tujuan penetapan visi adalah :
Mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi
Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas
Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis
Memiliki orientasi masadepan
Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi
Menjamin kesinambungan kepentingan organisasi
Menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan
Rumusan visi harus jelas, sederhana sehingga mudah dipahami, mengembangkan kultur, nilai-nilai tertentu
yang dapat menstimulasi stakeholders untuk mencapainya
Rumusan Visi mencakup :
Tujuan terluas dan terumum dan memperjelas arah yang akan dicapai organisasi
Gambaran aspirasi masa depan
Inspirasi untuk mendapatkan yang terbaik
Pencapaian pada hasil
Kriteria dan Persyaratan dalam penyusunan visi :
Dapat dibayangkan dan dipahami oleh seluruh anggota organisasi
Memiliki nilai yang memang diinginkan oleh anggota organisasi
Memungkinkan untuk dicapai
Terfokus pada permasalahan utama instansi agar dapat beroperasi secara efektif, efisien dan
elegan
Berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan jaman
Memberikan pemahaman tentang posisi tujuan individu dalam tujuan bersama
Memberikan “motivating force”
2
F.X. Soejadi, 1998
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 9
MANUAL PEMBENTUKAN ORGANISASI
Misi
Misi merupakan jabaran tentang apa yang akan dilakukan, siapa penerima manfaat (beneficiaries), apa
kompetensi utama organisasi dan mengapa itu perlu dilakukan. Misi sifatnya berlaku secara terus menerus
(tidak terbatas waktunya)
Misi merupakan tonggak dari perencanaan strategis organisasi. Misi terdiri atas pernyataan tentang tujuan
organisasi yang diwujudkan dalam produk dan


Use: 0.0459