• MANAJEMEN PELAYANAN DAN ANALISA SISTEM TRANSPORTASI DARAT


  •   
  • FileName: sosialisasi_uu22tahun2009.pdf [read-online]
    • Abstract: Pendefinisian istilah lalu lintas dan angkutan jalan ... Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. adalah satu kesatuan sistem. yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas. dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. ...

Download the ebook

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Pembina multi stakeholders ( 5 institusi);
Pengaturan lebih terinci ;
Penajaman formulasi tujuan;
Pendefinisian istilah lalu lintas dan angkutan jalan
sebagai suatu sistem yg unsurnya mencakup semua
aspek;
Pembentukan Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
Dana preservasi jalan dan unit pengelolanya;
Mendorong pemberdayaan industri di bidang LLAJ;
PERBANDINGAN SISTEMATIKA UU NO.14/92 DENGAN UU NO
22 /2009
UU NO.14/92 UU NO 22 /2009
BAB I KETENTUAN UMUM BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB II ASAS DAN TUJUAN
BAB III RUANG LINGKUP KEBERLAKUAN
UNDANG-UNDANG
BAB III PEMBINAAN BAB IV PEMBINAAN
BAB IV PRASARANA
BAB V PENYELENGGARAAN
BAB VI JARINGAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
BAB V KENDARAAN BAB VII KENDARAAN
BAB VI PENGEMUDI BAB VIII PENGEMUDI
BAB VII LALU LINTAS BAB IX LALU LINTAS
BAB VIII ANGKUTAN BAB X ANGKUTAN
BAB IX LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN BAGI
PENDERITA CACAT 3
PERBANDINGAN MATERI UU NO.14/92 DENGAN UU NO 22 /2009
........(LANJUTAN)
UU NO.14/92 UU NO 22/2009
BAB XI KEAMANAN DAN KESELAMATAN
LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
BAB X DAMPAK LINGKUNGAN BAB XII DAMPAK LINGKUNGAN
BAB XI PENYERAHAN URUSAN
BAB XIIIPENGEMBANGAN INDUSTRI DAN
TEKNOLOGI SARANA DAN
PRASARANA LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
BAB XIV KECELAKAAN LALU LINTAS
BAB XV PERLAKUAN KHUSUS BAGI
PENYANDANG CACAT, MANULA,
ANAK-ANAK, WANITA HAMIL,
DAN ORANG SAKIT
BAB XVI SISTEM INFORMASI LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN
BAB XVII SUMBER DAYA MANUSIA
BAB XVIII PERAN SERTA MASYARAKAT
4
PERBANDINGAN MATERI UU NO.14/92 DENGAN UU NO 22 /2009
........(LANJUTAN)
UU NO.14/92 UU NO...../2009
BAB XII PENYIDIKAN BAB XIX PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN
PELANGGARAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
BAB XIII KETENTUAN PIDANA BAB XX KETENTUAN PIDANA
BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP BAB XXII KETENTUAN PENUTUP
5
MATERI MUATAN RUU LLAJ YANG PERLU DITINDAKLANJUTI
DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN
JENIS PERATURAN JUMLAH
PERATURAN PEMERINTAH 41
PERATURAN PRESIDEN 2
PERATURAN MENTERI 12
PERHUBUNGAN
PERATURAN KAPOLRI 14
PERATURAN DAERAH 4
6
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem
yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu
Lintas Jalan.( hewan dihapus)
Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap
dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas
umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan
tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas
permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan
terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari
gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam
berlalu lintas.
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu
keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama
berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan,
dan/atau lingkungan.
Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan
berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak
dan kewajiban setiap Pengguna Jalan
Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan
berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari
hambatan dan kemacetan di Jalan.
Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan
melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan
pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
Asas (psl 2):
asas transparan, asas akuntabel, asas berkelanjutan,
asas partisipatif, asas bermanfaat, asas efisien dan
efektif, asas seimbang, asas terpadu, dan asas
mandiri.
Tujuan (Psl 3)
terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan
terpadu dengan moda angkutan lain untuk
mendorong perekonomian nasional, memajukan
kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan
kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi
martabat bangsa;
terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;
dan
terwujudnya penegakan hukum dan kepastian
hukum bagi masyarakat.
a. kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau
barang di Jalan;
b. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan
fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
dan
c. kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan
identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi,
pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.
BAB IV
PEMBINAAN
a. perencanaan;
Pelaksanaan Pembinaan oleh b. pengaturan;
Pemerintah c. pengendalian; dan
d. pengawasan.
a. kementerian negara yang
bertanggung jawab di bidang
Jalan.
b. kementerian negara yang
bertanggung jawab di bidang
sarana dan Prasarana Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.
c. kementerian negara yang
bertanggung jawab di bidang
industri.
d. kementerian negara yang
bertanggung jawab di bidang
pengembangan teknologi.
e. Kepolisian Negara Republik
Indonesia
1. Pemerintah
PEMBAGIAN WEWENANG
Provinsi .
Dpt diserahkan
2. Pemerintah
Pemerintah Dpt diserahkan Kabupaten/Kota.
12
1. Pemerintah :
a. penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional;
b. penetapan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur
penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku
secara nasional;
c. penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan fungsi di
bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara nasional;
d. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian izin,
dan bantuan teknis kepada Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
e. pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, pedoman,
kriteria, dan prosedur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
2. Pemerintah Provinsi :
a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
provinsi dan kabupaten/kota yang jaringannya melampaui batas wilayah
kabupaten/kota;
b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan
angkutan umum di provinsi; dan
c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota
a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
kabupaten/kota yang jaringannya berada di wilayah kabupaten/kota;
b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan
angkutan umum di kabupaten/kota; dan
c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
kabupaten/kota.
NO JENIS URUSAN PENANGGUNGJAWAB
1 urusan pemerintahan di bidang Jalan MENTERI BIDANG
PEKERJAAN UMUM (PU)
2 urusan pemerintahan di bidang sarana dan MENTERI BIDANG
Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan PERHUBUNGAN
3 urusan pemerintahan di bidang pengembangan MENTERI BIDANG
industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan PERINDUSTRIAN
4 urusan pemerintahan di bidang pengembangan MENTERI BIDANG
teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan TEKNOLOGI
5 urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan KEPOLISIAN NEGARA
Identifikasi Kendaraan Bermotor dan REPUBLIK INDONESIA
Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional (POLRI)
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta
pendidikan berlalu lintas
15
I. Penyelenggaraan di bidang Jalan meliputi kegiatan
pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan
prasarana Jalan, yaitu:
1. inventarisasi tingkat pelayanan Jalan dan permasalahannya;
2. penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan
tingkat pelayanan Jalan yang diinginkan;
3. perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas
Jalan;
4. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan Jalan;
5. penetapan kelas Jalan pada setiap ruas Jalan;
6. uji kelaikan fungsi Jalan sesuai dengan standar keamanan dan
keselamatan berlalu lintas; dan
7. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana
Jalan.
16
II. Penyelenggaraan di bidang sarana dan Prasarana Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
1. penetapan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
3. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;
4. perizinan angkutan umum;
5. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang
sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana
dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
7. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan
angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan Jalan
Kendaraan Bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau
peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang ini.
17
18
19
BADAN AD HOC
1. Lembaga ad hoc yg
bertugas ;
a. menganalisis
permasalahan;
b. menjembatani,
menemukan solusi, dan
meningkatkan kualitas
pelayanan; dan
c. bukan sebagai aparat
penegak hukum.
2. Dibentuk di tingkat:
a. Pusat;
b. Daerah Provinsi;
c. Daerah Kabupaten/Kota.
20
PENYELENGGARAAN
LLAJ
TUGAS POKOK +
FUNGSI
URUSAN MASING2
BADAN MENGANALISIS
AD HOC PERMASALAHAN
MENJEMBATANI,
MENEMUKAN SOLUSI &
MENINGKATKAN
KUALITAS PELAYANAN
BUKAN SEBAGAI
APARAT PENEGAK
HUKUM
22
BAB VI
JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN...(Lanjutan)
23
BAB VII
KENDARAAN
I. Jenis Kendaraan
Bermotor dan Tidak Bermotor
II. Persyaratan teknis terdiri atas :
1. susunan;
2. perlengkapan;
3. ukuran;
4. karoseri;
5. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan
peruntukannya;
6. pemuatan;
7. penggunaan;
8. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
9. penempelan Kendaraan Bermotor
24
Persyaratan laik jalan ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor
yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. emisi gas buang;
2. kebisingan suara;
3. efisiensi sistem rem utama;
4. efisiensi sistem rem parkir;
5. kincup roda depan;
6. suara klakson;
7. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
8. radius putar;
9. akurasi alat penunjuk kecepatan;
10.kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
11.kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.
III. Perlengkapan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih
terdiri atas:
1) sabuk keselamatan;
2) ban cadangan;
3) segitiga pengaman;
25
4) dongkrak;
5) pembuka roda;
6) helm dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi Kendaraan
Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-
rumah; dan
7) peralatan pertolongan pertama pada Kecelakaan Lalu Lintas.
IV. LAMPU ISYARAT
WARNA LAMPU KEGUNAAN
biru dan sirene untuk Kendaraan Bermotor petugas Kepolisian
Negara Republik Indonesia
merah dan sirene untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan
Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran,
ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah
kuning tanpa digunakan untuk Kendaraan Bermotor patroli jalan
sirene tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas
umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang
khusus.
26
I. UJI TIPE PEMERINTAH (PUSAT)
LANDASAN
KENDARAAN BERMOTOR DALAM KEADAAN LENGKAP
1. KAB/KOTA
II. UJI BERKALA 2. ATPM
3. SWASTA
27
WAJIB UJI BERKALA
1.MOBIL PENUMPANG UMUM
2.MOBIL BUS
3.MOBIL BARANG
4.KERETA GANDENGAN
5.KERETA TEMPELAN
28
I. Jenis Surat Izin Mengemudi terdiri:
1. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
2. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum
II. Penggolongan SIM
SIM Keterangan
A dan A mengemudikan mobil penumpang ,barang perseorangan
Umum dan Umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan <
3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram
BI dan B1 mengemudikan mobil penumpang dan barang umum
Umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan > 3.500 (tiga
ribu lima ratus) kilogram
B II dan B II mengemudikan Kendaraan penarik atau Kendaraan
Umum Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau
gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk
kereta tempelan atau gandengan >1.000 (seribu)
kilogram.
C mengemudikan Sepeda Motor
29
D mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang
1. Syarat usia ditentukan paling rendah sebagai berikut:
1) SIM A , C dan D 17 Tahun
2) SIM B1 20 Tahun
3) SIM B II 21 Tahun
4) SIM A Umum 20 Tahun
5) SIM B 1 Umum 22 Tahun
6) SIM B 11 Umum 23 Tahun
2. Syarat administratif meliputi :
1) identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
2) pengisian formulir permohonan; dan
3) rumusan sidik jari
3. Syarat kesehatan meliputi :
1) sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan
2) sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis
4. Syarat lulus ujian meliputi :
1) ujian teori;
2) ujian praktik; dan/atau
3) ujian keterampilan melalui simulator.
30
I. Registrasi Kendaraan Bermotor dilaksanakan POLRI
a. BPKB berlaku selama tidak berpindah tangan
b. STNK berlaku selama 5 Tahun
c. TNK berlaku selama 5 Tahun
II. Penghapusan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor
dilakukan jika:
a. Kendaraan Bermotor rusak berat sehingga tidak dapat
dioperasikan; atau
b. pemilik Kendaraan Bermotor tidak melakukan registrasi ulang
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku
Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
III. Kendaraan Bermotor yang telah dihapus tidak dapat diregistrasi
kembali.
31
I. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Perhubungan Penetapan Kebijakan
POLRI Petugas di Lapangan
32
1. identifikasi masalah Lalu Lintas;
2. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
3. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan
orang dan barang;
4. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya
tampung Kendaraan;
5. inventarisasi dan analisis dampak Lalu Lintas;
6. penetapan tingkat pelayanan;
7. penetapan rencana kebijakan pengaturan
penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu
Lintas.
33
8. penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan
dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan
tertentu;
9. pemberian informasi kepada masyarakat dalam
pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
10. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan
pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan
langsung dengan Pengguna Jalan;
11. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
12. tindakan korektif terhadap kebijakan.
1. identifikasi masalah Lalu Lintas;
2. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
3. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan
Kecelakaan Lalu Lintas;
4. inventarisasi dan analisis dampak Lalu Lintas;
5. penetapan rencana kebijakan pengaturan
penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.
6. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam
rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan
efektivitas penegakan hukum.
7. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
8. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
9. tindakan penegakan hukum.
35
II. Analisis Dampak Lalu Lintas
sekurang-kurangnya memuat:
analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;
simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan
adanya pengembangan;
rekomendasi dan rencana implementasi
penanganan dampak;
tanggung jawab Pemerintah dan pengembang
atau pembangun dalam penanganan dampak;
dan
rencana pemantauan dan evaluasi.
36
Petugas
Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
Rambu Lalu Lintas
Marka Jalan
37
1. Ketertiban dan Keselamatan.
2. Penggunaan Lampu Utama.
3. Jalur atau Lajur Lalu Lintas.
4. Belokan atau Simpangan.
5. Kecepatan.
6. Berhenti.
7. Parkir.
8. Kendaraan Tidak Bermotor.
9. Tata Cara Berlalu Lintas bagi Pengemudi
Kendaraan Bermotor Umum.
38
V. Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan
Lalu Lintas.
VI. Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki dalam
Berlalu Lintas.
VII. Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
pengenaan retribusi pengendalian Lalu Lintas
yang diperuntukkan bagi peningkatan
kinerja Lalu Lintas dan peningkatan
pelayanan angkutan umum
VIII. Tata cara pengaturan kelancaran
Penggunaan hak utama harus dikawal
oleh Polri
39
I. ANGKUTAN ORANG DAN BARANG
a. menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak
Bermotor.
b. Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang,
kecuali:
1) rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang, kondisi
geografis, dan prasarana jalan di provinsi/kabupaten/kota
belum memadai;
2) untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia
dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
3) kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
II.KEWAJIBAN MENYEDIAKAN ANGKUTAN UMUM
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin
tersedianya angkutan umum.
Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan
usaha (BUMN, BUMD dan BHI).
40
II. ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN UMUM
DALAM TRAYEK TIDAK DALAM TRAYEK Angkutan Massal
1) lintas batas negara 1) taksi; 1) mobil bus
2) AKAP 2) tujuan tertentu (Carter); 2) lajur khusus;
3) AKDP 3) pariwisata 3) trayek tidak
4) Perkotaan 4) kawasan tertentu berimpitan; dan
5) perdesaan. (lokal/lingkungan). 4) angkutan
pengumpan
III. Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum
1) angkutan barang umum;
2) angkutan barang khusus dan alat berat.
IV. Angkutan Multimoda
V. Pengawasan Muatan Barang
1) alat penimbangan yang dipasang secara tetap;
2) alat penimbangan yang dapat dipindahkan (tidak tetap).
41
Pemberi Dalam Trayek Tidak Dalam Trayek
Izin
Menteri 1. lintas batas negara 1. angkutan taksi yang wilayah
2. antarkabupaten/kota melampaui wilayah 1 provinsi operasinya melampaui 1 daerah
3. angkutan perkotaan melampaui wilayah 1 provinsi provinsi;
4. Perdesaan melewati wilayah 1 provinsi. 2. angkutan dengan tujuan tertentu; atau
3. angkutan pariwisata
Gubernur 1. Antarkota melampaui wilayah 1 kab/kota dalam 1 1. angkutan taksi yang wilayah
provinsi operasinya melampaui lebih dari 1
2. angkutan perkotaan melampaui wilayah 1 kab/kota daerah kab/kota dalam 1 provinsi
dalam 1 provinsi 2. angkutan taksi dan angkutan kawasan
3. perdesaan yang melampaui wilayah 1 kab dalam 1 tertentu yang wilayah operasinya
provinsi berada dalam wilayah Provinsi Daerah
4. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Khusus Ibukota Jakarta
penyelenggaraan angkutan orang yang melayani
trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Bupati 1. perdesaan yang berada dalam 1wilayah kabupaten taksi dan angkutan kawasan tertentu
2. perkotaan yang berada dalam 1wilayah kabupaten yang wilayah operasinya berada dalam
wilayah kabupaten.
Walikota perkotaan yang berada dalam 1 wilayah kota. taksi dan angkutan kawasan tertentu yang
wilayah operasinya berada dalam wilayah
kota.
42
III. ANGKUTAN BARANG
1. Surat Perjanjian
2. Surat Muatan
43
I. PENUMPANG
Dalam Trayek
1. tarif kelas ekonomi; dan
Menteri Perhubungan
gubernur
bupati
walikota
2. tarif kelas nonekonomi ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.
Tidak Dalam Trayek
1. Taksi ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan Pemerintah
atau Pemerintah Daerah.
2. tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan ditetapkan berdasarkan kesepakatan
antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.
BARANG
kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum
44
1. POLRI bertanggungjawab terhadap Keamanan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
a. program nasional Keamanan;
b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan Keamanan;
c. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan, dan
penerangan;
d. pengkajian masalah Keamanan;
e. manajemen keamanan;
f. pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan/atau patroli;
g. registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi; dan
h. penegakan hukum.
2. Pemerintah bertanggung jawab terhadap keselamatan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
a. program nasional kegiatan Keselamatan ;
b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan Keselamatan;
c. pengkajian masalah Keselamatan ; dan
d. manajemen Keselamatan.
45
I. Pencegahan dan Penanggulangan
1. Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Jalan wajib memenuhi
persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan
2. Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan
Angkutan Umum :
a. wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.
b. wajib melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi
kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara
dan kebisingan
II. Hak dan Kewajiban
1. Pemerintah wajib:
1) merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi, dan program pembangunan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;
2) membangun dan mengembangkan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;
3) melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Perusahaan Angkutan Umum,
pemilik, dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor yang beroperasi di jalan; dan
4) menyampaikan informasi yang benar dan akurat tentang kelestarian lingkungan
di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
46
2. Perusahaan Angkutan Umum
1) Hak
a. Perusahaan Angkutan Umum berhak memperoleh kemudahan
dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang
ramah lingkungan.
b. Perusahaan Angkutan Umum berhak memperoleh informasi
mengenai kelestarian lingkungan di bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.
2) Kewajiban
c. melaksanakan program pembangunan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan yang ramah lingkungan yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah;
d. menyediakan sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah
lingkungan;
e. memberi informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi
jasa angkutan umum;
f. memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan
pemeliharaan sarana angkutan umum; dan
g. mematuhi baku mutu lingkungan hidup.
47
3. Masyarakat
1) Hak
a. Masyarakat berhak mendapatkan Ruang Lalu
Lintas yang ramah lingkungan.
b. Masyarakat berhak memperoleh informasi
tentang kelestarian lingkungan bidang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.
2) Kewajiban
Masyarakat wajib menjaga kelestarian lingkungan
bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
48
1. Pengembangan Rancang Bangun Kendaraan
Bermotor harus mendapatkan pengesahan dari
Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana
dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Pengembangan Industri dan Teknologi Prasarana
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus mendapatkan
pengesahan dari instansi terkait.
49
I. Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas
Penyusunan program pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan oleh forum Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
II. Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas
tata cara penanganan Kecelakaan Lalu Lintas diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
III. Penggolongan dan Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas
Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
3. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
IV. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau
Perusahaan Angkutan
Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum
bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang
dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.
Setiap Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum
bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau
kesalahan Pengemudi.
Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarannya ditentukan berdasarkan
putusan pengadilan.
Kewajiban mengganti kerugian pada Kecelakaan Lalu Lintas dapat dilakukan di luar
pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.
50
1. Perlakuan khusus meliputi:
a. aksesibilitas;
b. prioritas pelayanan; dan
c. fasilitas pelayanan.
2. Gugatan Kelompok (Class Action)
51
1. Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan dilaksanakan oleh
a. Pemerintah,
b. pemerintah provinsi, dan
c. pemerintah kabupaten/kota.
2. Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi
a. Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib mengelola
subsistem informasi dan komunikasi.
b. POLRI integrasi dalam pusat kendali Sistem Informasi dan
Komunikasi
52
I. Pengembangan SDM
1. Pemerintah
2. POLRI
3. Lembaga Swasta yang terakreditasi
II.Pemerintah dan PEMDA wajib menjamin
penyelenggaraan :
1. Diklat tenaga Mekanik
2. Diklat Pengemudi
3. Membina Perusahaan Angkutan Umum
53
Peran serta masyarakat berupa:
a. pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan,
Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam
penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di
bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan
penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat
dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
d. dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.
54
Penyidikan dilakukan:
a. POLRI (Penyidik dan Pembantu Penyidik);
b. PPNS
Kewenangan PPNS:
a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan
Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan
Kendaraan Bermotor Umum;
c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di
tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi
persyaratan teknis dan laik jalan;
e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan
Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan
perizinan; dan/atau
f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan
umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan
membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
55
a. Terminal.
b. Jembatan Timbang.
c. Jalan harus didampingi POLRI.
56
I. Pemeriksaan dilakukan oleh:
a. POLRI;
b. PPNS.
II. Objek Pemeriksaan:
a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,
Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
b. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
c. fisik Kendaraan Bermotor;
d. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
e. izin penyelenggaraan angkutan.
57
a.Berkala – dilakukan gabungan PPNS dan POLRI;
b.Insidentil oleh PPNS didampingi POLRI,
Objek yang diperiksa dalam pemeriksaan
insidentil:
tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
fisik Kendaraan Bermotor;
daya angkut dan/atau cara pengangkutan
barang; dan/atau
izin penyelenggaraan angkutan.
58
I. PENJARA
Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan
Pasal 312 adalah kejahatan.
II. KURUNGAN ATAU DENDA
Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal
280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal
286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal
292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal
298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal
304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan
Pasal 313 adalah pelanggaran.
III. Pidana Tambahan
1. Pencabutan Surat Ijin Mengemudi
2. Ganti Kerugian
59
NO PSL TINDAK PIDANA PIDANA DENDA
1 273(1) TIDAK DGN SEGERA & PATUT PERBAIKI JLN RUSAK AKIBATKAN LAKA 6 bln 12 jt
LANTAS (LUKA RINGAN)
2 273(2) AKIBATKAN LUKA BERAT 1 thn 24 jt
3 273(3) AKIBATKAN MENINGGAL DUNIA 5 thn 120 jt
4 273(4) TDK MEMBERI TANDA / RAMBU PD JLN YG RUSAK 6 bln 1,5 jt
5 274 GUNAKAN JALAN DGN CARA YG DPT RINTANGI, BAHAYAKAN LANTAS / 2 bln 500 ribu
YG DPT TIMBULKAN KERUSAKAN JALAN
6 275(1) LAKUKAN PERBUATAN YG AKIBATKAN GANGGUAN 1 bln 250 ribu
FUNGSI RAMBU LANTAS, MARKA, DLL
7 275(2) MERUSAK RAMBU LANTAS, MARKA JALAN, DLL SHG 2 thn 50 jt
TIDAK BERFUNGSI
8 276 MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM 1 bln 250 ribu
TRAYEK TIDAK SINGGAH DI TERMINAL
9 277 MASUKKAN RANMOR, KERETA GANDENGAN, & KERETA 1 thn 24 jt
TEMPELAN, BUAT, RAKIT, TIDAK PENUHI KEWAJIBAN UJI
TIPE
10 278 KEMUDIKAN RANMOR R4/ LEBIH TIDAK DILENGKAPI 1 bln 250 ribu
PERLENGKAPAN BERUPA BAN CADANGAN DLL & P3K
NO PSL TENTANG PIDANA DENDA
11 279 KEMUDIKAN RANMOR YANG DIPASANGI 2 bln 500 ribu
PERLENGKAPAN YG DPT MENGGANGGU
KESELAMATAN BERLALU LINTAS
12 280 KEMUDIKAN RANMOR TIDAK DIPASANGI TANDA 2 bln 500 ribu
NOMOR DITETAPKAN POLRI
13 281 KEMUDIKAN RANMOR YG TDK MILIKI SIM 4 bln 1 jt
14 282 PENGGUNA JALAN TIDAK PATUHI PERINTAH YG 1 bln 250 ribu
DIBERIKAN PETUGAS POLRI
15 283 KEMUDIKAN RANMOR SECARA TDK WAJAR & 3 bln 750 ribu
LAKUKAN KEG LAIN / DIPENGARUHI SUATU
KEADAAN YG AKIBATKAN GANGGUAN
KONSENTRASI DLM MENGEMUDI DI JALAN
16 284 KEMUDIKAN RANMOR TDK UTAMAKAN 2 bln 500 ribu
KESELAMATAN PEJALAN KAKI ATAU PESEPEDA
17 285(1) KENDARAI SPD MOTOR TIDAK PENUHI 1 bln 250 ribu
PERSYARATAN TEKNIS & LAIK JALAN YG LIPUTI
KACA SPION, KLAKSON DLL
18 285(2) KEMUDIKAN RANMOR R4/ LEBIH DI TIDAK PENUHI 2 bln 500 ribu
SYARAT TEKNIS YG LIPUTI KACA SPION, KLAKSON
DLL
19 286 KEMUDIKAN RANMOR R4/ LEBIH TIDAK PENUHI 2 bln 500 ribu
PERSYARATAN LAIK JALAN
NO PSL TENTANG PIDANA DENDA
20 287(1) KEMUDIKAN RANMOR MELANGGAR RAMBU LANTAS & MARKA 2 bln 500 ribu
JALAN
21 287(2) KEMUDIKAN RANMOR MELANGGAR ALAT PEMBERI ISYARAT 2 bln 500 ribu
LALU LINTAS
22 287(3) KEMUDIKAN RANMOR LANGGAR ATURAN GERAKAN LANTAS, 1 bln 250 ribu
TATA CARA BERHENTI DAN PARKIR
23 287(4) KEMUDIKAN RANMOR MELANGGAR KETENTUAN 1 bln 250 ribu
PENGGUNAAN /HAK UTAMA BG KENDARAAN YG GUNAKAN
ALAT PERINGATAN DGN BUNYI & SINAR
24 287(5) KEMUDIKAN RANMOR YG LANGGAR ATURAN BATAS 2 bln 500 ribu
KECEPATAN PALING TINGGI /PALING RENDAH
25 287(6) KEMUDIKAN RANMOR LANGGAR ATURAN TATA CARA 1 bln 250 ribu
PENGGANDENGAN & PENEMPELAN DGN KENDARAAN LAIN
26 288(1) KEMUDIKAN RANMOR TIDAK DILENGKAPI STNK BERMOTOR, 2 bln 500 ribu
/SURAT TANDA COBA YG DITETAPKAN POLRI
27 288(2) KEMUDIKAN RANMOR TDK DPT TUNJUKKAN SIM 1 bln 250 ribu
28 288(3) KEMUDIKAN MOBIL PNMPANG UMUM, BUS, BARANG, KERETA 2 bln 500 ribu
GANDENGAN & TEMPELAN TDK DILENGKAPI SURAT KET UJI
BERKALA & TANDA LULUS UJI BERKALA
29 289 KEMUDIKAN RANMOR/ PENUMPANG YG DUDUK DI SAMPING 1 bln 250 ribu
TDK KENAKAN SABUK KESELAMATAN
NO PSL TENTANG PIDANA DENDA
30


Use: 0.0346